Prabowo Targetkan ICOR Indonesia Turun jadi 4, Ini Strateginya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menargetkan pengendalian biaya investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia bisa diturunkan. Pasalnya, biaya investasi atau ICOR di tanah air masih terbilang mahal.

"Kalau Presiden (Prabowo) kita mau ICOR 4," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Business Competitiveness Outlook 2025, di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ICOR Indonesia pada tahun 2023 mencapai 6,33. ICOR adalah salah satu parameter yang bisa menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Jika angka ICOR semakin kecil, maka biaya investasi yang harus dikeluarkan semakin efisien untuk menghasilkan output tertentu.

Untuk mencapai target efisiensi investasi atau ICOR sebesar 4% adalah dengan terus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, saat ini, beberapa kawasan ekonomi khusus, seperti Weda Bay, memiliki ICOR yang jauh lebih rendah, yakni sekitar 2 hingga 3.

Pasalnya di Weda Bay telah berhasil menarik investasi sebesar USD16 miliar dalam enam tahun terakhir dengan ekspor tahunan mencapai USD 8 miliar. Hal itu menjadi contoh efisiensi investasi yang perlu diperluas ke kawasan lainnya.

"Jadi untuk mencapai ICOR 4%, kita perlu mengembangkan lebih banyak KEK. Kita bisa mengungkit KEK dengan kawasan lainnya," ujarnya,

Airlangga mengakui bahwa KEK di kawasan lainnya, untuk segi infrastruktur masih tertinggal dari pusat-pusat ekonomi utama. Pada 2024, investasi yang dialokasikan untuk KEK diperkirakan mencapai Rp82,6 triliun yang diharapkan mampu menyerap lebih dari 42.000 tenaga kerja.

Pengurangan ICOR

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa pengurangan ICOR tidak bisa dilakukan secara instan, karena investasi besar membutuhkan waktu. Kendati begitu, Pemerintah tetap optimis bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan berbagai pihak, Indonesia dapat mencapainya dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

"Ya tentu itu perlu program lebih panjang karan icor kan terkait investasi jadi gak bisa instan. Jadi, dalam ICOR ke 4 itu target kita dalam 3-4 tahun ke depan," katanya.

Selain itu, sektor pariwisata juga dianggap memiliki potensi untuk memberikan "quick wins" dalam jangka pendek, asalkan masalah utama seperti transportasi udara dapat diatasi.

"Ya tentu kita lagi melihat yang berbasis pariwista harusnya bisa quick win, tapi kan basis pariwisata yang paling penting angkutan udara, nah angkutan udara ini yang harus diselesaikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah pencapaian penting yang telah diraih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu 90 hari pertama.

"Dalam kurun waktu 90 hari pemerintahan Bapak Prabowo, Presiden, banyak hal positif telah terwujud termasuk beberapa paket ekonomi serta untuk pertama kalinya Indonesia bergabung dengan BRICS," kata Airlangga dalam Business Competitiveness Outlook 2025, di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Airlangga menyebut, salah satu pencapaian terbesar adalah bergabungnya Indonesia dalam BRICS, yang menjadi pembicaraan global dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

"Dan bergabung dengan BRICS telah menjadi pembicaraan masyarakat internasional. Dan Presiden menjelaskan kepada mitra Jepang kita, Perdana Menteri, bahwa Indonesia sendiri adalah negara non-aliansi," jelasnya.

Indonesia berhasil bergabung dengan BRICS, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkolaborasi lebih erat dengan negara-negara besar, terutama di belahan bumi selatan.

Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara BRICS sudah berlangsung lama melalui berbagai bentuk kerja sama, seperti kemitraan dengan China dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan dengan India dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam beberapa Free Trade Agreements (FTA), termasuk FTA Eurasia yang sedang dalam proses.

"Jadi, sebenarnya dengan negara BRICS, kita telah bekerja sama dengan China, dengan Brazil, dengan India, termasuk beberapa SEPA dan FTA. FTA Eurasia juga sedang dalam proses. Jadi, tidak ada hal baru bagi semua negara BRICS bahwa mereka dekat dengan Indonesia," ujarnya.