Kementerian PANRB Susun Rekomendasi Arsitektur Kelembagaan Pemerintah Buat Presiden Terpilih 2024-2029

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah menyusun rekomendasi Arsitektur Kelembagaan Pemerintah. Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada presiden terpilih sebagai masukan dalam pembentukan kabinet periode 2024-2029.

"Arsitektur kelembagaan pemerintah diperlukan sebagai guidance dalam penyusunan kabinet mendatang dan dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien," kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati dalam keterangan tertulis, Rabu (19/7/2023).

Nanik mengatakan, penyusunan rekomendasi arsitektur kelembagaan pemerintah ini merupakan tugas strategis 5 tahunan yang menjadi bagian dari tugas Kementerian PANRB. Arsitektur kelembagaan pemerintah merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

"Selain itu, arsitektur pemerintahan juga menjadi cerminan atas strategi Presiden dan pemerintah dalam penanganan isu-isu strategis nasional, regional dan global," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, arsitektur kelembagaan pemerintah yang sering disebut sebagai machinery of government merupakan pondasi penting bagi keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pentingnya Rekomendasi

Pemerintahan yang efektif dan responsif sangat bergantung pada susunan kabinet yang memadai yang mampu bekerja bersama secara sinergis untuk mencapai tujuan nasional.

"Karena pentingnya rekomendasi ini, kami mengumpulkan para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan yang terkemuka di bidang arsitektur kelembagaan pemerintah melalui FGD untuk menyoroti pentingnya mempersiapkan rekomendasi susunan kabinet pemerintahan yang akan datang," ungkapnya.

Nanik berharap dapat memberikan masukan dan sumbangan ide untuk susunan kabinet periode mendatang. Yang mana ide tersebut pun telah mempertimbangkan isu-isu strategis, peraturan perundang-undangan dan tantangan dalam penyelengaraan pemerintahan.

Rekomendasi yang dihasilkan ini akan menjadi sumber berharga bagi pemerintah dalam membangun kabinet yang kuat dan efektif, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan masa depan.

"Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menghasilkan rekomendasi yang kaya dan beragam," pungkas Nanik.

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) Anies Baswedan tidak mendeklarasikan cawapresnya yang akan mendampinginya di Pemilu 2024 saat apel siaga perubahan Partai NasDem, pada Minggu (16/7/2023) di Gelora Bung Karno (GBK).

Ketua DPP Partai NasDem, Effendi Choirie alias Gus Choi menjelaskan, alasan dibalik Anies Baswedan tak deklarasi cawapres. Dia menyebut, pihaknya masih menunggu waktu yang tepat.

"Ya soal cawapres nunggu waktu yang tepat," kata Gus Choi, saat dihubungi merdeka.com, Senin (17/7/2023).

Selian itu, alasan lain tidak dideklarasikannya cawapres Anies Baswedan saat acara Apel Siaga Perubahan, karena koalisi lain yang telah mengusung capres belum mengumumkan siapa cawapresnya.

Diketahui, saat ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditunjuk PDIP sebagai Bacapres 2024, pada 21 April 2023. Namun, hingga kini PDIP belum mendeklarasikan cawapres Ganjar.

Sementara, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang telah diumumkan sebagai Bacapres oleh partainya juga belum menentukan siapa cawapresnya.

"Koalisi lain juga belum, enggak perlu grusa-grusu," ujarnya.

Sementara, terkait usulan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar segera deklarasi cawapres Anies, Gus Choi hanya merespon dengan santai.

Dia tak mengetahui, alasan dibalik mengapa AHY meminta agar Anies segera deklarasi cawapresnya. Gus Choi meminta agar seluruh pihak sabar menanti, termasuk AHY.

"Enggak tahu. kenapa dia (AHY) desak-desak. Ada apa dibalik itu. kita sabar, biarkan Mas Anies memperimbangkan secara matang," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung deklarasi cawapres Anies Baswedan.

AHY mengingatkan, jika waktu deklarasi mundur terus maka isu akan bermunculan.

"Semakin mundur deklarasi ini, semakin banyak isu yang berkembang itu sudah pasti,"

kata AHY saat konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam.

AHY pun mengingatkan, jika semakin mundur waktu deklarasi akan berdampak pada keyakinan di masyarakat. Semua pertimbangan tersebut sudah disampaikan kepada koalisi Perubahan.

"Kami mengatakan hati-hati masuk angin, hati-hati rakyat kemudian tidak yakin. Semua itu saya sampaikan sudah kita sampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa itu konsekuensi, walau bukan menjadi risiko paling tidak itu konsekuensi logis dari mundur-mundurnya deklarasi ini," ujar AHY.