Kepala Badan Gizi Nasional: Bukan Kami yang Minta Tambah Anggaran Rp 100 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana menambah anggaran Rp 100 triliun untuk membiayai program ambisius Presiden Prabowo yaitu Makan Bergizi Gratis. Saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah melihat pos-pos anggaran yang bisa dipangkas untuk menambah Anggaran Makan Bergizi Gratis.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, penambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” ucap Dadan dikutip dari Antara, Sabtu (25/1/2025).

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bicara mengenai rencana Presiden Prabowo untuk memangkas sejumlah anggaran kementerian untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, hingga kepala daerah melakukan efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres ini diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

Prabowo memerintahkan agar efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306,6 triliun. Hal ini terdiri anggaran belanja kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

"Arahnya kan bapak Presiden memang menghendaki dengan banyaknya masyarakat sekolah anak-anak kapan sekolah yang kami sampaikan kapasitas untuk melaksanakan itu dari Makan Bergizi Gratisnya," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Sebelumnya, Pemerintah berencana menambah anggaran Rp100 triliun untuk membiayai program ambisius Presiden Prabowo tersebut.

Pasalnya, anggaran makan bergizi gratis saat ini sebesar Rp71 triliun hanya cukup memberikan makan bergizi gratis untuk 17,5 juta penerima manfaat.

Maka dengan penambahan Rp 100 triliun ditargetkan mampu menjangkau jumlah penerima manfaat makan bergizi gratis lebih besar lagi yakni 82,9 juta orang.