Serap Rp 8,8 Triliun, Pemerintah Bangun 94.086 Rumah hingga Oktober 2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan realisasi serapan anggaran pemerintah untuk pembangunan perumahan hingga Oktober 2024. Laporan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (4/11/2024).

Ara mengatakan, pada tahun anggaran 2024, Kementerian PKP yang saat itu masih Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mendapat pagu DIPA awal sebesar Rp 9,25 triliun. Kemudian mendapat penambahan hingga pagu total akhir menjadi Rp 14,68 triliun.

"Hingga 30 Oktober 2024 realisasi serapan anggaran tersebut mencapai 60,21 persen atau sebesar Rp 8,84 triliun. Dengan capaian pembangunan rumah sebanyak 94.086 unit dari target 145.796 unit," jelasnya.

"Capaian tersebut terdiri dari pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 2.258 unit (69 tower), rumah khusus 1.426 unit, dan rumah swadaya 90.402 unit," beber Ara.

Sementara untuk capaian bantuan pembiayaan perumahan, hingga akhir Oktober tercapai sebanyak 182.372, atau 87,88 persen dari target 207.525 unit. Diantaranya melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tapera, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Kementerian PKP juga terus melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) TA 2024 sebesar Rp 2,981 triliun lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Saat ini, serapan anggaran BSPS sebesar 63,28 persen atau Rp 1,887 triliun. Menyerap 180.804 orang pekerja dari target serapan 270.638 orang pekerja.

"Untuk mencapai target realisasi anggaran diperlukan percepatan yang dilakukan dengan memaksimalkan alokasi yang ada melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, dan percepatan kegiatan padat karya, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas," tutur Ara.

Adapun agenda lain yang dibahas bersama Komisi V DPR, yakni pembahasan hasil pemeriksaan semester II 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana Ditjen Perumahan menerima 2 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan total 31 rekomendasi senilai Rp 11,5 miliar.

LHP pertama berfokus pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan semester I 2023, dengan 10 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti semuanya. LHP kedua terkait Kinerja Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kuartal III 2023, dengan 21 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengusaha dan konglomerat turut membantu menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait seperti dikutip dari Antara, Senin (4/11/2024).

"Adanya dukungan dari pengusaha dan konglomerat menunjukkan semangat bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong ekonomi melalui pembangunan rumah layak huni," tutur Maruarar atau akrab disapa Ara di Jakarta, Senin seperti dikutip dari Antara.

Kementerian PKP membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi aktif dalam program Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Ara menilai, dengan anggaran yang terbatas dan target pembangunan yang cukup tinggi yakni tiga juta rumah per tahun membuat dirinya dan jajaran Kementerian PKP terus berinovasi dalam melaksanakan pembangunan rumah bagi rakyat Indonesia itu.

Sebelumnya, Menteri Ara mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak. Dia menuturkan, perlu kerja tim guna mewujudkan pembangunan tiga juta unit rumah tersebut.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan tiga juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan (back log) rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit rumah di perkotaan. Oleh karenanya, dia pun berharap pengembang-pengembang swasta mendukung program tiga juta rumah. Ara optimistis Indonesia mampu membangun negeri bersama-sama.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait terus menggalakkan penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ambisi ini dalam rangka mewujudkan program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun. 

Menteri Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait menyebut pihaknya bersama Kejaksaan Agung telah menyiapkan 1.000 hektare lahan dari sitaan koruptor di Provinsi Banten untuk dibangun perumahan. Namun, Ara tidak menyebutkan secara spesifik lokasi dan pemilik lahan tersebut.

"Di Banten Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektare tanah dari koruptor yang disita negara. Ya tanah koruptor disita, ya kasih sama rakyat lah," ujar Menteri Ara dalam acara Groundbreaking Pembangunan Rumah MBR Gratis di Desa Sukawali, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 1 November 2024.

Terkait rencana tersebut, Menteri Ara meminta jajaran kementerian terkait untuk ikut membantu pemanfaatan lahan sitaan milik koruptor untuk dijadikan hunian bagi masyarakat tidak mampu.

"Saya berharap birokrasi itu tidak memperlama. Tapi mempercepat. Jadi, jangan lagi apa yang bisa dibuat susah dibuat gampang," tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa fungsi seluruh kementerian hadir untuk membantu percepatan pelayanan bagi masyarakat. Dengan ini, kementerian terkait harus bergotong-royong untuk mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah per tahun milik Presiden Prabowo.

"Jangan, yang buat susah harus dibuat gampang dibuat tadinya lama jadi cepat. Baru gunanya kita menjadi pelayan publik. Janganlah kita jadi pelayan publik membuat sesuatu menjadi susah dan lama," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan pembangunan rumah yang nantinya akan dibagikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Sukawali, Kabupaten Tangerang, Banten. Presmian pembangunan Rumah Gratis untuk masyarakat miskin ini ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Jumat (1/10/2024).

"Hari ini kita akan groundbreaking progam Rumah Gratis untuk Rakyat," kata Menteri Ara panggilan akrabnya di lokasi.

Maruarar Sirait menyebut proyek rumah gratis ini menjadi contoh sukses kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha untuk mengatasi terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penyediaan rumah murah. Dalam kerja sama ini, pemerintah cukup menyediakan tanah sedangkan proses pembangunan dilakukan oleh pengembang. 

Untuk proyek yang di Tangerang ini, Menteri Ara menggandeng pengembang Agung Sedayu Group. "Nah, ini contohnya. Kita niatnya baik, tapi caranya enggak baik," tandasnya.

Dalam groundbreaking ini hadir juga pendiri Agung Sedayu Group yaitu Sugianto Kusuma atau Aguan.

Groundbreaking ini lebih cepat dari jadwal semula pada 10 November 2024 mendatang. Total terdapat 250 unit rumah tapak gratis dengan tipe 36 yang dibangun di tanah milik perusahaan Menteri Ara.

"Mohon maaf groundbreaking ini lebih cepat dari jadwal seharusnya, ini lebih cepat, tapi kami minta maaf karena tidak sesuai janji," tegas dia.

Menteri Ara menegaskan, rumah ini diberikan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dia pun meminta masyarakat yang menghuni untuk tidak memperjualbelikan rumah tapak gratis tersebut.

"Ini murni rakyat memiliki. Jadi tidak nyewa, tapi juga jangan dijual. Baru dikasih 1 bulan, dijual, digadein, makanya kita mesti mikirin utuh. Jadi misalnya, berapa tahun tidak boleh dijual, tidak boleh digadein. Itu kan bagian yang kita masih bangun," paparnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com