Negara Maju Ternyata Kecanduan Bahan Mentah Indonesia hingga Tega Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan negara maju di dunia telah kecanduan mendapat pasokan bahan mentah tambang dari Indonesia. Hal ini yang dinilai menghambat proses hilirisasi di Indonesia.

Dia mengatakan, negara maju itu tidak rela jika Indonesia bisa melakukan hilirisasi. Ini terlihat dari pasokan yang tak lagi bahan mentah tapi bahan jadi atau setengah jadi.

"Negara-negara maju betul-betul sudah kecanduan terhadap impor bahan-bahan mentah kita sehingga saat kita ingin hilirisasi pasti diganggu, pasti mereka tidak rela, pasti mereka tidak mau," kata Jokowi dalam peresmian Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

Namun, ada posisi yang menguntungkan Indonesia sehingga bisa mengambil peluang untuk melakukan hilirisasi. Peluang itu tercipta ketika banyak negara maju sibuk mengurus kondisi geopolitik global hingga pandemi covid-19.

"Untungnya ada geopolitik global, ada Covid, ada resesi ekonomi sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah yang mereka miliki, sibuk dengan problem-problem, menyelesaiakan problem-problem yang mereka miliki dan melupakan kita," tuturnya.

"Inilah kesempatan kita membangun industri, untuk membangun smelter dari mineral-mineral yang kita miliki dan tidak ada yang mengganggu," imbuh dia.

Kepala Negara itu mengisahkan kala membatasi ekspor nikel pada 2020 lalu, Indonesia langsung diadukan oleh Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO). Namun, belakangan tidak ada lagi yang memprotes hilirisasi yang dilakukan Indonesia.

"Meskipun saat kita 4 tahun yang lalu kita stop nikel, Uni Eropa bawa kita ke WTO. Tapi setelah itu gak ada. Bauksit kita stop gak ada yang komplain, gak ada yang gugat. Tembaga kita stop juga gak ada yang menggugat karena memang mereka sibuk dengan masalah yang mereka hadapi," tuturnya.

Sebagai contoh, kata dia, smelter bauksit milik PT Borneo Alumina Indonesia yang diresmikannya menjadi langkah lanjutan dalam hilirisasi tambang RI. Smelter milik Holding BUMN Industri Pertambangan, MIND ID ini bisa jadi cara Indonesia menjadi negara industri maju.

"Oleh sebab itu pembangunan smelter PT Borneo Alumina Indonesia ini yang merupakan kerja sama antara PT Inalum dan PT Antam hari ini kita lihat betul-betul telah kejadian dan selesai untuk fase pertamanya," ucap dia.

"Pembangunan smelter Ini merupakan usaha kita menyongsong Indonesia menjadi negara industri mengolah sumber daya alam kita sendiri dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah," pungkas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa program hilirisasi tambang masih menyimpan banyak peluang yang belum dilaksanakan. Mulai dari hilirisasi produk timah hingga proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

"Saya kira masih banyak peluang yang bisa kita lakukan. Timah belum. Batu bara dijadikan gas, DME, belum," ujar Jokowi usai meresmikan injeksi bauksit perdana di Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), Selasa (24/9/2024).

Adapun Jokowi pada tahun 2022 sebenarnya telah melakukan groundbreaking proyek DME di Kawasan Industri Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sayangnya, proyek itu tidak menemui kelanjutan setelah perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products and Chemicals Inc., hengkang dari konsorsium hilirisasi tersebut.

Kendati demikian, Jokowi menjamin bahwa program hilirisasi tambang akan terus berlanjut. Ia kemudian menyebut beberapa proyek pengolahan atau smelter di Tanah Air yang sukses dituntaskan dalam waktu dekat.

Mulai dari smelter milik PT Freeport Indonesia di KEK JIIPE Gresik, Jawa Timur, smelter tembaga dan logam mulia PT Amman Mineral International Tbk di Sumbawa Barat, NTB, hingga fasilitas pengolahan bauksit SGAR di Mempawah, Kalimantan Barat.

"Satu-satu ini bisa diselesaikan. Kemarin smelter di Sumbawa, PT Amman. Kemudian Freeport selesai. Kemudian fase I ini smelter bauksit SGAR selesai," beber Jokowi.

"Kita harapkan kita tidak mengekspor bahan mentah lagi; semuanya diolah di dalam negeri, nilai tambah di dalam negeri, kesempatan kerja di dalam negeri," ungkapnya.

Guna menyukseskan hal itu, Jokowi turut mengajak pihak swasta asing dan dalam negeri untuk ikut terlibat dalam program hilirisasi, melalui skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) hingga membentuk perusahaan patungan atau joint venture.

"Semua yang berkaitan dengan hilirisasi, kerja sama BUMN swasta oke, BUMN dengan BUMN oke, swasta dengan swasta dalam negeri oke. Semuanya dibuka. Kerja sama dengan swasta luar oke," tutur Jokowi.