4 Fakta Korban Judi Online Bakal Terima Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia darurat judi online! Banyak pihak yang menjadikan judi online menjadi salah satu ara instan dalam memperoleh penghasilan. Padahal, judi online ini hanyalah menjebak.

Mengapa menjebak? banyak orang yang rela rumah tangganya berantakan hanya karena uang harian keluarga dipakai untuk top up saldo judi online. 

Atas dasari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus memberi atensi agar masyarakat Indonesia menjauhi perilaku judi online.

Menurut Jokowi, judi online sudah sangat meresahkan karena termasuk kejahatan transnasional atau lintas negara.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan pihaknya akan bertindak menangani dampak masyarakat yang menjadi korban judi online.

Salah satunya dengan memberikan bantuan sosial (bansos) karena ekonominya hancur sehingga menjadi kelompok masyarakat miskin.

Berikut daftar fakta mengenai rencana korban judi online bisa terima bansos dari pemerintah:

1. Dikasih Bantuan Sosial Biar Tetap Hidup Layak

Korban judi online saat ini kebanyakan mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini lah yang menjadikan dasar pemikiran pemerintah untuk mewacanakan mereka menjadi penerima bansos.

"Ya kita sudah banyak memberikan advokasi. Mereka yang korban judi online ini, misalnya, kemudian kita masukkan di dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bansos ya," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

2. Kasih Bantuan Pemulihan Kejiwaan

Selain bansos, lanjut Muhadjir, pemerintah juga akan memberikan bantuan pemulihan emosi dan kejiwaan yang akan dilakukan Kementerian Sosial agar korban judi online dibina dan kembali ke jalan yang benar.

"Mereka yang mengalami gangguan psikososial kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan dan memberi arahan," jelas Muhadjir.

3. Sasar Pelajar hingga Dewasa

Muhadjir mengingatkan bahwa bahaya judi online sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab tidak hanya menyasar masyarakat kelas ekonomi sulit, tapi juga kelompok pelajar di pendidikan tinggi yang diyakini sudah banyak yang terpapar judi online.

"Sudah banyak korban dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas juga mulai banyak. Termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak," kata Muhadjir.

4. Timbulkan Pro Kontra

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut buka suara terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy yang mengatakan pihaknya akan bertindak menangani dampak masyarakat yang menjadi korban judi online. Salah satunya dengan memberikan bantuan sosial (bansos).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, mengakui pernyataan dari Menko PMK tersebut tentunya menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.

Sebenarnya ini ya, kalau sesuatu yang baik itu ya pasti kita dukung. Tapi sebenarnya kan itu jadi pro and cons ya. Kalau yang pro ya mungkin orang lagi susah, kita bantu (bantuan sosial). Tapi kalau kontranya kan nanti orang jadi oh kalau aku kepepet karena judol, ada yang bantuin,” kata Friderica saat ditemui di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi besar dari aktivitas judi online (judol) di Indonesia. Bahkan, tercatat transaksi dari bisnis ilegal ini mencapai lebih dari Rp600 triliun dalam kuartal 1 sejak Januari- Maret, 2024.

“Hingga saat ini, Q1 (Kuartal 1) 2024 sudah mencapai lebih dari Rp 600 triliun,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Jumat (14/6/2024).

Angka itu, lanjut Ivan, didapat berdasarkan kalkulasi hasil analisis PPATK dari tahun 2023 didapat Rp500 triliun. Kemudian pada kuartal 1 (Januari - Maret) ditemukan adanya transaksi Rp100 triliun.

“Ya tahun ini aja (3 bulan pertama/Q1) sudah mencapai lebih dari Rp100 triliun. Jadi kalau dari jumlah dan periode tahun-tahun sebelumnya sudah lebih Rp. Rp600 triliun,” ujarnya.

Ivan menjelaskan uang ratusan triliun itu juga banyak dikirim ke sejumlah negara. Dengan nominal yang berbeda, namun tetap sangat signifikan dana yang keluar dari Indonesia dari transaksi judi online.

“Ya ke beberapa negara bervariasi nilainya, tapi relatif signifikan semua,” ucapnya.

Meski trennya menurun setelah pemerintah mulai secara tegas memberantas aktivitas judi online, namun, catatan transaksi yang besar selama kuartal 1 tetap berpotensi melonjaknya biaya transaksi.

“Kita melihat tren penurunan. Namun tetap diwaspadai pola-pola baru, karena demand yang besar, ada potensi naik melihat data Q1 2024. Saat ini dapat dikatakan telah berhasil dihambat dengan sinergitas antarlembaga yang semakin kuat saat ini ini, apalagi dalam Satgas di bawah Pimpinan Menkopolhukam,” ujarnya.

“Jika penanganan tidak serius dilakukan, data menunjukkan kecenderungan jumlahnya akan semakin besar lagi,” sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pemerintah serius memberantas judi online yang marak terjadi di Indonesia. Jokowi menyebut pemerintah telah menutup 2,1 juta situs judi online.

Selain itu, Jokowi juga akan membentuk satuan tugas (Satgas) judi online. Hal ini untuk mempercepat pemberantasan judi online di Indonesia.