Industri jadi Prioritas, PGN Cari Sumber Gas Baru

Liputan6.com, Jakarta PGN aktif mencari sumber pasokan gas pipa baru serta solusi alternatif hasil regasifikasi LNG yang bersumber dari dalam negeri seperti dari Tangguh, Bontang dan Donggi Senoro, untuk mendukung industri nasional di beberapa wilayah strategis, seperti Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian selatan, Lampung, dan Jawa bagian barat.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman, PGN memastikan pasokan gas yang andal dan berkelanjutan. Di tengah penurunan pasokan gas pipa dari sejumlah sumber utama, gas regasifikasi menjadi solusi alternatif yang efektif untuk memastikan pelanggan tetap mendapatkan pasokan energi yang dibutuhkan

“PGN berupaya menjaga keberlanjutan energi nasional dengan menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan gas bumi,” ujar Fajriyah, di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Fajriyah menerangkan, sejak pertengahan 2024, PGN mulai memperkenalkan pasokan gas regasifikasi LNG dengan 100 persen penyaluran kepada pelanggan atas 3 cargo alokasi LNG domestik dari Pemerintah.

"Kami memperkirakan, tantangan ketersediaan pasokan gas pipa akan terjadi di tahun 2025 sehingga sangat memungkinkan bahwa porsi pasokan gas regasifikasi akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan industri," tuturnya.

Untuk itu, PGN terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah, regulator, dan stakeholder lainnya sehingga dapat memastikan pengambilan keputusan strategis yang dapat memperkuat keberlanjutan energi dan industri nasional.

Gas regasifikasi memang memiliki karakteristik dan struktur biaya yang berbeda dengan gas pipa. Namun, PGN terus berupaya memberikan solusi inovatif untuk menjaga keseimbangan keekonomian dan daya saing pelanggan.

“PGN akan terus memainkan peran aktif dalam mendukung ketahanan energi nasional, sekaligus memberikan solusi berkelanjutan bagi industri melalui gas bumi dari hasil regasifikasi LNG,” tutup Fajriyah.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Fanshurullah Asa, mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Jika dilaksanakan, KPPU prediksi ada penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun, dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita. 

Sebelumnya, KPPU telah mengirimkan surat kepada Maruarar Sirait alias Ara pada 4 Desember 2024, terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2019. 

Melalui surat itu, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3 kg, yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp 461 triliun. Sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia. 

"Melalui jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara," ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

Dalam sarannya, KPPU menggarisbawahi agar pembangunan 3 juta rumah, serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5/1999. Yakni, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi. Seraya mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. 

Tak hanya kepada Menteri PKP, Ifan berkata, pada 28 Agustus 2024 dirinya juga telah menyurati Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota.

"Dari total anggaran mencapai Rp 650 triliun sambungan jargas perumahan, total devisa yang tidak termanfaatkan mencapai Rp 370 triliun," terang Ifan. 

"Selama 5 tahun terakhir, anggaran sebesar Rp 830 triliun menguap. Padahal, sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo, akan dibangun 3 juta rumah. KPPU mengestimasi, pembangunan 3 juta rumah dengan instalasi jargas dapat mengefisiensi perekonomian melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun, dan penghematan biaya impor LPG sebanyak Rp 1,4 triliun per tahun," bebernya. 

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi maupun prioritas yang disampaikan Ketua KPPU. Ara menyampaikan, program utama kementeriannya sesuai arahan Prabowo yakni dengan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan. 

"Kami perlu dukungan KPPU mewujudkan program ini, agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di dalam prosesnya," ujar Ara.