Wagub Jabar Respons Soal Stasiun Kereta Cepat Tak Punya Akses Jalan di Karawang dan Padalarang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menanggapi pernyataan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang menyebut akses jalan dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak direncanakan dengan optimal. 

Sehingga, Stasiun Karawang dan Padalarang menjadi terlambat dibuka. Ini mengingat, tidak ada jalan akses jika stasiun tersebut dibuka. 

Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menuturkan, pemprov hanya menerima manfaat, masyarakat Jabar juga menerima manfaat. Akan tetapi, yang memiliki kebijakan adalah pemerintah pusat.

"Kami husnudzon (berprasangka baik) kepada pemerintah pusat bahwa apapun yang diputuskan oleh pemerintah pusat untuk kemajuan dan keperluan masyarakat Jawa Barat," kata Uu saat ditemui di BEI, Kamis (3/8/2023).

Dia menjelaskan, masyarakat pun turut berprasangka baik terhadap pemerintah jika tidak ada kebijakan pemerintah untuk menyengsarakan rakyat. 

"Tapi semua kebijakan pemerintah berikan untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat. Mau ditutup Karawang, mau dibuka, itu semua hasil pemikiran, hasil estimasi, hasil survei, dan lainnya. Tapi ini semua InsyaAllah membawa manfaat untuk masyarakat," kata dia.

Menurut ia, dalam sebuah pembangunan terkadang terjadi beberapa perubahan. Namun, pemerintah pusat kerap melakukan komunikasi lebih lanjut soal akses jalan proyek kereta cepat tersebut.

"Semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentang jalan ini termasuk perubahannya selalu ada komunikasi. Kami diberikan informasi yang jelas, karena sebuah pembangunan terkadang ada perubahan-perubahan. Ada sistem CCO memberikan peluang di saat ada pembangunan berubah," ujar dia.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri BUMN Erick Thohir juga angkat bicara soal Stasiun Karawang dan Padalarang tidak memiliki jalan aksesnya. Meski demikian, Erick menyebut operasional stasiun tersebut akan sesuai jadwal alias tidak mundur.

"Enggak. Kami sudah bilang bahwa proyek ini adalah Jakarta-Bandung yang kami prioritaskan dari awal adalah dua stasiun yaitu di Tegalluar dan Padalarang," kata Erick dalam beberapa waktu lalu. 

"Sekarang bagaimana? Di Tegalluar sudah mulai siap. Kalau kita secara konteks ini bukan salah dan benar kalau kita langsung ke Tegalluar kan ke Bandungnya berlawanan arah, mestinya tidak begitu macet. Kalau do Padalarang di hari Jumat-Sabtu keluar dari tol ke Bandung macet. Ini pilihan bukan salah dan benar. Tapi kita mendorong yang namanya Jakarta-Bandung bisa di Padalarang. Bisa di Tegalluar," sambungnya.

Alhasil, untuk Karawang akan ditunda dulu. Sebab, jangan sampai kereta cepat ini menjadi kereta lambat.

"Terlalu banyak berhenti. Jadi kita dorong Jakarta-Bandung selama 6 bulan, nanti masyarakat sudah terbiasa mau gak nambah stasiun," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir buka suara mengenai kemungkinan besaran tarif yang dipungut untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Namun, dia menyebut, kewenangan penentuan tarif ada di Kementerian Perhubungan yang dipimpin Budi Karya Sumadi.

Diketahui, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan diresmikan pada Agustus 2023, bulan depan. Pada tahap awal, KCJB akan beroperasi tanpa tarif dengan batasan tertentu hingga Oktober 2023. Setelah itu, baru akan dikenakan tarif komersial.

"Yang pasti kan Kereta Cepat itu dibawah Kementerian Perhubungan, jadi kalau saya dan pak RK (Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil) mungkin sama, kita tunggu kebijakan pemerintah, saya takut salah," ujarnya saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, (4/7/2023).

Untuk itu, dia enggan menjanjikan nilai dari tarif yang akan berlaku nantinya. Erick lebih menekankan kewenangan penentuan tarif porsinya ada di tangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Nanti kalau tiba-tiba harga tiketnya sekian, taunya salah, nanti dibilang 'dulu pak Menteri BUMN janji' ya kita tunggu kebijakan Menteri Perhubungan," kata dia.

Sebelum berbicara tarif, Erick mengatakan sejauh ini proyek KCJB yang bisa melaju 350 km/jam ini terus berjalan dan siap diresmikan. Meski, sebelumnya diakui sempat ada pemikiran dari sejumlah pihak kalau proyek ini bakal terbengkalai.

"Yang pasti kita sudah buktikan Kereta Cepat ini jalan kan. Orang pikir dulu gak jalan, (sekarang) jalan alhamdulillah," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Staf Khusus Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga memastikan masyarakat bisa ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung mulai Agustus 2023 secara gratis.

Arya mengatakan, salah satu tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri BUMN Erick Thohir adalah menyelesaikan proyek Kereta Cepat. Artinya, Erick Thohir sudah mengatur proses pembangunan hingga kondisi keuangan lewat penugasan kepada BUMN terkait, mulai dari PT KAI (Persero) hingga PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

"Kita dalam waktu dekat, (Kereta Cepat Jakarta Bandung) bulan Agustus akan diopersionalkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, kan ada tuh media luar yang mengatakan, (operasional KCJB) terlambat lagi sampai tahun depan. Berarti dia hoax, enggak update," ujarnya, Minggu (25/6/2023).

Meski demikian, ia belum bisa memastikan kapan Kereta Cepat Jakarta Bandung dapat beroperasi secara tarif. Menurutnya, kebijakan itu bakal berjalan beriringan dengan proses uji coba yang turut melibatkan masyarakat mulai Agustus mendatang.

"Kalau mengenai komersial dan sebagainya, nanti setelah ada uji sertifikasinya sudah lolos, baru kita lakukan komersil. Jadi kita belum berani ngomong komersil, nanti saja," imbuhnya.