Bea Cukai Terbitkan Izin Pusat Logistik Berikat untuk PT GSK Electronics Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Dukung kemudahan berusaha, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta memberikan izin Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT GSK Electronics Indonesia. Rusman Hadi selaku Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta memberikan izin secara simbolis kepada Lenny selaku Direktur PT GSK Electronics Indonesia pada Kamis (20/02).

“Fasilitas PLB merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia agar berkembang dan bersaing secara global,” ujar Rusman.

Pusat Logistik Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Direktur PT GSK Electronics Indonesia, Lenny, menyampaikan bahwa fasilitas PLB ditujjukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan perusahaanya yang bergerak di industri logistik.

Sebagai penyelenggara PLB, pihak perusahaan akan mendapatkan penangguhan pajak impor serta penangguhan bea masuk barang. Selain itu, fasilitas PLB ini juga bermanfaat untuk mempersingkat waktu pengiriman logistik, mengurangi biaya penyimpanan di gudang, dan meminimalkan biaya penanganan di pelabuhan.

“Kami berharap izin PLB telah diberikan akan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penyelenggara PLB, pihak perusahaan harus menaati prosedur dan kebijakan yang berlaku. Kami dari Bea Cukai juga akan mengawasi untuk memastikan penggunaan fasilitas ini memberikan dampak positif bagi perkembangan industri dan ekonomi nasional,” pungkas Rusman.

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY secara resmi memberikan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Jia Wei Indonesia. Pemberian fasilitas ini menjadi wujud upaya pemerintah, khususnya Bea Cukai dalam mendukung industri berbasis ekspor.

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, R. Megah Andiarto, menjelaskan bahwa fasilitas kawasan berikat menawarkan berbagai kemudahan fiskal dan prosedural bagi perusahaan yang berorientasi ekspor.

“Dengan fasilitas ini, perusahaan bisa menikmati penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, serta pembebasan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor, yang tentu akan meningkatkan efisiensi operasional mereka,” ujarnya.

Diketahui, PT Jia Wei Indonesia merupakan perusahaan manufaktur alas kaki yang berlokasi di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Perusahaan ini telah mengekspor produknya ke Jepang dan Vietnam.

Keberadaan PT Jia Wei Indonesia diharapkan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi daerah setempat. Pada tahun 2025, nilai investasinya tercatat sebesar Rp195 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp763 miliar pada tahun 2029. Dari sisi ketenagakerjaan, perusahaan ini akan merekrut 651 tenaga kerja pada tahun 2025, dengan target peningkatan hingga 4.000 orang pada tahun 2029.

Dikatakan Megah, selain menciptakan lapangan kerja langsung, PT Jia Wei Indonesia juga diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor usaha lainnya di sekitar kawasan industri. “Pabrik ini akan menciptakan peluang usaha tambahan seperti penyewaan tempat tinggal bagi pekerja, rumah makan, serta berbagai sektor jasa yang akan memperkuat ekonomi masyarakat sekitar,” rincinya.

Direktur PT Jia Wei Indonesia, Shih Hao Kuo, menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan pemerintah melalui fasilitas kawasan berikat ini. “Bantuan ini sangat mendukung kami dalam mengelola arus kas dengan lebih baik, sehingga dapat memproduksi barang dengan harga yang lebih kompetitif di pasar global,” ungkapnya.

Diharapkan, dengan fasilitas kawasan berikat, PT Jia Wei Indonesia dapat terus berkembang, meningkatkan ekspor nasional khususnya di sektor alas kaki, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.