Mimpi Buruk Indonesia Sudah Dimulai, Ini Ramalan Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Indonesia sudah menjadi salah satu korban imbas perekonomian global yang bergejolak di tahun ini.

Diketahui, Indeks kinerja manufaktur atau Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia terkontraksi di level 49,3. Kontraksi tersebut merupakan pertama kalinya selama tiga tahun terakhir.

"Aktivitas manufaktur global sudah menjadi korban pertama. Dia mengalami kontraksi pada Juli di 49,3. Amerika juga di zona kontraktif. RRT juga ada di zona kontraktif. Ini menggambarkan tadi lingkungan global yang begitu sangat tidak stabil, cenderung volatile, bahkan hostile to each other," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Juli 2024, Selasa (13/8/2024).

Bendahara negara ini menyebut, dengan terkontraksinya PMI tersebut membuat perekonomian di dalam negeri menjadi relatif stagnan atau berhenti ditempat pada Juli 2024.

"Ini menyebabkan perekonomian menjadi relatif berhenti atau stagnan," ujarnya.

 

Menkeu menyampaikan, gejolak perekonomian global dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya proyeksi pelaku pasar keuangan yang menyebut Amerika Serikat akan mengalami resesi dan Fed Fund rate akan turun.

"Bahkan ada yang berspekulasi akan ada pertemuan emergency sebelum September. Ternyata kan tidak terjadi, tapi itu menunjukkan market itu begitu sangat cepatnya berubah dari sisi psikologi berdasarkan issuance data yang terjadi dan pengembangan yang terjadi dan dampaknya luar biasa sangat besar," ujarnya.

Perang Tak Kunjung Usai

Faktor lainnya yaitu masih bergejolaknya perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Dimana Ukraina kabarnya akan melakukan serangan kembali ke Rusia, ditambah gejolak perang di Timur Tengah yang belum usai, maka hal itu membuat tekanan perekonomian global terus meningkat.

"Kita lihat perang Ukraina makin dragging dan hari ini Ukraina bahkan mau menyerang masuk ke Rusia, Timur Tengah juga masih bergerjolak dengan terbunuhnya dua pimpinan. Ini semuanya menggambarkan bahwa 2024, baik konstelasi politik, militer, keamanan maupun dari sisi ekonomi semuanya dalam arah dinamika yang tensinya meningkat tinggi. Dan pasti ini mempengaruhi kinerja ekonomi global," pungkasnya.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen di tahun ini. Sedangkan, tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi mencapai 5,1 persen.

Diketahui, proyeksi IMF tersebut lebih rendah dari target pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Asumsi Makro APBN 2024 yang menetapkan ekonomi 2024 tumbuh sebesar 5,2 persen. Sedangkan, Asumsi Makro dalam RAPBN 2025 ekonomi Indonesia tumbuh di rentang 5,1 persen hingga 5,5 persen.

"Bank Indonesia menyambut baik hasil asesmen IMF atas perekonomian Indonesia dalam laporan Article IV Consultation tahun 2024 yang dirilis kemarin (7/8)," kata Asisten Gubernur BI Erwin Haryono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dewan Direktur IMF menyampaikan apresiasi mengenai langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh oleh otoritas Indonesia. Apresiasi tersebut terutama disampaikan terkait beberapa poin penting. 

Pertama, komitmen Indonesia terhadap disiplin fiskal. Kedua, penurunan inflasi sesuai dengan kisaran target yang telah ditetapkan dan kebijakan moneter yang memerhatikan perkembangan data (data dependent), upaya pendalaman pasar dan upaya penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter. 

Ketiga, upaya penguatan kerangka kebijakan makroprudensial. Keempat, agenda pertumbuhan menuju status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Kelima, komitmen untuk mencapai target zero-emission pada 2060 dan langkah-langkah yang diambil untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan deforestasi.

Dalam laporan tersebut, IMF memberikan sejumlah catatan yang perlu diwaspadai pemerintah Indonesia. Misalnya volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, dan spillover akibat kondisi high-for-longer pada keuangan global. 

IMF memberikan rekomendasi untuk mempertahankan kehati-hatian kebijakan fiskal, mengapresiasi stance kebijakan moneter Indonesia.

Selain itu, pemerintah diminta melanjutkan reformasi untuk melindungi ketahanan sektor keuangan dan mendukung pendalaman pasar keuangan, serta menjembatani kesenjangan struktural untuk mencapai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi.