5.000 Buruh Bakal Geruduk DPR RI pada 6 Februari 2025

Liputan6.com, Jakarta - Sekitar 5.000 buruh akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta pada 6 Februari 2025. Ada 10 tuntutan yang akan disuarakan tepat pada momen tersebut.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menyampaikan, aksi demonstrasi itu merupakan peringatan hari ulang tahun serikat pekerja yang dipimpinnya. 5.000 buruh aglomerasi Jabodetabek rencananya berkumpul di Gedung DPR RI.

"Tidak kurang dari 5.000 buruh diperkirakan akan hadir di aksi tersebut. Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan dilaksanakan serentak di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Gorontalo, dan Batam," ungkap Riden dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

Pada momen ini, dia menegaskan kembali komitmen perjuangan buruh terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja.

"Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu perburuhan, sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro-rakyat yang telah beliau jalankan," ujar Riden.

Dalam aksi kali ini, 10 tuntutan utama menjadi fokus FSPMI dan Partai Buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan, tuntun itu sejalan dengan kebutuhan buruh.

"Kami membawa sepuluh tuntutan utama untuk disuarakan kepada DPR RI. Tuntutan ini mencerminkan harapan jutaan buruh di Indonesia agar ada perubahan nyata terhadap kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat," kata Said Iqbal.  

Aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perjuangan buruh dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.

FSPMI dan Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan perjuangan demi kesejahteraan kaum pekerja.  

"Kami berharap, melalui aksi ini, suara dan aspirasi kaum buruh dapat didengar oleh para pembuat kebijakan, sehingga perubahan yang berpihak pada buruh dan rakyat dapat segera terwujud," pungkas Said Iqbal.  

Rincian Tuntutan

Berikut 10 tuntutan FSPMI dan Partai Buruh:  

1. Hapus Outsourcing  

2. Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan - Tolak Asuransi Swasta Tambahan

3. Segera sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang melindungi hak buruh.  

4. Tegakkan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  

5. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Undang-Undang

6. Tolak Usia Pensiun 59 Tahun  

7. Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan – Stop Impor

8. Pecat Jajaran Menteri yang Membiarkan Terjadinya Pagar Laut

9. Bentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Pagar Laut

10. Dukung Terus Presiden Prabowo Subianto dalam Kebijakan Pro-Rakyat

Sebelumnya, Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan Andi Gani Nena Wea mengapresiasi hadirnya desk ketenagakerjaan di kepolisian.

"Terima kasih atas kepedulian Pak Kapolri terhadap permasalahan-permasalahan buruh selama ini," kata Andi Gani dalam konferensi pers Launching Desk Ketenagakerjaan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Andi Gani menilai, kaum buruh sering menjuluki Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan sebutan trouble shooter atau problem solving.

Hal ini karena Kapolri selalu menjadi jembatan dan pemecah masalah jika buruh ada masalah. Kapolri beserta jajaran Kepolisian terus membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan serikat buruh.

"Dengan tangan dingin Pak Kapolri, berbagai masalah besar berhasil diselesaikan, termasuk upaya pengepungan Jakarta oleh 50 ribu buruh pada 24-25 November lalu yang akhirnya dapat diredam dengan damai," ungkapnya.

Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini menegaskan, hadirnya Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan ini merupakan sejarah besar bagi buruh.

"Bahkan, desk ketenagakerjaan di kepolisian ini merupakan satu-satunya didunia. Baru pertama kali dan ada di Indonesia," tegasnya.

Ke depan, kata Andi Gani, empat negara di Asia Tenggara mau datang dan belajar ke Indonesia terkait desk ketenagakerjaan di kepolisian ini. Yaitu, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, desk baru ini hadir untuk menangani masalah terkait sengketa buruh dan ketenagakerjaan.

"Desk ketenagakerjaan ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap permasalahan-permasalahan ketenegakerjaan yang tentunya selama ini selalu terjadi karena memang kondisi dan dinamika," kata Kapolri.

Kapolri menegaskan, desk ketenegakerjaan ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam menyelesaikan sengketa tenaga kerja.

Menurutnya, Polri sudah menyiapkan semua tahapannya untuk proses penyelesaian masalah ketenagakerjaan.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa antara perusahaan dan tenaga kerja, sekaligus mendukung daya saing industri nasional.

"Melalui proses yang sudah kita siapkan tahapannya, dari tahapan laporan kemudian gelar, dilanjutkan dengan kegiatan mediasi dan jika pilihan penegakan hukum sebagai ultimum remedium," jelasnya.

Ia menuturkan, desk ini menjadi saluran bagi kaum buruh menyampaikan keluhan. Di sisi lain, wadah ini juga diharapkan untuk menjaga situasi terkendali dan kondusif.

Kapolri berharap, dengan penyelesaian yang ada ini antara buruh dan pengusaha sama-sama bisa terlindungi.

Ke depan, kata Kapolri, dengan dukungan industrial yang baik Indonesia memiliki daya saing dengan industri-industri yang ada di luar negeri.

"Begitu juga kualitas-kualitas produksi kita mampu untuk mengisi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Desk ini harapannya juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang dijadikan target oleh Bapak Presiden Prabowo," tuturnya.