Menteri Trenggono Tunjuk Mantan Kapolda Banten Rudy Heriyanto Adi Nugroho Jadi Sekjen KKP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resmi melantik Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia meminta Rudy bisa mengawal program ekonomi biru.

Pengangkatan Rudy tertuang dalam Keputusan Presiden No.170/TPA Tahun 2023. Pelantikan berlangsung di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat pada Senin (11/12/2023).

"Selamat bertugas Pak Sekjen, kita memiliki program prioritas ekonomi biru yang harus dioptimalkan pelaksanaannya untuk keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya, ditulis Selasa (12/12/2023).

Perlu dicataa, Rudy Heriyanto memiliki karir yang panjang di institusi Polri. Sebelumnya, Rudy menjabat sebagai Kapolda Banten sejak 2020. Pria kelahiran 1968 ini pun pernah menjabat sebagai Kadivkum Polri, Dirreskrimum Bareskrim Polri, serta Kapolres Metro Jakarta Barat.

Rudy memiliki latar belakang pendidikan yang cemerlang. Dia memperoleh gelar profesor hukum dari Universitas Lampung (Unila) dan merupakan dosen tidak tetap di kampus tersebut. Dia juga sudah dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Bidang Ilmu Mediasi Kepolisian.

Menteri Trenggono menambahkan, Sekjend memiliki peran penting dan strategis dalam organisasi KKP. Untuk itu, Menteri Trenggono meminta Sekjend Rudy bisa segera beradaptasi dan membangun tim kerja yang solid.

"Sekjend harus mampu mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengakselerasi seluruh kebijakan dan program baik yang bersifat intern maupun intrasektoral serta melaksanakan tugas-tugas kementerian," pungkasnya.

Sebagai informasi, selain Sekjend Rudy, Menteri Trenggono turut melantik tiga pejabat setingkat eselon II. Masing-masing Kepala Pusat Data, Informasi, dan Statistik (Pusdatin), Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, dan Kepala PPS Belawan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat nilai baik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait reformasi hukum.

Laporan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kemenkumham menunjukkan, KKP menjadi salah satu kementerian terbaik yang melakukan reformasi hukum.

Inspektorat Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah mengungkapkan, KKP mendapat nilai AA atau istimewa dari Kemenkumham.

"Kami dapatkan surat pemberitahuan dari Kemenkumham, bahwa KKP memperoleh nilai indeks reformasi hukum dengan AA atau istimewa," ungkap Irjen Tornanda Syaifullah dalam Puncak HAKORDIA KKP Tahun 2023, dikutip Senin (11/12/2023).

Dalam tanggapannya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengaku deg-degan. Pasalnya, mempertahankan pencapaian tersebut tidak mudah.

Dia menyoroti pada tahun 2020 lalu, ketika Menteri KKP sebelumnya, yakni Edhy Prabowo terseret kasus korupsi.

"Saya terus terang, tadi pak Irjen mengatakan kita dapat nilai AA saya langsung deg-deg. Mempertahankan ini tidak mudah, karena kita pernah kejadian, tahun 2020 menteri yang saya gantikan di sini bermasalah dengan tempatnya mas Nurul (Wakil Pimpinan KPK)," ucapnya.

"Semua yang di aparat, baik eselon 1,2,3 sering sekali di daerah-daerah bermasalah, dipanggil oleh aparat penegak hukum, kepolisian dan seterusnya," lanjut Menteri Trenggono.

Maka dari itu, Menteri Trenggono menegaskan bahwa perlu dilakukan penanganan.

Berbagai upaya pun sudah dilakukan KKP, salah satunya menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan, dan Deputi Khusus Pembinaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memantau setiap program dan anggaran yang dijalankan KKP. "Alhamdulilah seluruh pekerjaan-pekerjaan menengah ke atas (bisa diawasi), itu kita minta dihadirkan lembaga-lembaga tersebut," bebernya.

Sebelumnya, Indonesia digadang memiliki potensi ekonomi berbasis maritim hingga puluhan ribu triliun. Perputaran uang dengan konsep ekonomi biru ini disebut-sebut sudah mulai jadi tumpuan di berbagai daerah di Indonesia.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai USD 1.338 miliar per tahun atau lebih dari Rp 20.000 triliun, tersebar luas di beberapa sektor utama.

Sektor perikanan memiliki potensi nilai ekonomi USD 787 miliar per tahun, sementara sektor pariwisata mencapai USD 283 miliar per tahun.

Sektor pertambangan menunjukkan potensi sebesar USD 225 miliar per tahun, sektor energi mencapai USD 86 miliar per tahun serta sektor transportasi mencapai USD 20 miliar per tahun.

"Potensi penerapan ekonomi berbasis maritim yang dimiliki Indonesia sangatlah besar. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km persegi atau 2/3 dari total luas wilayah Indonesia," ujar Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL-SC), Marcellus Hakeng Jayawibawa kepada Liputan6.com, Jumat (8/12/2023).

Marcellus mengatakan, dari potensi ekonomi maritim tersebut, Indonesia dapat menciptakan lebih dari 45 juta lapangan kerja baru.