Jawab Isu Menteri Mau Mundur, Menko Luhut: Silakan Aja, Sudah Ditawarin

Menko Luhut tak mengungkap jelas siapa menteri yang dimaksud akan mundur. Ketika dikonfirmasi soal isu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikabarkan siap mundur, Menko Luhut langsung membantahnya.

oleh Arief Rahman Hakim diperbarui 26 Jan 2024, 19:18 WIB
Diterbitkan 26 Jan 2024, 19:15 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait rumor ada menteri kabinet yang ingin mundur dari jabatannya.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait rumor ada menteri kabinet yang ingin mundur dari jabatannya. Dia menyebut, seharusnya tindakan itu segera dilakukan jika memang benar ada menteri yang akan mundur.

Menko Luhut mengaku heran belum juga ada menteri yang mengundurkan diri saat ini. Dia memberikan sinyal kalau ini ditujukan kepada menteri yang terlibat dalam kontestasi politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Silakan aja mundur, udah ditawarin mundur dan mundur-mundur," ujar Menko Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Meski begitu, dia tak mengungkap jelas siapa menteri yang dimaksudnya itu. Ketika dikonfirmasi soal isu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikabarkan siap mundur, Menko Luhut langsung membantahnya.

"Enggak ada. Saya masih ketemu baik kok," tegas dia.

Diketahui, Menkeu Sri Mulyani menjadi salah satu orang yang dikabarkan siap mundur dari kabinet. Nama lainnya yang masuk dalam rumor tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, adanya rencana dari Mahfud MD yang menyatakan siap untuk mundur dari kursi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerangkan soal UU Pemilu yang mengatur soal kampanye.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerangkan soal UU Pemilu yang mengatur soal kampanye. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghargai setiap keinginan para menterinya untuk mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya. Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi pernyataan Mahfud Md yang akan mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Itu hak dan saya sangat menghargai,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Sebelumnya, calon wakil presiden Mahfud Md memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Hal ini dikatakan Mahfud karena Ganjar Pranowo memintanya mundur.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara settingan Pak Ganjar itu," kata dia pada acara Tabrak Prof! yang disiarkan dalam YouTube Mahfud MD official, Selasa (23/1/2024).

Ia menuturkan, pada penutupan debat cawapres Minggu 21 Januari 2024 lalu, dirinya membacakan pernyataan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya selama empat setengah tahun sebagai Menkopolhukam. Dan Ia percaya jika Jokowi memiliki niat baik untuk rakyat ketika mengangkat dirinya sebagai menkopolhukam

"Dan saya membantunya sekarang. Pun Saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden," ujar dia.

 


Aturan

Menurut aturan, Mahfud mengatakan, tidak ada keharusan untuk mundur bagi menteri yang maju dalam pesta demokrasi. Peraturan itu menurutnya sudah ada sejak dulu dan kini ditambah dengan Walikota yang tidak harus mundur dari jabatannya.

"Gitu kan aturannya ditambah, padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu tapi tidak apa-apa," ujar dia.

Yang kedua, dia ingin memberi contoh kalau menjadi calon wakil presiden masih merangkap apakah menggunakan kedudukannya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Dia menegaskan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin semua tugas-tugas semua surat-surat masuk, pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," ujar Mahfud.

Infografis Sesi Panas di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Sesi Panas di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya