Rencana Anies Baswedan Percepat Transisi Energi Jika Jadi Presiden

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan mengungkap sejumlah cara untuk melakukan transisi energi sekaligus menurunkan emisi karbon. Ada sejumlah aspek yang disorotinya yang dinilai berhasil berkontribusi pada rendahnya emisi karbon.

Anies Baswedan mengungkap beberapa upaya yang dilakukannya selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Mulai dari sektor transportasi lewat elektrifikasi bus Transjakarta, hingga kebijakan bangunan sekolah nol emisi (net zero).

"Mudah-mudahan ini diteruskan pak, kami memulai dengan 52 bis, targetnya kami buat, 2030 semua bis umum di Jakarta berbasis listrik, semua bis umum di Jakarta. Dan itu artinya no procurement, tidak lagi menggunakan bis berbasis combustion, tapi berbasis listrik," tuturnya dalam Diskusi Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan, di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Pada aspek lain, Anies Baswedan mengatakan ada upaya untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT). Sebagai contoh, ada satu pulau di dalam daerah administratif DKI Jakarta yang mayoritas kebutuhan listriknya dipenuhi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Disana kita jadi percontohan dimana PLTS dibangun. Ini memenuhi konsumsi penduduk disana," katanya.

Nol Emisi di Jakarta

Disamping itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menggenjot bangunan sekolah di Jakarta untuk nol emisi. Caranya, dengan mangatur pembangunan sekolah baru dengan prinsip net zero.

"Ini kenapa penting? Supaya anak-anak kita sudah sadar tentang lingkungan hidup. Caranya bukan merubuhkan sekolah yang ada diganti net zero, setiap kali renovasi, maka direnovasi menjadi net zero school. Sehingga ini swcara bertahap, semua sekolah di Jakarta adalah sekolah berbasis prinsip net zero school," bebernya.

Contoh lainnya, dia tergabung dalam organisasi global bagi kota-kota yang menjalankan prinsip rendah emisi karbon. Lalu, ada pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang dipasang 1.080 panel surya sebagai sumber tenaga listriknya.

Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan mengusulkan ada badan khusus yang mengawasi krisis iklim. Ini nantinya juga akan berfokus mengawasi implementasi penanganan krisis iklim hingga transisi energi.

Anies melihat, kementerian dan lembaga yang saat ini bergerak di bidang energi dan menangani krisis iklim berjalan sendiri-sendiri. Maka, dipandang perlu untuk dibentuk satu badan khusus untuk mengawasinya.

"Nah di Indonesia ada beberapa yang bekerja sendiri-sendiri, sudah ada tapi there not link together. Kami merasa perlu ada satu yang secara spesifik menang membicarakan tentang climate crisis ini, dan itu bisa langsung di bawah presiden sehingga dia mencakupi semua," tuturnya dalam Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan, di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Meski ada badan baru, dia menegaskan badan ini nantinya tidak bertindak sebagai eksekutor. Tapi lebih kepada melaksanakan pengawasan hingga evaluasi. Harapannya, tidak ada tumpang tindih pelaksanaan dalam menangani dampak krisis iklim.

"Tapi perlu diingat jangan sampai badan ini memiliki tugas yang tumpang tindih dengan existing. Karena itu saya sampaikan badan ini lebih melakukan monitoring not for panitive reason tapi advisory," kata dia.

"Sehingga blueprint yang dimiliki, disepakati, ada badan yang kemudian memantau pelaksanaan, membantu kesulitan dalam pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan. Tapi pelaksanananya sendiri menggunakan kelembagaan yang sudah ada," imbuh Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan kalau upaya serupa dilakukan oleh beberapa negara lainnya. Diantaranya, Office of the US Special Presidential Envoy for Climate di Amerika Serikat, Department for Energy Security and Net Zero di Inggris, dan Ministry of Ecological Transition di Perancis.

Lalu, ada Ministry of Environment, Forest and Climate Change di India, dan Climate Change Authority di Australia.

Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan perlunya badan tersebut karen Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan dunia global. Dengan begitu, perlu ada badan pengawas tersendiri yang bisa menjadi rujukan.

"Kenapa diperlukan? Karena indonesia memiliki komitmen tingkat global, kita punya komitmen tungjat nasuonal yang pelaksanaannya menggunakan lembaga-lembaga yang sekarang sudah ada," ungkap dia.

"Tetapi yang melakukan monitoring, yang menjadi tempat rujukan bila ditemukan masalah itu yang belum ada," sambungnya.

Pastikan Solusi Krisis Iklim

Dia menyebut, adanya badan ini bisa membuat kepala pemerintahan memastikan segala solusi lainnya untuk penanganan dampak krisis iklim. Harapannya pelaksanaan oleh kementerian dan lembaga terkait lainnya bisa lebih optimal.

"Jadi bukan sebuah badan baru untuk eksekusi, tapi badan baru untuk melakukan monitoring pendampingan. Dengan begitu tidak ada tumpang tindih. Apakah ini baru? Tidak. Di berbagai negara melakukan hal yang sama supaya tidak merusak apa yang sudah dikerjakan oleh masing-masing K/L dan pemerintah daerah," tegas dia.