Pertamina Tegaskan Masih Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan

Liputan6.com, Jakarta - Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha PT Pertamina (Persero) membantah mengenai rencana penghapusan Pertalite. Adapun Pertalite merupakan jenis BBM subsidi yang saat ini banyak digunakan masyarakat.

Corporate secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menegaskan, Pertamina masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat, sesuai kuota tahun 2024 yang ditetapkan Pemerintah.

Hal ini sebagaimana diatur dalam sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

"Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," ujar Irto di Jakarta, Kamis (9/5/2024)

Irto menekankan Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi, berkomitmen untuk tetap mengikuti dan menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Termasuk dalam hal penyaluran Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Prinsipnya kami akan ikuti dan jalankan semua kebijakan Pemerintah," tutur Irto.

Dia mencatat, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional adalah sebanyak 9,9 juta Kiloliter (KL) hingga April 2024. Adapun, total Kuota Pertalite tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,7 juta KL.

Irto mengatakan, Pertamina Patra Niaga juga telah mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat. Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan.

"Program Subsidi Tepat menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi," ujar dia.

Untuk informasi seputar produk, layanan dan program Subsidi Tepat, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 maupun mengakses halaman  https://subsiditepat.mypertamina.id/.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi di kisaran 2,5%-3% sepanjang 2024. Namun target tersebut dengan syarat yaitu jika pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertalite.

Research Director of Macroeconomics CORE Indonesia Akbar Susanto menjelaskan, jika pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite, maka laju inflasi 2024 akan mencapai 2,5%-3%. Tetapi, jika menaikkan harga yang diatur terutama harga BBM maka akan di atas angka tersebut.

"Jika harga Pertalite, dan mungkin juga harga tarif dasar listrik, misalnya mungkin di level daerah ada tarif PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), maka inflasi mungkin akan bisa antara 2,5-3,5 persen,” ungkap Akbar Susanto dalam "CORE Quarterly Review 2024: Tantangan Ekonomi di Tengah Transisi Pemerintahan" dikutip dari Antara, Kamis (25/4/2024).

Kendati demikian, CORE Indonesia menganggap angka 3,5 persen masih relatif terkendali karena Bank Indonesia (BI) cenderung menetapkan target inflasi antara 3 persen plus minus 1.

Berdasarkan data historis, lanjut dia, kenaikan inflasi bakal menurunkan konsumsi rumah tangga secara signifikan pada tiga bulan pertama, terutama ketika terjadi kenaikan drastis. Sesudah itu, angka inflasi secara perlahan akan mengalami penurunan hingga bulan ke-20.

“Contoh, kalau pemerintah menaikkan harga pertalite, maka nanti akan diikuti oleh kenaikan drastis dari harga-harga, dan konsekuensinya adalah konsumsi pada tiga bulan pertama akan turun. Sesudahnya, penurunan itu akan terus berlanjut meskipun pelan-pelan sampai bulan ke-20. Artinya, ini konsekuensi agak panjang, dua bulan itu kan lebih dari 1 tahun,” ujarnya.

Ada sejumlah faktor yang membuat pemerintah berpotensi menaikkan harga BBM. Salah satunya ialah eskalasi antara Iran dengan rezim Israel yang semakin meruncing, karena akan meningkatkan harga minyak internasional dan mempengaruhi pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Sebaliknya, jika eskalasi konflik mereda, maka harga minyak internasional menurun dan pemerintah tak menaikkan harga BBM.

'Paling tidak dari faktor itu. Kalaupun nanti menaikkan, berarti dari faktor yang lain,” kata Akbar.

Berdasarkan hitung-hitungan sederhana, di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah menetapkan harga BBM sebesar 82 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Apabila nanti harga minyak internasional melambung tinggi di atas 82 dolar AS, maka ada alasan dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun, jika kenaikan harga di kisaran ketetapan harga tersebut, kemungkinan harga BBM tidak jadi naik.

“Apa kemungkinan lain pemerintah bisa menaikkan harga BBM selain kenaikan harga minyak internasional? Salah satunya adalah jika pemerintah punya kebijakan, terutama pemerintah baru, untuk menghemat pengeluaran dan digunakan untuk hal-hal yang mereka janjikan di dalam kampanye. Itu mungkin terjadi,” ucap dia.