Jokowi: Penyaluran Kredit UMKM Indonesia Baru 21%, China Gede Banget

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti terkait penyaluran kredit perbankan di Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara-negara lain.

Untuk Indonesia sendiri penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru mencapai 21 persen, di China sebesar 65 persen, di Jepang juga 65 persen, dan India bahkan mencapai 50 persen.

"Kredit perbankan ke UMKM ini baru 21 persen, di China itu 65 persen gede banget, di Jepang 65 persen, di India 50 persen," kata Jokowi dalam Opening Ceremony UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur, Di JCC, Kamis (7/12/2023).

Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir, Bank Indonesia, dan OJK untuk memperbaiki regulasi mengenai terkait penyaluran KUR ke UMKM.

"Saya kira pak menteri bumn nanti dengan BI dan OJK ini regulasinya yang harus diperbaiki, karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan memiliki collateral, sehingga prospek itu juga harus dilihat jangan hanya melihat agunan nya mana," jelas Jokowi.

Sebab, PDB ekonomi Indonesia sebesar 61 persen didukung oleh UMKM, dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 97 persen.

"Kita tahu PDB Ekonomi kita, 61 persen didukung oleh UMKM, usaha mikro kecil dan menengah dan 97 persen yang berkaitan dengan tenaga kerja itu juga penyerapannya oleh usaha-usaha UMKM ini yang penting," pungkasnya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, merayu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tunjangan kinerja alias tukin PNS jajarannya bisa dinaikan selevel para PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Dari aspirasi bawahannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) dan Kementerian Investasi/BKPM, Bahlil berterimakasih lantaran mereka sudah tidak lagi dinomortigakan soal pemberian dana alokasi khusus (DAK).

"DAK bapak juga sudah kasih, namun ada persoalan satu, DAK sudah, tapi kami punya kesejahteraan masih kurang pak. Mereka punya Tukin pak," ujar Bahlil disambut gelak tawa dan tepuk tangan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Bahlil lantas membandingkannya dengan para PNS di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, salah satu kelompok aparatur sipil negara penerima tunjangan kinerja terbesar berasal dari DJP.

"Tapi mereka-mereka yang ada di depan saya ini, kata mereka kenapa yang nerima pajak aja tukinnya tinggi. Tapi yang mendatangkan (pemasukan negara dalam bentuk investasi) kok enggak datang-datang barang ini pak. Jadi, kata mereka yang menerima pajak apanya yang mau dipetik kalau pohon dan buahnya enggak pernah dibawa masuk ke dalam negeri," ungkapnya.

"Kemudian mereka (bawahannya) juga bilang sama saya, yang tukang petik kan enggak pernah tahu susahnya bagaimana merayu orang untuk masuk. Kok yang bagian merayu dan bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu ini," imbuh Bahlil.

Oleh karenanya, Bahlil memohon kebijaksanaan Jokowi agar setelah dirinya meninggalkan jabatan tersebut, ia sudah bisa melepas uneg-uneg jajarannya soal permintaan tukin naik.

"Karena bagi kami seperti yang bapak ajarkan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau memperjuangkan anggota dan bawahannya. Jangan tepuk tangan terus, saya tidak capres dan cawapres," ujar Bahlil seraya menanggapi tepuk tangan meriah para bawahannya.

Menanggapi permintaan tersebut, Presiden Jokowi mengamini bahwa Bahlil sudah membicarakan hal itu sebelumnya. RI 1 bersedia menyanggupi permintaan tersebut, namun ia menyinggung Bahlil terkait cara penyampaiannya.

"Tadi sebetulnya di ruang tunggu pak Menteri sudah bisik-bisik saya urusan tukin. Dan sudah saya sanggupi, ya, saya urus. Tapi yang saya enggak senang, kok diungkap secara terbuka. Tapi enggak apa-apa, biar bapak/ibu semua tahu kita juga urus hal yang berkaitan dengan kesejahteraan," tuturnya.