Jalur Impor Bakal Dipindah ke Indonesia Timur, Pemerintah Harus Siapkan Apa?

Liputan6.com, Jakarta PERPRINDO (Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia) memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah untuk memindahkan jalur masuk impor tujuh komoditas strategis ke pelabuhan timur Indonesia, termasuk Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Kupang.

Inisiatif ini, yang diusulkan oleh Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita, dianggap dapat menambah daya saing industri dalam negeri serta mengurangi banjir barang impor yang berdampak pada PHK di sektor-sektor tertentu.

Namun, PERPRINDO juga mengingatkan perlunya pertimbangan khusus untuk industri pendingin dan refrigerasi di Indonesia.

Industri ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan domestik, dan beberapa produk pendingin serta refrigerasi masih belum diproduksi di dalam negeri, sehingga tidak tersedia substitusi lokal.

Ketua Bidang Hukum dan Regulasi PERPRINDO, Dewanti, menggarisbawahi empat aspek penting yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam kebijakan pemindahan jalur masuk impor ke pelabuhan timur:

1. Kesiapan Infrastruktur: Memastikan infrastruktur pelabuhan timur, termasuk sarana dan prasarana serta feeder untuk pengangkutan ke Pulau Jawa, memadai.
2. Biaya Logistik: Menilai dampak biaya logistik yang tinggi untuk barang-barang yang belum diproduksi di dalam negeri atau yang produksinya belum memenuhi kebutuhan domestik.
3. Aspek Hukum Internasional: Menghindari potensi gugatan dari WTO terkait pembatasan pelabuhan, mengingat Indonesia pernah kalah dalam gugatan serupa.
4. Kajian Efektivitas: Melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas dan dampak kebijakan ini terhadap industri domestik.

PERPRINDO berharap Kementerian Perindustrian dan Pemerintah mempertimbangkan pengecualian pemindahan jalur masuk impor untuk produk pendingin dan refrigerasi atau HS Code tertentu, seperti yang telah disampaikan dalam audiensi pada 19 Agustus 2024.

PERPRINDO juga mengusulkan agar pemerintah memberikan grace period minimal enam bulan bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri jika kebijakan ini diterapkan.

Pemerintah berencana memindahkan pelabuhan pintu masuk barang impor ke Indonesia Timur. Kementerian Perdagangan masih mengkaji untuk menentukan pelabuhan yang akan dipilih nantinya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang menyampaikan belum ada keputusan pelabuhan mana yang digunakan sebagai pintu masuk barang impor. 

"Belum, belum, belum. Itu masih dikaji," jata Moga, ditemui usai Indonesia Retail Summit 2024, di PIK, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia mengatakan, masih ada proses yang perlu dilalui. Termasuk adanya asesmen menyeluruh sebelum menentukan pintu masuk barang impor tadi.

Meski sebelumnya, dalam IRS 2024, Moga sempat menyinggung pengalihan pintu masuk barang impor ke Pelabuhan Sorong.

"Karena untuk keputusan itu, semua kan harus melalui regulatory impact assessment-nya, apakah perlu atau itu nanti hasilnya seperti apa baru jadi kebijakan," terangnya.

Perlu diketahui, rencana memindahkan pelabuhan barang impor ini telah dibahas sebelumnya oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Soal pemindahan juga disetujui Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Tujuan ketiganya selaras, untuk melindungi produk lokal dari serbuan barang impor. Salah satunya terkait dengan harga jual di pasaran. 

Pengalihan pintu masuk barang impor ini utamanya menyasar 7 komoditas. Di antaranya, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, beauty atau kosmetik, barang tekstil sudah jadi, serta alas kaki.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan pengalihan pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang impor. Pengalihan pelabuhan ini salah satu kegunaannya untuk mengurai kepadatan di pelabuhan Pulau Jawa.

Dia menyoroti padatnya Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai arus masuk barang impor. Keduanya, diketahui pernah mengalami penumpukan kontainer hingga puluhan ribu.

"Kalau memang di Jawa pelabuhan itu sudah overcapacity, sudah padat, misalnya di Priok padat, kemudian di Surabaya juga padat, sehingga mungkin melakukan pemeriksaan secara detail," ucap Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Pengalihan pintu masuk barang impor ini utamanya menyasar 7 komoditas. Di antaranya, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, beauty atau kosmetik, barang tekstil sudah jadi, serta alas kaki.

Saat ini sudah ada sejumlah pelabuhan seperti Bitung dan Sorong yang bisa menjadi alternatif bersandarnya kapal yang membawa barang impor.

"Nah tujuh ini tadi kalau memang di sini overcapacity di Jawa, maka sebagusnya tujuh item ini impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan yang di luar Jawa," ucapnya.

"Kan banyak, luar Jawa itu ada di mana, ada Makassar, ada Bitung, ada Sorong, banyak pintu masuk kita kan tidak hanya Jawa, ada di Sumatera dan lain-lain," Mendag Zulkifli menambahkan.

Kendati begitu, hal ini masih akan diusulkan untuk kemungkinan pengalihannya. "Kalau pelabuhan kan bisa diusulkan nanti saya dan nanti produsen usulkan untuk ratas, apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain," jelasnya.