PPN 12 Persen Hanya Berlaku Kategori Barang dan Jasa Mewah, Penerapan dan Dampaknya?

Hore, Mulai Januari 2025 Gaji Naik!

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%.

oleh Tira Santia diperbarui 01 Jan 2025, 14:00 WIB

Diterbitkan 01 Jan 2025, 14:00 WIB

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Keputusan ini memberikan optimisme baru bagi para pekerja di seluruh tanah air. Artinya, mulai Januari 2025 gaji para pekerja dan buruh naik sesuai dengan provinsinya masing-masing.

Adapun sebelumnya, kenaikan tersebut diumumkan setelah melalui serangkaian perundingan antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan kelangsungan usaha.

Besaran UMP 2025 ini berbeda-beda di setiap provinsi, disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta biaya hidup yang ada di masing-masing daerah. Beberapa provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki UMP yang lebih rendah, sedangkan DKI Jakarta tetap mencatatkan angka UMP tertinggi di Indonesia.

Berikut daftar UMP 2025 dari yang terendah hingga tertinggi, dirangkum Liputan6.com, Rabu (1/1/2025).

Provinsi UMP Terendah di Indonesia

Jawa Tengah: Rp2.169.348
Jawa Barat: Rp2.191.232
Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp2.264.080
Jawa Timur: Rp2.305.985
Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969

Provinsi-provinsi ini memiliki UMP terendah karena struktur ekonomi berbasis agraris dan industri ringan, di mana biaya hidup cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Provinsi dengan UMP di Bawah Rata-Rata Nasional

Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931
Bengkulu: Rp2.670.039
Kalimantan Barat: Rp2.878.286
Lampung: Rp2.893.069
Banten: Rp2.905.119
Sulawesi Tengah: Rp2.914.583
Sumatra Utara: Rp2.992.559
Sumatra Barat : Rp2.994.193

Wilayah ini cenderung memiliki sektor industri dan perdagangan yang berkembang, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya beli masyarakat lokal.

Selanjutnya

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Provinsi dengan UMP Rata-Rata Nasional Namun Masih Terbilang Rendah

Bali: Rp2.996.560
Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
Sulawesi Barat: Rp3.104.430,27
Maluku: Rp3.141.700
Gorontalo: Rp3.221.731,5
Jambi: Rp3.234.533,86
Maluku Utara: Rp3.408.000
Kalimantan Tengah: Rp3.473.621,04
Kalimantan Selatan: Rp3.496.194,78
Kepulauan Riau: Rp3.623.653
Kalimantan Timur: Rp3.579.313
Kalimantan Utara: Rp3.580.160.
Papua Barat: Rp3.613.545
Kepulauan Riau: Rp3.623.653
Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
Sumatera Selatan: Rp3.681.570
Aceh: Rp3.685.615
Sulawesi Utara: Rp3.775.425
Kepulauan Bangka Belitung: Rp3.876.600

Provinsi-provinsi ini menunjukkan perkembangan ekonomi yang mulai seimbang antara sektor pertanian, industri, dan jasa, sehingga mampu memberikan UMP yang sesuai dengan rata-rata nasional.

Berikutnya

UMP DKI Jakarta Naik Tapi Ditolak Pengusaha

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

Provinsi dengan UMP di Atas Rata-Rata

Papua: Rp4.285.847
Papua Tengah: Rp4.285.847
Papua Pegunungan: Rp4.285.847
Papua Barat Daya: Rp4.285.847
Papua Selatan: Rp4.285.847

Wilayah ini memiliki sektor tambang, migas, dan sumber daya alam yang menyumbang besar pada ekonomi daerah, memungkinkan peningkatan UMP yang signifikan.

Provinsi dengan UMP Tertinggi

DKI Jakarta: Rp5.396.760

Sebagai ibu kota dan pusat ekonomi nasional, DKI Jakarta menetapkan UMP tertinggi, mencerminkan tingginya biaya hidup dan dinamika ekonomi yang kompetitif.