Indonesia Bisa Setop Impor 672 Ribu Ton Aluminium per Tahun, Jokowi Ungkap Caranya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap Indonesia bisa lepas dari impor aluminium. Tercatat, sekitar 56 persen dari 1,2 juta ton kebutuhan aluminium nasional dipasok dari luar negeri.

Dia mengatakan, Indonesia memiliki bahan baku untuk membuat aluminium, namun, sebagian besar aluminium justru impor.

"Kita tahu kebutuhan aluminium di dalam negeri sendiri 1,2 juta ton. 56 persennya kita impor. Kita punya bahan bakunya kita punya raw material-nya tapi 56 persen aluminium kita impor," kata Jokowi saat meresmikan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, injeksi perdana bauksit ke SGAR milik PT Borneo Alumina Indonesia ini bisa menjadi titik produksi baru aluminium untuk kebutuhan nasional. Pada akhirnya, impor aluminium bisa disetop total.

Jika dihitung, 56 persen dari total kebutuhan aluminium nasional tercatat sebesar 672 ribu ton per tahun.

"Oleh sebab itu, setelah ini selesai berproduksi, impor yang 56 persen ini bisa kita setop, enggak impor lagi, kita produksi sendiri di dalam negeri," ujar dia.

Tak berhenti disitu, Indonesia juga dinilai tidak akqn kehilangan devisa negara. Dia mencatat, Indonesia kehilangan devisa hingga Rp 50 triliun dari impor aluminium.

"Kita tidak kehilangan devisa karena dari sini kita harus keluar devisa kira-kira USD 3,5 bilion setiap tahun. angka yang besar sekali. Rp 50 triliun lebih devisa hilang gara-gara kita impor aluminium," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengulas manfaat dsri hilirisasi bahan tambang mentah di Indonesia. Salah satunya dari nikel yang berhasil meningkatkan nilai dari segi ekspornya.

"Stop mengekspor bahan-bahan mentah, olah sendiri karena nilai tambahnya akan diperoleh masyarakat, negara dan itu kelihatan sekali lompatan tambahan itu kelihatan sekali angka-angkanya," tuturnya.

Dia mencontohkan pada komoditas nikel yang nilai ekspornya sebelum 2020 mencapai USD 1,4-2 miliar atau sekitar Rp 20 triliun per tahun. Angka ini meningkat drastis setelah pemerintah menyetop ekspor nikel mentah ke luar negeri.

"Begitu kita setop, tahun kemarin USD 34,8 biliion, artinya hampir Rp 600 triliun nilai tambah menjadi kita miliki sendiri," tegas Kepala Negara.

Informasi, SGAR dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia yang merupakan gabungan PT Inalum dan PT Antam sebagai bagian dari Holding BUMN Industri Pertambangan, MIND ID.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa program hilirisasi tambang masih menyimpan banyak peluang yang belum dilaksanakan. Mulai dari hilirisasi produk timah hingga proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

"Saya kira masih banyak peluang yang bisa kita lakukan. Timah belum. Batu bara dijadikan gas, DME, belum," ujar Jokowi usai meresmikan injeksi bauksit perdana di Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), Selasa (24/9/2024).

Adapun Jokowi pada tahun 2022 sebenarnya telah melakukan groundbreaking proyek DME di Kawasan Industri Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sayangnya, proyek itu tidak menemui kelanjutan setelah perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products and Chemicals Inc., hengkang dari konsorsium hilirisasi tersebut.

Kendati demikian, Jokowi menjamin bahwa program hilirisasi tambang akan terus berlanjut. Ia kemudian menyebut beberapa proyek pengolahan atau smelter di Tanah Air yang sukses dituntaskan dalam waktu dekat.

Mulai dari smelter milik PT Freeport Indonesia di KEK JIIPE Gresik, Jawa Timur, smelter tembaga dan logam mulia PT Amman Mineral International Tbk di Sumbawa Barat, NTB, hingga fasilitas pengolahan bauksit SGAR di Mempawah, Kalimantan Barat.

"Satu-satu ini bisa diselesaikan. Kemarin smelter di Sumbawa, PT Amman. Kemudian Freeport selesai. Kemudian fase I ini smelter bauksit SGAR selesai," beber Jokowi.

"Kita harapkan kita tidak mengekspor bahan mentah lagi; semuanya diolah di dalam negeri, nilai tambah di dalam negeri, kesempatan kerja di dalam negeri," ungkapnya.

Guna menyukseskan hal itu, Jokowi turut mengajak pihak swasta asing dan dalam negeri untuk ikut terlibat dalam program hilirisasi, melalui skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) hingga membentuk perusahaan patungan atau joint venture.

"Semua yang berkaitan dengan hilirisasi, kerja sama BUMN swasta oke, BUMN dengan BUMN oke, swasta dengan swasta dalam negeri oke. Semuanya dibuka. Kerja sama dengan swasta luar oke," tutur Jokowi.