Prabowo Bilang Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui Sri Mulyani, Ini Jawaban Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons pernyataan Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan dan juga Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2  yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani banyak tak menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, adanya pengurangan anggaran K/L lantaran APBN diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi covid-19, antara lain melalui kebijakan refocusing anggaran.

Menurutnya, pada masa pandemi covid-19, dibutuhkan respons kebijakan yang baik dan penanganan dengan segenap daya upaya, untuk dapat mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi.

"Melalui keputusan Sidang Kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi covid berlaku untuk semua Kementerian dan Lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi covid-19," kata Prastowo dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/1/2024).

Bahkan refocusing kegiatan dan anggaran ditetapkan dan diputuskan oleh masing-masing K/L terhadap kegiatan yang dianggap dapat ditunda. K/L sendiri yang memahami kegiatan yang paling urgent dan prioritas dan kegiatan/program yang dapat ditunda karena Pandemi.

"Refocusing dilakukan K/L dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh K/L. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran," jelasnya.

Alhasil, pelaksanaan anggaran oleh K/L dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan kepada DPR.

"Kita bersyukur berkat kerjasama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat," pungkasnya.

Sebelumnya, Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo mempertanyakan maksud dari pembelian alat utama sistem pertahanan (Alutsista) bekas, seperti pesawat bekas. Ganjar menilai pesawat bekas memberikan risiko terhadap penggunaannya.

Dia meminta Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto memberikan penjelasan terkait alasan pembelian pesawat bekas tadi.

"Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement bapak tadi yang saya dukung pak, kasihan prajurit. Pak kalau pilotnya itu harus dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas pak dan dia harus datang lagi pelatihan lagi pak dengan risiko yang sangat tinggi tentu itu sangat berbahaya," tutur Ganjar dalam Debat Calon Presiden (Capres) 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, sebagai solusinya perlu diperkuat produksi dari industri dalam negeri. Diketahui ada sejumlah BUMN yang jadi tumpuan industri pertahanan nasional.

"Maka peningkatan itu diawal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi, kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas, bahkan saya sebut tadi tank dibuat dimana, heli, fregat siber dibuat dimana agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan," urai Ganjar.

Menanggapi itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan hal penting dari alutsista bukan soal bekas atau baru. Tapi soal usia penggunaan dari alat tersebut.

"Jadi alat perang itu usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun, pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai," tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mencontohkan rencana akuisisi dari pesawat mirage 2005 yang ada di Qatar. Dia bilang, usia pakai dari pesawat tempur itu masih tersisa 15 tahun.

Prabowo juga membandingkan dengan pesawat baru yang masih membutuhkan waktu cukup lama dari mulai pemesanan hingga bisa digunakan.

"Umpamanya pesawat mirage 2005 yang ada di Qatar yang rencananya kita ingin akuisisi itu usia pakainya masih 15 tahun pak, dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih, kita menuju ke yang canggih yang lebih baru, tapi kalau kita beli baru, datangnya pak baru 3 tahun dan operasionalnya pak itu baru 7 tahun," jelasnya.

"Nah sementara 3-7 tahun ini kita perlu deterrent, kita perlu kemampuan, itu maksudnya latar belakangnya," sambung Prabowo Subianto.