Menteri Bahli Minta Pertamina Lepas Sebagian Sumur Migas Lama ke Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta PT Pertamina (Persero) untuk dapat melepas sebagian sumur migas yang tak mampu dikelola secara maksimal.

Bahlil mengatakan, Pertamina mengelola sebagian besar sumur migas yang ada di Indonesia. Bila ada sebagian yang tak mampu diurusi dengan baik, ia mendorong perseroan untuk mengalihkannya ke perusahaan swasta nasional. 

"Sumur lama ini 70 persen dikelola Pertamina. Negara enggak mau pusing Pertamina atau swasta yang kelola, yang penting target produksi naik biar enggak impor," ujar Bahlil di sela-sela acara ICIOG di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (20/9/2023). 

Ia tidak mempermasalahkan apakah BUMN atau swasta yang mengelola, selama itu masih perusahaan nasional untuk menjadi prioritas agar kedaulatan energi dapat dikelola dengan baik. 

Negara disebutnya memang memberikan prioritas pengelolaan sumur migas kepada Pertamina atau BUMN. Perusahaan pelat merah itu dinilainya sudah bagus, namun Bahlil tak ingin sampai terjadi over kapasitas. 

"Pertamina ini bagus, jangan terjadi over kapasitas. Ada nafsu kuda, tenaga ayam. Jangan pengen mau semuanya, tapi disuruh kerjain, batuk batuk. Itu maksud saya," kata Bahlil.

Ditekankan Bahlil, pengalihan ke swasta dilakukan bukan karena tidak nasionalis. "Kalau pertamina lihat mana bagian ke swasta, ya serahkan. Bukan kita enggak nasionalis. Kalau swasta nasional, UU enggak melarang. BUMN ini jujur ya di produk ngomongnya untung, cuma keuntungan belum dioptomalkan," tegasnya. 

3 Skema Pengelolaan

Sementara Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf menyatakan, pihaknya telah menyiapkan tiga skema terkait sumur-sumur yang belum digarap Pertamina atau KKKS lain secara prioritas. 

Salah satu diantarnya adalah melalui skema kerja sama operasi (KSO) atau berpartner dengan pengusaha dalam negeri. Ketentuan ini juga telah tertuang dalam Permen 1 tahun 2008.

"Permen 1/2008, pengeolaan sumur tua sekarang banyak dikelola KUD dan BUMD. Di Cepu ada beberapa, di Blora, Muba Sumsel akan segera ditandatangan," ujar Nanang. 

"Di samping itu ada pengelolaan sumur-sumur idle. Ini ditawarkan ke servis company yang punya rig. Skema idle’s well. Ini kita kerjakan skema bisnis yang saling menguntungkan untuk skala masih kecil," pungkasnya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membuka The International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG) ke-4 di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (20/9/2023).

Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto mengatakan, dalam perhelatan ini juga akan ditandatangani sejumlah kontrak kerja sama di sektor hulu migas, dengan nilai investasi mencapai USD 5,16 miliar atau setara Rp 77,4 triliun.

"Akan ada penandatanganan kontrak di ICIOG 2023 dengan total nilai sekitar USD 5,16 miliar atau setara Rp 77,4 triliun," ujar Dwi di di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (20/9/2023).

Lebih lanjut, Dwi menekankan, untuk mencapai target 2030 terkait produksi minyak bumi 1 juta barel per hari (BPH) dan 12 miliar gas standar kubik per hari (bscfd), pemerintah beserta pelaku usaha harus lebih agresif.

"Kita butuh bor lebih dari 1.000 sumur baru per tahun setelah 2025. Untuk tahun ini, rencananya akan ada pengeboran untuk 827 sumur. Peningkatan masif ssjak 2020, 334 persen lebih tinggi dibanding 2020 dengan 240 sumur," paparnya.

Guna menggapai misi itu, Dwi meyakini juga diperlukan investasi dengan nilai besar. Menurut hitungannya, industri hulu minyak dan gas bumi butuh investasi lebih dari USD 20 miliar, atau sekitar Rp 308 triliun per tahun.

"Target investasi di 2023 sebesar USD 15,5 miliar, naik 28 persen. Itu lebih tinggi dari pertumbuhan investasi global sekitar 6,5 persen dan rencana jangka panjang," imbuh Dwi.