Menteri Bahlil Lahadalia Ungkap Alasan RI Harus Kuasai 61 Persen Saham Freeport Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana pemerintah terkait operasional PT Freeport Indonesia (PTFI). Di antaranya perpanjangan izin operasi dan penambahan saham sebesar 10 persen.

Bahlil Lahadalia mengatakan, penambahan kepemilikan saham 10 persen menjadi 61 persen jadi salah satu upaya strategis. Setelah itu, izin usaha pertambangan (IUP) PTFI selama 20 tahun hingga 2061 mendatang.

Dia mengungkap alasan perlunya penguasaan 61 persen saham di PT Freeport Indonesia. Langkah itu disinyalir bisa mensejahterakan masyarakat. Di satu sisi, akan membuka lapangan kerja baru dan memberikan manfaat lebih besar ke kantong RI di sisi lain. 

"Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” ucap Bahlil dalam Kuliah Umum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, dikutip Jumat (3/5/2024).

"Ini tujuan pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi,” imbuhnya.

Bahlil menjelaskan, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas, apalagi menurutnya Freeport Indonesia saat ini merupakan aset negara. Dia mengisahkan hingga 2018 lalu, saham Freeport Indonesia yang dimiliki Indonesia hanya 9,36 persen sebelum bertambah jadi 51,23 persen pasca divestasi saham pada September 2018 lalu.

Penambahan saham itu dilakukan melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum yang membayar sebagian saham PTFI sebesar USD 3,85 miliar atau hampir Rp 60 triliun. Bahlil menjelaskan, saat ini saham PT Freeport dimiliki mayoritas oleh Indonesia dengan nilai valuasi dari dividen mencapai Rp 300 triliun.

"2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagaian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir USD 4 miliar, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu. Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai 20 miliar USD, Rp 300 triliun,” urainya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, buka suara soal perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

Bahlil menyebut, Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun yakni hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041.

Oleh karena itu, untuk mempercepat penyelesaian perpanjangan IUPK PTFI, Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Oh sudah hampir final kok, tinggal tunggu PP-nya saja," kata Bahlil dalam konferensi pers paparan kinerja investasi Kuartal I-2024, di Kantor Kementerian BKPM, Senin (29/4/2024).

Bahlil menyampaikan, perpanjangan kontrak IUPK PTFI dilakukan Pemerintah lantaran cadangan dan produksi mineral PTFI diprediksi akan mencapai puncaknya pada tahun 2035.

"Karena sekarang kan kita kelolanya underground, begitu 2035 tidak kita lakukan eksplorasi itu produksinya habis dan untuk eksplorasi butuh waktu 10-15 tahun. Jadi kalau kita tidak melakukan perpanjangan untuk mereka melakukan eksplorasi maka siap siap 2040 itu PTFI gak operasi jadi jangan diartikan ada apa," jelas Bahlil.

Selain itu, alasan lainnya yaitu terdapat penambahan saham pemerintah Indonesia di PTFI sebesar 10 persen. Maka dengan adanya tambahan tersebut, otomatis saham pemerintah di PTFI secara keseluruhan mencapai 61 persen.

"Dengan harga yang sangat murah sekali jadi ke depan PTFI itu kita Indonesia sudah memiliki 61 persen kalau sudah 61 persen mau apa lagi dan utang divestasi kemarin kalau berdasarkan pendapatan mereka mungkin 2024 sudah lunas," pungkas Bahlil Lahadalia. 

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengungkapkan bahwa pihaknya menyetorkan dana sekitar Rp. 3,35 triliun atas keuntungan bersih perusahaan tahun 2023, kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kabupaten penghasil, dan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.

"Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan realisasi komitmen perusahaan dalam mendorong peningkatan ekonomi pemerintah daerah," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (17/4/2024).

Tony merinci, dana Rp 3,35 triliun itu terbagi untuk Pemprov Papua Tengah sekitar Rp 839 miliar dan Pemkab Mimika sekitar Rp 1,4 triliun. Sementara kabupaten lain di provinsi Papua Tengah yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya masing-masing mendapatkan sekitar Rp 160 miliar.

Pada 2023 lalu, PTFI berhasil memproduksi tembaga 1,65 miliar pound serta 1,97 juta ounces emas.

Dari kinerja tersebut, perusahaan berhasil mencetak laba bersih senilai USD 3,16 miliar atau setara Rp. 48,79 triliun (asumsi Rp 15.439 per USD).

Secara keseluruhan penerimaan negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya mencapai lebih dari Rp. 40 triliun pada tahun 2023, termasuk kontribusi ke daerah mencapai lebih dari Rp. 9 triliun.

Komitmen Freeport

Tony menambahkan, Freeport juga terus berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui beragam program investasi sosial.

Adapun investasi sosial Freeport yang mencapai hampir Rp. 2 triliun pada 2023 lalu, dan akan terus bertambah sekitar USD 100 jutaatau Rp. 1,5 triliun per tahun sampai dengan 2041.

"Keberhasilan kami sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di lingkungan sekitar area operasional meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami terus bertumbuh dan berkembang bersama Papua hingga selesainya operasi penambangan pada 2041," ungkap Tony.