Dukung Swasembada Pangan Prabowo, Proyek 2 Bendungan di Aceh Dikebut

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelesaian konstruksi dua bendungan di Aceh, yakni Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto. Kedua bendungan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas irigasi pertanian, mendukung pengendalian banjir, serta menyediakan air baku dan energi listrik bagi masyarakat Aceh.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan bendungan ini jadi langkah Kementerian PU dalam mendukung ASTA Cita Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

"Kehadiran bendungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional," kata Dody dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Bendungan Rukoh terletak di Kabupaten Pidie, memiliki kapasitas tampungan sebesar 128 juta m³ dan luas genangan 716,7 ha. Bendungan ini nantinya akan melayani area irigasi seluas 11.950 ha. Dengan pola tanam padi-padi-palawija serta intensitas tanam yang mencapai 300 persen (eksisting 140 persen).

Di samping itu, Bendungan Rukoh juga berfungsi untuk pengendalian banjir di wilayah Krueng Rukoh dengan potensi pengurangan banjir hingga 89,62 persen, serta menyuplai air baku sebesar 0,90 m³ per detik.

Bendungan ini dibangun sejak akhir 2018 dengan biaya APBN sebesar Rp 1,5 triliun. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap melalui dua paket dengan masing-masing kontraktor.

Paket 1 dengan progres fisik 96,16 persen dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) senilai Rp 377 miliar. Paket 2 progres fisik 92,42 persen dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (KSO) PT Adhi Karya (Persero) dan PT Andesmont Sakti Senilai Rp 1,7 triliun.

Waduk lain di Aceh yang sedang dikerjakan yakni Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, dengan kapasitas tampungan 215,94 juta m³ dan luas genangan 896,6 ha.

Diharapkan bendungan ini dapat melayani kebutuhan irigasi pada lahan seluas 9.455 ha, menyediakan air baku sebesar 0,5 m³ per detik, serta menghasilkan energi listrik 6,34 MW, yang diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Selain itu, Bendungan Keureuto dapat mereduksi potensi banjir di wilayah Lhoksukon hingga 30 persen.

Bendungan Keureuto dibangun sejak 2015 dengan biaya APBN sebesar Rp 2,7 triliun. Pekerjaan ini terbagi menjadi 4 paket pekerjaan dengan masing-masing kontraktor, PT. Brantas Abipraya (Persero)-PT. Pelita Nusa Perkasa (KSO) untuk paket 1, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk paket 2, PT. Hutama Karya-Perapen paket 3 dan paket penyelesaian pembangunan bendungan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Indrapurindo Marga Bakti Utama - PT Pelita Nusa Perkasa (KSO). Progres fisik pembangunan bendungan ini 96,69 persen.

Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan. Namun, RI 1 lebih mendorong penguatan infrastruktur untuk program swasembada pangan.

Hal tersebut dikatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditanyai soal kelanjutan proyek IKN, usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Kewajiban PU support pak Presiden swasembada pangan. Berarti support Kementan. Itu dulu yang utama," kata Dody.

Dody menyatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk membantu program swasembada pangan. Khususnya dalam pengadaan komoditas pangan utama semisal beras.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, yang utama tuh itu. Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak, itu kan nanti kita jadi enggak bisa makan. Semua orang kan kalau enggak makan beras seolah-olah enggak makan, jangan lah. Beras itu utama," bebernya.

Untuk itu, Kementerian PU akan mendompleng produksi beras lewat infrastruktur di bidang sumber daya air, semisal pembangunan bendungan hingga irigasi.

"Termasuk swasembada air, otomatis. Kalau support Kementan kan itu irigasi dan seterusnya. Air itu wajib karena kan penyediaan air baku. Jakarta contohnya penurunan muka tanah gara-gara air tanah sering disedot," imbuhnya.

IKN Bukan Prioritas

Kendati begitu, Kabinet Merah Putih Prabowo tidak akan serta merta meninggalkan proyek IKN. Meskipun Dody menekankan swasembada pangan jadi program utama yang bakal pihaknya geluti.

"Insya Allah langsung. Secepat-cepatnya lah pasti. Tapi pasti yang utama itu (swasembada pangan)," pungkas Dody.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, Prabowo sempat memberikan pengarahan soal kelanjutan proyek IKN kepada Kabinet Merah Putih saat retreat hari kedua di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024). Prabowo menargetkan pembangunan IKN rampung dalam waktu empat tahun.

"Sesi terakhir sore ini, Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat point pengarahan beliau adalah soal IKN," kata Raja Juli melalui akun Instagramnya @rajaantoni, dikutip dari kanal News Liputan6.com.

Menurut dia, Prabowo menegaskan bahwa proyek IKN yang dimulai Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi itu akan dilanjutkan. Prabowo juga menyampaikan komitmen merampungkan pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

"Soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujarnya.

"Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun," sambung Raja Juli.

Dia menuturkan, gedung-gedung pemerintahan di IKN sudah hampir rampung. Prabowo meminta Otorita IKN dapat menyelesaikan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif di IKN dalam waktu 4 tahun.

"Bagi beliau IKN adalah 'Ibukota Poloitik'. Oleh karen itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya) yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," tutur Raja Juli.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyampaikan Prabowo ingin Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di IKN pada Agustus 2028. Prabowo juga berharap pelantikan Presiden dan Wapres periode 2029-2034 dapat dilakukan di IKN.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," pungkas Raja Juli.