Ratusan Juta Orang Diprediksi Bakal Mudik Lebaran, Pemerintah Atur Strategi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kontribusi tersebut mendapatkan apresiasi dari Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam pertemuannya dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Rabu (5/2).

“Kami datang untuk menyampaikan terima kasih kepada Komdigi karena selama Nataru kemarin banyak dibantu, khususnya dalam menginformasikan kepada publik mengenai cuaca, kemacetan, dan berbagai kondisi lainnya yang sangat membantu kelancaran perjalanan masyarakat,” ujar Menhub Dudy.

Dalam pertemuan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa pelaksanaan Angkutan Nataru 2024-2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan mobile positioning data dari operator seluler (Indosat, Telkomsel, dan XL), jumlah penumpang angkutan umum meningkat dari 16,3 juta pada 2023-2024 menjadi 17,1 juta orang.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa sejak Oktober 2024, Kementerian Komdigi telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung Nataru, termasuk komunikasi publik yang efektif, penyebaran informasi melalui SMS Blast, running text di televisi nasional, serta konten di berbagai kanal digital.

“Kami juga memastikan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang optimal di titik-titik krusial, seperti bandara, terminal, pelabuhan, dan jalur utama mudik. Selain itu, tim Balai Monitoring Komdigi aktif memantau spektrum frekuensi guna memastikan kelancaran komunikasi selama periode liburan,” jelasnya.

Melihat keberhasilan Nataru, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komdigi berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi libur Nyepi (28-29 Maret 2025) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H (31 Maret – 7 April 2025).

“Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan libur Lebaran, sehingga persiapan harus dimulai dari sekarang. Kami berharap Komdigi kembali mendukung Kementerian Perhubungan serta kementerian dan lembaga lain dalam memastikan kelancaran angkutan Lebaran 2025,” ujar Menhub Dudy.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa Komdigi siap melanjutkan dukungan penuh dalam penyebaran informasi publik, pemantauan kualitas jaringan telekomunikasi, serta upaya mitigasi risiko yang berpotensi mengganggu kelancaran perjalanan masyarakat.

“Kami mengapresiasi sinergi yang sudah terjalin dengan baik. Kami bertekad untuk meningkatkan koordinasi demi memastikan perjalanan libur Nyepi dan Lebaran berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tutur Menkomdigi.

Kementerian Komdigi juga akan terus berkoordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi agar masyarakat tetap dapat terhubung selama perjalanan mudik. Pusat Informasi dan Koordinasi Lintas Sektor yang dibentuk oleh Kemenhub pun akan kembali dioptimalkan dalam periode liburan mendatang.

Dalam pertemuan ini, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi oleh Wamenkomdigi Nezar Patria, Dirjen Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat, dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan pekerja melaksanakan kerja di mana saja atau work from anywhere (WFA) menjelang libur mudik Lebaran 2025.

Usulan ini juga disebut sudah dibahas bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Kebijakan WFA itu diharapkan bisa mengurai kepadatan di jalanan selama mudik Lebaran.

Perlu diketahui, pada momen libur Lebaran 2025 kali ini berbeda. Lantaran, periode tersebut bersandingan dengan libur Hari Raya Nyepi.

"Pertama cutinya atau liburnya, tapi juga kita sedang menghitung benar untuk skema work from anywhere (WFA) di beberapa hari sebelum kita nyatakan masuk ke cuti atau libur lebaran. Ini tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan," ungkap AHY usai Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2025, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dia menuturkan, WFA ini bukan berarti para pekerja libur lebih awal. Namun, proses kerjanya bisa dilakukan di mana saja. Harapannya, para pekerja yang ingin mudik lebaran bisa memulai perjalanannya lebih awal.

"Baik pemerintah maupun swasta ini bisa sudah melakukan atau memulai melakukan perjalanan sambil tetap bekerja dan tetap online begitu," tuturnya.

Hanya saja, kata AHY, usulan itu belum diputuskan. Termasuk usulan waktu pelaksanaan WFA menjelang libur lebaran.

"Nah ini perlu waktu, kami perlu duduk bersama lagi, tidak hanya (kementerian) perhubungan yang sudah membuat simulasi-simulasi tadi kalau work from anywhere dimulai tanggal berapa begitu ya," ujarnya.

AHY mengatakan kebijakan cuti atau WFA itu akan dibahas dulu antara Kemenpan RB dan Kementerian Ketenagakerjaan. Termasuk juga akan dibahas mengenai libur sekolah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Dan sekali lagi pada akhirnya nanti biasanya ada SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri antara Kemenpan-RB, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengatur cuti dan liburnya," ucap dia.

"Tapi belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa diumumkan sekarang, karena masih perlu sekali lagi kita hitung dengan cermat, pada saatnya akan kita umumkan," ujar AHY.

Kemnaker Kaji Usulan WFA

Sebelumnya, kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima dan mengkaji lebih lanjut usulan pemberlakuan work from anywhere (WFA) menjelang libur Ramadan 2025.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri seperti dikutip Antara, Rabu, (5/2/2025).

Usulan WFA sebelumnya disampaikan oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi pada Jumat, 24 Januari 2025 sebagai salah satu upaya agar masyarakat lebih dini dan mudah dalam merencanakan mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

“Itu masih (bersifat) usulan, agar (masyarakat) dapat menghindari traffic mudik. Usulan tentu bagus, perlu mengantisipasi kepadatan lalu lintas,” ujar Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

Akan tetapi, Indah menuturkan, usulan ini juga perlu untuk dibahas lebih lanjut dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional antara pemerintah, organisasi pengusaha, serta organisasi serikat pekerja/buruh.

“Karena kalau libur terlalu lama kan (akan memiliki dampak juga). Jadi, kita harus memahami proses produksi juga, jangan sampai kita malah mengganggu industri itu sendiri. Intinya, nanti pasti kita bahas, Insya Allah (dibahas) minggu depan,” kata dia.