Kemnaker Hadiri Pertemuan Tingkat Tinggi di Jenewa, Bahas Tantangan dan Peluang Digitalisasi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) urut menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi di Jenewa, Swiss.

oleh Tira Santia diperbarui 13 Mar 2024, 12:00 WIB
Diterbitkan 13 Mar 2024, 12:00 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) urut menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan tersebut, pembahasannya berfokus pada tantangan dan peluang digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan manajemen algoritma untuk dunia kerja. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi yang mewakiili Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kebijakan adaptif di era digitalisasi. (Dok. Kemnaker)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) urut menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan tersebut, pembahasannya berfokus pada tantangan dan peluang digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan manajemen algoritma untuk dunia kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi yang mewakiili Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kebijakan adaptif di era digitalisasi.

"Indonesia berkomitmen terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan memahami pentingnya mengadopsi kemajuan teknologi sambil melindungi hak dan kesejahteraan angkatan kerja," kata Sekjen Anwar, dalam keterangannya Rabu (13/3/2024).

Sekjen Anwar mengatakan, digitalisasi telah merevolusi pasar tenaga kerja, mengubah organisasi kerja, struktur pekerjaan, dan sifat pekerjaan itu sendiri. Digitalisasi, lanjutnya, memberikan peluang untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas.

Menurutnya, Indonesia telah secara proaktif menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif sebagai respons atas tantangan digitalisasi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja bahwa pekerja dilengkapi dengan keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk berkembang dalam ekonomi digital.

"Ini penting untuk menciptakan kebijakan inklusif yang mempromosikan manajemen talenta dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkontribusi pada angkatan kerja," ujarnya.

Pada forum tersebut, Indonesia menganjurkan kerangka regulasi yang melindungi hak karier individu pekerja, memastikan martabat mereka, pemenuhan diri, dan perlakuan yang adil di era digital.

Selain itu, Indonesia juga mengajak semua bangsa untuk bergabung dalam upaya ini untuk menciptakan masa depan kerja yang inklusif, tangguh, dan adil bagi semua.

Sebagai informasi, pada pertemuan tersebut melibatkan para ahli terkemuka. Keterlibatan para ahli bertujuan untuk memberi informasi kepada Badan Eksekutif (GB) ILO tentang perkembangan terbaru dan memberikan ide-ide untuk penelitian dan diskusi lebih lanjut.

Dongkrak Sektor Kreatif, Menaker Resmikan Workshop Digital Creative di Bandung

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meresmikan tiga gedung sekaligus yang berada di area Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/2/2024). (Dok Kemnaker)
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meresmikan tiga gedung sekaligus yang berada di area Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/2/2024). (Dok Kemnaker)

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meresmikan tiga gedung di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat pada Selasa 5 Maret 2024.

Ketiga gedung tersebut adalah Workshop Digital Creative (WDC), Taman Social Living dan gedung Lembaga Sertifikasi P2 BBPVP Bandung. Adanya fasilitas ini, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor kreatif dan teknologi di Kota Bandung.

"Adanya beberapa fasilitas baru ini, merupakan langkah proaktif BBPVP Bandung dalam membangun potensi Bandung menuju kota Metropolitan dan mempercepat pertumbuhan sektor kreatif dan teknologi di Kota Bandung, " kata Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (7/3/2024).

Menaker Ida Fauziyah menegaskan gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.

"Mereka semua melek digital, harus disiapkan skill dan kompetensinya menjawab kebutuhan pasar kerja sesuai RI 4.0. Apalagi Bandung terkenal dengan industri ekonomi kreatifnya dan BBPVP harus bisa menjawab kebutuhan itu," ujarnya.

Menaker, menyampaikan saat berkeliling workshop di BBPVP Bandung juga terdapat pelatihan fotografi, konten kreatif, desain grafis dan lainnya, yang banyak diminati kaum generasi milenial.

"Terima kasih BBPVP Bandung yang telah membuka kesempatan bagi talenta-talenta muda di Bandung dan sekitarnya untuk terus membangun masa depan kreatif," pungkasnya.

Kemnaker Bakal Gelar Dialog Nasional Guna Perkuat Pelatihan Vokasi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta gubernur mengumumkan UMP 2024 paling lambat hari ini, Selasa (21/11/2023). (Dok Kemnaker)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta gubernur mengumumkan UMP 2024 paling lambat hari ini, Selasa (21/11/2023). (Dok Kemnaker)

Sebelumnya,Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng USAID Partnerships for Productivity (PADU) yang akan menggelar Dialog Nasional bertajuk "Kolaborasi untuk Pelatihan Vokasi dan Produktivitas" pada Selasa, 30 Januari 2024 di Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, forum tersebut digelar guna memperkuat kerja sama dan koordinasi keterlibatan sektor swasta dalam penguatan kelembagaan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang dikelola oleh Kemnaker.

"Acara tersebut merupakan forum diskusi yang melibatkan pengelola BPVP milik pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi dan asosiasi bisnis terkemuka dalam mengembangkan dan memastikan keterlibatan dan investasi sektor swasta pada program revitalisasi pelatihan vokasi sesuai Peraturan Presiden No. 68 tahun 2022, serta lembaga produktivitas nasional sesuai Peraturan Presiden No. 1 tahun 2023," kata Sekjen Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (29/1/2024).

Anwar menyampaikan, dalam forum dialog nasional ini akan dibahas tema-tema peningkatan investasi dan kemitraan serta memberikan edukasi dan informasi terkait program penguatan kelembagaan BPVP dan membangun kerja sama dengan sektor swasta, sehingga bisa terjadi peningkatan angka penempatan kerja bagi para lulusan BPVP.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya