KPK Sudah Manfaatkan Kebijakan Satu Peta, Lembaga Lain Bagaimana?

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai memanfaatkan kebijakan Satu peta (One Map Policy).

Sebagai informasi, Kebijakan Satu Peta tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan bahwa pemanfaatan tersebut dilakukan KPK bekerja sama dengan Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta.

"Kemanfaatan dari kebijakan One Map (Satu peta) ini sudah mulai digunakan oleh teman-teman dari penegak hukum dalam hal ini KPK," kata Wahyu dalam diskusi Satu Peta, Satu Data Untuk Satu Indonesia yang disiarkan pada Senin (5/8/2024).

"KPK ini juga sudah bekerjasama dengan Satu Peta memanfaatkan peta-peta One Map Policy dalam rangka penertiban masalah kelapa sawit. Ada dua daerah yang rencananya akan dipakai sebagai pilotnya dari teman-teman KPK yaitu adalah di Kalimantan Tengah dan di Riau," bebernya.

 

Wahyu menyebut, dengan adanya One Map Policy dalam strategi nasional KPK maka kebijakan tersebut diharapkan dapat meluas ke daerah-daerah di seluruh negeri untuk sama-sama memasukkan ke dalam peta/

"Dengan demikian maka peta yang ada di kelapa sawit di kawasan hutan atau tidak Itu sudah dipetakan melalui stranas KPK, itu salah satu yang sudah kita coba gunakan," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengungkapkan bahwa KPK buka satu-satunya lembaga yang telah memanfaatkan Kebijakan Satu Peta, melainkan pihaknya juga sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah antara KLHK dengan ATR/BPN.

"Karena kita beranggapan bahwa penyelesaian tatakan dulu yang di darat yang banyaknya memang karena kita punya dua rezim undang-undang, satu undang-undang yang di hutan dan satu undang-undang yang di ATR/BPN," jelas Wahyu.

"Setelah selesai semua tentu yang di atas nanti akan lebih mudah menyelesaikannya. Jadi ini adalah langkah breakthrough dari pemerintahan agar supaya mereka sama-sama sekaligus di lapangan, ATR/BPN dan KLHK untuk menetapkan mana batas-batasnya sehingga akan mempercepat masalah tumpang tindih dan bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh KPK tapi juga Kementerian yang lain ataupun universitas atau mungkin dengan BNPB untuk pemetaan masalah resiko dan seterusnya," imbuhnya.

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy Beyond 2024 di The St Regis Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Prabowo mengatakan, dirinya hadir pada acara peluncuran itu setelah mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewakili RI 1.

"Saya kira bapak presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti tidak terlalu kaget setelah saya dilantik, Insya Allah. Jadi itulah cara beliau, salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo," ujarnya.

Ia percaya, Jokowi tengah menyiapkan dirinya untuk jadi orang nomor satu di periode berikutnya. Tak hanya pada acara itu, Jokowi juga kerap melibatkan Prabowo di berbagai acara.

"Kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikutsertakan, dan duduknya sebelah presiden sekarang," kata Prabowo.

Selepas melihat presentasi terkait kertas putih peta satu jalan selepas 2024 yang dilakukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Prabowo percaya negara tidak hanya perlu mempercepat infrastruktur pembangunan. Namun juga infrastruktur konektivitas hingga pengelolaan.

"Yang kita yang sudah dicapai suatu one map policy yang sangat strategis. Dengan one lap policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih penempatan ruangan. Sehingga proses pembangunan bisa cepat," tutur dia.

Menurut dia, kecepatan saat ini jadi elemen yang tidak bisa dilepaskan dari kriteria pemerintahan yang efektif. Pasalnya, dunia ke depan masih dihantui keadaan geopolitik dan geoekonomi yang tak menentu.

"Sehingga negara bangsa yang bisa beri kepastian dan iklim usaha yabg paling efisien dan paling baik itu lah yang akan meraih investasi. Kita butuh investasi. Untuk itu kita perlu iklim yang baik, governance yang baik," tegas Prabowo.