IKN Nusantara Bakal Punya Financial Center, Apa Fungsinya?

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menyiapkan pendirian Financial Center (Pusat Keuangan) di IKN, bersama para pemangku kepentingan di industri jasa keuangan.

“Sebagai salah satu wujud komitmen OJK dalam mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan IKN, OJK telah menyusun kajian berjudul Pendirian Financial Center di IKN yang akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan ke depan guna mendukung terwujudnya financial center yang mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam diskusi mengenai pendirian Financial Center di IKN, yang digelar di Balikpapan, Jumat (9/6/2023).

Dalam kegiatan turut hadir Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara Silvia Halim, Direktur Grup Layanan Umum Lembaga Penjamin Simpanan Hafiz Ashady, dan sekitar 100 Perwakilan Asosiasi Perbankan.

Sebelum diskusi, Dian dan rombongan melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan IKN pada Kamis (8/6) untuk melihat rencana pengembangan sektor perbankan di IKN, khususnya financial center.

Pembangunan Financial Center

Lebih lanjut, Dian menjelaskan, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (PP IKN) telah mengamanatkan pembangunan Financial Center di IKN, yaitu area yang ditetapkan sebagai konsentrasi layanan jasa keuangan serta pusat pengembangan teknologi dan layanan pendukung bidang jasa keuangan.

“Financial Center di IKN atau yang akan disebut sebagai Nusantara Financial Center diproyeksikan sebagai niche financial center yang berperan untuk menghimpun sekaligus menyalurkan pendanaan dari atau ke pasar lokal serta offshore," jelasnya.

Selain itu, Nusantara Financial Center juga akan diarahkan sebagai pusat inovasi layanan perbankan di Indonesia dengan produk keuangan yang lebih luas, sebagai salah satu keunggulan dari Nusantara Financial Center untuk bersaing di kawasan Asia Tenggara.

Beberapa produk dan layanan yang akan ada di Nusantara Financial Center di antaranya yaitu full range layanan bank umum sebagai universal bank, produk aset kripto, produk sustainable finance, bullion, structured product dan wealth management, trustee, dan Islamic finance yang nantinya akan diselenggarakan oleh Unit Usaha Khusus (UUK). UUK sendiri merupakan kantor cabang otonom dengan struktur tersendiri dan alokasi modal khusus.

Adapun kesuksesan pembangunan financial center dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain lingkungan bisnis, sumber daya manusia, infrastruktur, pengembangan sektor keuangan, dan reputasi. Oleh karena itu, pengembangan financial center yang berdaya saing memerlukan peran serta dari pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya masing-masing.

"OJK berharap dapat memperoleh masukan atas kajian dan rekomendasi kebijakan terkait pendirian Financial Center yang telah disusun oleh OJK serta mewadahi aspirasi bank, sehingga dapat disusun secara bersama-sama konsep Financial Center yang ideal dalam mendukung perekonomian Indonesia," pungkas Dian.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua tim percepatan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.   

Dia pun berjanji pada tanggal 17 Agustus 2024, peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-79 sudah bisa dilaksanakan di halaman Istana Negara IKN Nusantara. 

“Harus tanggal 17 Agustus tahun depan kita bisa upacara di sana,” kata Luhut dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Luhut mengaku akan mempekerjakan warga negara asing (WNA) alias bule sebagai tim pengawas. Sebab dia tak ingin, pembangunan Istana Negara yang waktunya terbatas ini dikerjakan secara asal-asalan.  

“Oleh karena itu saya lapor ke Presiden terpaksa pengawas itu, mohon maaf dengan segala hormat pakai bule-bule untuk menjaga kualitas,” kata dia.

Alasannya, dia ingin pembangunan Istana Negara berkualitas. Makanya pengawasan dilakukan oleh pihak luar. 

“Jadi jangan Istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus,” ungkap Luhut. 

Untuk mencapai target tersebut, Luhut menjelaskan pihaknya sedang melakukan identifikasi terhadap skema insentif dan model bisnis rencana pengembangan bisnis kawasan dan status tanah. Dia menargetkan pada 27 Juli mendatang hal-hal penting ini sudah selesai. 

“Ini saya kejar 27 Juli targetnya seleksi dengan harga berapa, bagaimana, siapa yang mau beli dan siapa yang masuk masuk ini sudah bisa dilakukan,” kata Luhut.