Kejar Swasembada Energi, Menteri Bahlil Simpan Banyak PR soal Minyak

Liputan6.com, Jakarta - Swasembada energi kerap digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu target pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Salah satunya lewat target realisasi produksi minyak, atau lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari (bopd) pada 2028.

Target tersebut bukan perkara gampang jika mengacu kondisi pada saat ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, realisasi lifting minyak pada 2024 baru mencapai 579 ribu bopd. Angka itu bahkan jauh di bawah target APBN 2024 sebesar 635 ribu bopd. 

"Ini target kita sekitar 600 ribuan, hanya (tercapai) 579 ribu. Artinya 2024 (realisasi lifting minyak) enggak naik. Insya Allah 2025 capai target," ujar Bahlil dalam konferensi pers capaian 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (5/2/2025).  

Tak hanya itu, Bahlil juga sempat menyampaikan, angka produksi minyak Indonesia saat ini terus menurun. Adapun bila mengikuti proyeksi Kementerian ESDM sebelumnya, angka lifting minyak nasional pada akhir masa jabatan Prabowo belum mencapai 1 juta barel per hari, baru bisa menembus 900 ribu barel per hari pada 2029.

Meskipun begitu, ia berharap target lifting minyak pada tahun-tahun berikutnya bisa terangkat. Sehingga bisa mendekati angka target lifting 1 juta minyak per hari pada 2030. 

"Kalau lifting, duitnya ada kita bor dulu. Ada hasil baru kita bicara. Tapi Insya Allah, kita targetkan nanti sampai dengan 2029, harus lebih baik. Rencana kita kurang lebih di angka sekitar 800-900 ribu barel," ungkap dia. 

Sementara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Achmad Muchtasyar, memilih untuk lebih realistis terkait angka lifting minyak. Dengan tetap berupaya keras agar target Presiden bisa tercapai. 

Kendati begitu, ia belum bisa merinci berapa angka realistis untuk lifting minyak dalam waktu dekat. Dengan tidak meninggalkan target produksi 1 juta barel per hari.

"Kalau 1 juta tidak realistis, ya tidak realistis. Tapi realistis pun tetap harus kita optimalkan. Jangan sudah realistisnya segini kita kurang-kurangin. Bahkan kalau bisa melampaui, syukur-syukur impian 1 juta bisa. Tapi kita harus realistis," tegasnya. 

Di sisi lain, Achmad tidak menampik jika target lifting minyak jadi bagian tak terpisahkan dalam mengejar Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran untuk kedaulatan energi. "Peningkatan lifting itu kan memang menjadi bagian yang harus kita praktikan. Menjadi program utama, peningkatan lifting," ucap Achmad. 

Demi mengejar target lifting minyak 1 juta barel per hari, Bahlil lantas meminta Dirjen Migas untuk menyelesaikan proses lelang 60 wilayah kerja (WK) migas atau blok migas baru pada 2027. Target waktu itu lebih cepat satu tahun dari rencana awal, yakni pada 2028.

Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu menilai, pengoperasian WK migas baru jadi salah satu kunci untuk mengejar target swasembada energi. Terlebih angka lifting migas terus menurun setiap tahunnya. 

"Tugas bapak (Dirjen Migas) berat. Lifting kita tiap tahun menurun terus. Konsumsi kita tiap tahun naik kalau tidak dikonversi jadi bioetanol," kata Bahlil.  

Oleh karena itu, ia meminta Dirjen Migas berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Djoko Siswanto, untuk lebih cepat menuntaskan lelang 60 WK migas. 

"Menyangkut minyak, ada sekitar 60 wilayah kerja yang akan kita tenderkan sampai dengan 2028. Saya minta 2027, dari 60 itu semua sudah ditenderkan. Jangan ditahan, semua dijalankan," serunya.

Sembari mengejar target lelang baru, Kementerian ESDM masih menyimpan PR ada blok migas yang tak kunjung berproduksi, meskipun sudah mengantongi persetujuan Plan of Development (PoD).

Menyikapi ini, Bahlil lantas mengancam akan mencabut izin pengelolaan WK migas yang belum menghasilkan produksi selama 20 tahun lebih. Namun, Bahlil tak merinci nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dimaksud. 

"Kalau itu perlu dicabut, ya dipertimbangkan untuk kita clear-kan. Artinya, kita pro sama dunia usaha, kita dukung dunia usaha, tapi jangan dunia usaha mengatur negara," tegas Bahlil saat melantik sejumlah pejabat baru di lingkup Kementerian ESDM pada Januari 2025 silam. 

Bahlil menyatakan, dirinya tidak akan pilih kasih dalam mencabut izin pengelolaan blok migas yang mandek. Bahkan untuk KKKS yang berstatus sebagai perusahaan pelat merah besar.  

"Apalagi kalau wilayah kerja sudah 20 tahun lebih sudah kita kasih, enggak produksi-produksi. Negara butuh. Tidak pandang bulu, mau punya BUMN mau punya swasta, harus ditertibkan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Supaya kita kerjasamanya enak," tuturnya.