Top 3: Deretan Aturan dan Kebijakan yang Berlaku 2025 Bikin Penasaran

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah aturan dan kebijakan strategis pemerintah akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Sejumlah instrumen pajak, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen, opsen pajak, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai bergulir pada Januari 2025.

Kebijakan penting itu pun dibarengi dengan sejumlah insentif. Pada sektor ekonomi ada sedikitnya 15 insentif yang diberikan oleh pemerintah seiring dengan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.

Insentif yang diklaim sebagai kemudahan bagi masyarakat itu pun beragam. Misalnya, PPN bagi Minyakita yang tak ikut naik sampai dengan adanya diskon tarif listrik sebesar 50 persen.

Lantas, apa saja kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah mulai 2025? Dirangkum Liputan6.com, Selasa, 31 Desember 2024, berikut rinciannya: 

PPN Naik Jadi 12 Persen

Pemerintah sudah bulat memutuskan kenaikan PPN jadi 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025. Ketetapan ini disebut jadi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Artikel Deretan Aturan dan Kebijakan yang Berlaku 2025: PPN 12% hingga Makan Bergizi Gratis menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com pada Selasa, 31 Desember 2024. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Rabu, (1/1/2025):

Sejumlah aturan dan kebijakan strategis pemerintah akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Sejumlah instrumen pajak, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen, opsen pajak, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai bergulir pada Januari 2025.

Kebijakan penting itu pun dibarengi dengan sejumlah insentif. Pada sektor ekonomi ada sedikitnya 15 insentif yang diberikan oleh pemerintah seiring dengan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.

Insentif yang diklaim sebagai kemudahan bagi masyarakat itu pun beragam. Misalnya, PPN bagi Minyakita yang tak ikut naik sampai dengan adanya diskon tarif listrik sebesar 50 persen.

Lantas, apa saja kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah mulai 2025? Dirangkum Liputan6.com, Selasa, 31 Desember 2024, berikut rinciannya: 

PPN Naik Jadi 12 Persen

Pemerintah sudah bulat memutuskan kenaikan PPN jadi 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025. Ketetapan ini disebut jadi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Berita selengkapnya baca di sini

Harga emas dunia turun dalam perdagangan yang sepi di hari Senin karena para pelaku pasar menunggu katalis baru, termasuk data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang dapat memengaruhi prospek suku bunga Bank Sentral AS atau Federal Reserve (Fed) di 2025. Selain itu, pelaku pasar juga menunggu kebijakan dari Presiden terpilih Donald Trump.

Mengutip CNBC, Selasa (31/12/2024), harga emas spot turun 0,6% menjadi USD 2.603,53 per ons. Sedangkan harga emas berjangka ASturun 0,6% menjadi USD 2.616,4 per ons.

"Saya pikir ini hanya perdagangan yang sepi karena liburan. Mungkin ada sedikit penyesuaian sebelum akhir tahun," kata Wakil Presiden dan analis senior Zaner Metals Peter Grant.

Ia mengatakan, ketegangan geopolitik diperkirakan akan tetap tinggi hingga tahun depan, dengan bank sentral terus membeli emas. Sementara situasi utang AS kemungkinan akan memburuk dan defisit akan tumbuh di bawah pemerintahan Trump, yang memicu permintaan logam mulia sebagai tempat berlindung yang aman.

Berita selengkapnya baca di sini

Maraknya peredaran uang palsu menjadi perhatian serius bagi Bank Indonesia (BI) dan masyarakat. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim, menegaskan pentingnya mengenali keaslian uang Rupiah dengan benar, serta menghindari tindakan yang dapat merusak uang tersebut.

Seiring dengan banyaknya informasi di media sosial tentang cara menguji keaslian uang Rupiah, Bank Indonesia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang merusak, seperti membelah uang, yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik pada uang Rupiah dan berisiko melanggar hukum.

"Berkenaan dengan informasi di media sosial terkait cara menguji keaslian uang Rupiah, masyarakat tidak perlu melakukan tindakan lainnya yang dapat merusak uang, seperti membelah uang. Sebagaimana barang yang memiliki ketebalan, uang Rupiah kertas dalam kondisi apapun (baik masih layak edar ataupun sudah lusuh) juga dapat dibelah menggunakan teknik atau metode tertentu," kata Marlison di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

Ia menjelaskan, membelah uang Rupiah juga merupakan salah satu tindakan yang dapat dikategorikan dalam merusak uang dan merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana.

Berita selengkapnya baca di sini