Makan Bergizi Gratis Sukses Bukan Cuma Tambah Anggaran, Apa Solusinya?

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MGB).

Pasalnya, masih banyak anak-anak di dalam negeri yang belum menjadi penerima makan bergizi gratis. Untuk tahun 2025, Prabowo menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG.

"Kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan (MBG). Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," kata Dadan usai rapat bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada 17 Januari 2025.

"Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ungkapnya.

Namun, Dadan belum mengungkap lebih lanjut sumber penambahan anggaran untuk MBG.

Anggaran Bukan Tolak Ukur

Sementara itu, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai bahwa pemenuhan target penerima MBG bukan dari penambahan anggaran, mengingat penganggaran program tersebut senilai Rp71 triliun bukan jumlah yang sedikit.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan bahwa program MBG perlu berfokus pada 2 hal, yakni geographic targeting dan individual targeting.

"Jadi dalam geographic targeting ini MBG seharusnya fokus dahulu di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)," kata Bhima kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Kamis (23/1/2025).

Kedua, menyasar pada individual targeting.

Bhima mengatakan, "kalau mau menyasar ke sekolah di perkotaan, seharusnya pemerintah hanya mensubsidi MBG untuk masyarakat miskin. Jadi untuk sekolah dengan pelajar keluarga kaya sistemnya iuran".

Menurutnya, cara tersebut bisa menghemat anggaran program MBG.

"Karena kalau dipaksakan penambahan anggaran, apalagi sampai Rp100 triliun sampai akhir tahun tentunya APBN punya banyak prioritas yang tak kalah penting," ucapnya.

Bhima mengingatkan, kenaikan defisit APBN akibat meningkatnya penganggaran APBN berisiko menambah utang negara.

Adapun studi analisis yang dilakukan CELIOS terkait Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan, jika MBG dilakukan secara berjenjang dan tahun 2029 mencapai sasaran 100 persen dari target, maka belanja negara berisiko mencapai Rp4.962 triliun pada 2029.

"Rasio defisit anggaran bisa mencapai 3,1 persen dari PDB atau melebihi batas yang diperbolehkan UU Keuangan Negara 2003," tulis Celios dalam studinya.

Butuh Pendanaan Rp.100 Triliun Untuk Penuhi Target 82,9 Juta Penerima MBG

Seperti diketahui, anggaran program makan bergizi gratis saat ini senilai Rp.71 triliun.

Di sisi lain, Dadan mengatakan, setidaknya dibutuhkan Rp.100 triliun agar 82,9 juta penerima manfaat menerima makan bergizi gratis.

"Gini, kalau dari hitungan badan gizi Kalau tambahan itu terjadi di September Sebetulnya Rp100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," bebernya.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah apabila ingin membantu membiayai program makan bergizi gratis. Dia mengatakan pemerintah membuka pintu bagi siapapun yang mau terlibat dalam program unggulan tersebut.

"Dari pemda juga ingin ikut serta para gubernur bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta, boleh," kata Prabowo di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, pada 16 Januari 2025.

Tetapi Prabowo juga mengingatkan agar pembiayaan MBG dikelola dengan efisien. Pasalnya, Presiden tak ingin ada kebocoran anggaran dalam program makan bergizi gratis.

"Yang penting efisien tepat sasaran dan tidak ada kebocoran," tegasnya

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menyampaikan perlunya pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat capaian implementasi.

"Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (15/1).