Bagaimana Mekanisme Sub Pangkalan LPG 3 Kg? Ini Penjelasan Bahlil

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan mekanisme pengecer yang statusnya ditingkatkan menjadi sub-pangkalan untuk memasarkan gas/elpiji 3 kilogram berlangsung secara otomatis dan belum ada prasyarat khusus.

Para pengecer yang diubah statusnya menjadi sub-pangkalan sudah berlangsung sejak Selasa pagi dan ditata kelola langsung oleh PT. Pertamina yang sejak awal mengatur peredaran LPG 3 kg.

"Sampai dengan hari ini syaratnya kita tiadakan, langsung dia automatically, dan sistemnya sudah jalan sekarang. Dari tadi pagi Pertamina dengan ESDM sudah meng-clear-kan bahwa pengecer langsung menjadi sub-pangkalan," kata Bahlil ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Baca juga: Menteri Bahlil minta maaf antrean LPG 3 kg makan korban

Bahlil mengatakan nantinya pengawasan lanjutan kepada para sub-pangkalan akan rutin dilakukan oleh Pertamina agar memastikan penyaluran gas 3 kg yang disubsidi pemerintah berjalan tepat sasaran.

Pengawasan itu termasuk dalam bagian verifikasi memastikan sub-pangkalan menjual produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dalam prosesnya kita akan memverifikasi mana sub-pangkalan yang sudah tertib sesuai apa yang menjadi harapan kita, dan mana yang tidak tertib nanti akan berproses secara alamiah," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengecer gas/elpiji 3 kg dapat kembali beroperasi pada Selasa ini, namun berganti nama menjadi sub-pangkalan.

“Semua pengecer ya, pengecer yang ada kami fungsikan. Mereka per hari ini mulai menjadi sub-pangkalan,” ujar Bahlil ketika menyidak salah satu pangkalan LPG 3 kg di wilayah Palmerah, Jakarta, Selasa.

Adapun tujuan dari pengoperasian kembali pengecer LPG 3 kg, yakni untuk menormalkan kembali jalur distribusi gas bersubsidi tersebut.

Para pengecer yang kini berubah nama menjadi sub-pangkalan, kata Bahlil, dibekali aplikasi Pertamina yang bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina.

Melalui aplikasi tersebut, kata dia, pengecer bisa mencatat siapa yang membeli, berapa jumlah tabung gas yang dibeli, hingga harga jual dari tabung gas tersebut.

Rencana untuk meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub-pangkalan LPG 3 kg telah disampaikan Bahlil seusai mengikuti rapat dengan DPR pada Senin (3/2).

Menurut Bahlil, tujuan penataan distribusi LPG 3 kg tersebut agar tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan. Bahlil kembali menegaskan bahwa untuk stok LPG sendiri tidak ada masalah dan dalam kondisi lengkap.

Solusi tersebut menjadi langkah yang ditempuh Bahlil untuk mengatasi gejolak di masyarakat yang diakibatkan oleh larangan pengecer menjual LPG 3 kg.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambangi sejumlah titik pangkalan LPG 3 kg di beberapa wilayah, Selasa (4/2/2025). Termasuk dua titik pangkalan di Kota Tangerang.

Dalam kegiatan inspeksi dadakan (sidak) di Tangerang tersebut, Bahlil tampak berkeliling mendatangi para calon pembeli. Sembari berulang meminta maaf atas adanya antrean panjang dalam membeli LPG 3 kg.

Usai kegiatan tersebut, Bahlil mengutarakan maksud permintaan maaf tersebut. Lantaran, ia mengaku kinerja pemerintah dalam menyalurkan tabung gas melon bersubsidi ini belum maksimal.

"Iya, saya minta maaf karena mereka antre. Pemerintah harus objektif dong. Kalau kami kurang bekerja maksimal untuk memastikan rakyat kita baik, ya saya harus minta maaf," kata Bahlil di Kota Tangerang, Banten, Selasa (4/2/2025).

Terkait antrean dan kelangkaan LPG 3 kg yang sempat terjadi, ia beralasan bahwa pemerintah coba berupaya untuk memastikan distribusi daripada tabung gas subsidi bisa tepat sasaran. Sebab, tak sedikit anggaran negara yang menguap akibat permainan sejumlah oknum.

"Kalau selisihnya Rp 7-8 ribu per tabung, itu kan sama dengan per tabung Rp 3.000. Kalau Rp 3.000 per tabung selisih, itu sama dengan subsidi kita dari Rp 12.000 menjadi Rp 9.000. Itu 20-30 persen subsidi kita tidak tepat sasaran," bebernya.

"Kalau 30 persen kali Rp 87 triliun, berarti kan sekitar Rp 25-26 triliun. Ini uang negara yang tidak tepat sasaran. Ini yang pemerintah lagi tata agar betul-betul tepat sasaran," ucap Bahlil.

Oleh karenanya, ia meminta pangkalan hingga pengecer yang naik kelas jadi sub pangkalan, agar bisa mendistribusikan LPG 3 kg tidak lebih dari Rp 20.000 per tabung. "Subsidi ini harus betul-betul tepat sasaran, dipergunakan untuk rakyat. Jangan dioplos, jual ke industri. Jangan harga di-mark up. Kita enggak mau," tegas Bahlil.

Ultimatum itu diberikan lantaran masih ada sejumlah pangkalan yang menjual harga tabung gas melon subsidi lebih tinggi dari kisaran tersebut.

Guna memastikan harga LPG 3 kg di lapangan, Bahlil bersama beberapa jajarannya di Kementerian ESDM dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke beberapa titik pangkalan pada Selasa (4/2/2025) har ini.

Dari hasil tinjauan lapangan tersebut, Bahlil mendapati jika penyaluran stok LPG perlahan sudah mulai membaik, dan tidak terjadi lagi kelangkaan. Selain kelancaran pasokan, ia pun meminta seluruh pangkalan bisa menjual LPG 3 kg dengan harga maksimal Rp 20.000 per tabung.

"Yang ada itu adalah dulunya para penjual ini menaikan Rp 25-30 ribu, sekarang diturunkan, enggak boleh. Maksimal Rp 19.000 atau Rp 20.000. Enggak boleh dari itu," pinta Bahlil.