Bakal Bekerja Kembali, Bagaimana Pesangon Korban PHK Sritex?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berjanji eks pegawai PT Sri Isman Rejeki (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan segera kembali mendapat pekerjaan. Namun begitu, pemerintah juga berkomitmen untuk melunasi segala bentuk pencairan dana atau pesangon bagi pegawai Sritex yang jadi korban PHK.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berkomitmen agar seluruh pekerja Sritex mendapat segala haknya tanpa terkecuali.

"Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja Sritex Group, berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi," ujar dia usai rapat koordinasi di Istana Negara, Senin (3/3/2025).

Tidak hanya pesangon, Menaker pun bakal mengawal ketat pencairan segala hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para eks pegawai Sritex. Termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

"Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja," tegas Menaker.

Menaker mengapresiasi dukungan lintas instansi yang diberikan dalam penanganan kasus Sritex. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan kurator, bahwa dalam dua Minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu memberikan ketenangan bagi para pekerja yang terkena PHK," tuturnya.

Pegawai Sritex Bakal Ditarik Penyewa Baru

Di sisi lain, Perwakilan Tim Kurator Sritex Nurma Sadikin menyatakan komitmen agar seluruh pegawai yang terkena PHK Sritex bakal segera bekerja kembali dengan perusahaan baru penyewa aset Sritex.

Oleh karenanya, pihak tim kurator telah membuka opsi penyewaan alat berat. Untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya.

"Kami juga sudah berkomunikasi dan juga sudah ada investor yang hubungi kurator, yang mana dalan dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex," ungkapnya.

"Ini akan menyerap tenaga kerja, juga bisa karyawan yang terkena PHK bisa di-hire oleh penyewa yang baru," sebut Nurma.

Senada dengan Menaker, Nurma juga menjamin segala pesangon dan hak-hak pekerja bakal terlunasi. Statusnya saat ini tengah dalam proses pendaftaran tagihanm

"Juga kurator akan berkomitmen untuk membayarkan hak-hak daripada buruh. Sedang dalam proses pendaftaran tagihan, yang mana di situ terdapat dari hak-hak buruh, termasuk pesangon dan hak-hak lainnya," terang dia. 

Pada kesempatan sama, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Slamet Kaswanto pun telah berunding dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, untuk kelanjutan Nasih dari seluruh karyawan eks pabrik raksasa tekstil tersebut.

"Dalam rapat koordinasi hari ini, sudah disampaikan harapan pekerja Sritex terkena PHK. Agar kembali dibuka pabrik PT Sritex untuk menampung teman-teman butuh yang ter-PHK karena kasus kepailitan," ucap dia.

Slamet mengutarakan, kemungkinan para buruh Sritex bakal kembali bekerja di tempat baru dalam kurun waktu dua pekan ke depan.

"Untuk pembukaan Sritex kembali akan diputuskan dalam dua Minggu ke depan. Harapan kami nanti seluruh karyawan atau buruh eks Sritex yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja lagi untuk di pekerjaan yang baru," pungkasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, meminta kepada presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya. Permintaan kini karena kedua pejabat tersebut tidak bisa menangani masalah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) sehingga membuat puluhan ribu karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Partai buruh meminta copot itu menaker dan wamenaker, ngurusin Sritex aja enggak bisa apalagi ngurusin pabrik-pabrik di seluruh Indonesia," kata dia dalam konferensi pers yang ditulis Senin (3/3/2025).

Said menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, jumlah karyawan yang bergantung hidup di Sritex dan anak perusahaannya mencapai 48.000 orang. Angka tersebut belum termasuk perusahaan pemasok bahan baku, penyedia makanan, transportasi, angkutan pekerja, dan pedagang kecil yang juga terdampak.

Said memperkirakan, secara keseluruhan, jumlah pihak yang terdampak akibat penutupan Sritex bisa mencapai ratusan ribu orang. Mereka kehilangan mata pencahariantepat pada 1 Ramadhan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Ia menegaskan bahwa serikat pekerja akan mengambil langkah hukum terhadap PHK kartawan Sritex ini yang merupakan bentuk citizen lawsuit atau perlawanan warga negara terhadap negara.

Gugatan ini ditujukan kepada Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja termasuk Wakil Menteri Tenaga Kerja, Menteri Investasi, serta pimpinan perusahaan Sritex.

“Kami akan gugat sebagai tergugat, kita bongkar habis apa yang sedang terjadi dengan Sritex. Paling lambat satu minggu hingga sepuluh hari ke depan, kami akan membentuk tim hukum dan memasukkan gugatan tersebut,” ujar Iqbal.

Selain melakukan gugatan class action, serikat buruh juga akan melakukan aksi besar-besaran. Iqbal mengungkapkan, aksi pertama akan dilakukan pada Rabu, 5 Maret 2025 di Istana Negara dan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang akan dilakukan oleh ribuan buruh.

“Demi pemerintahan yang bersih, kami akan demonstrasi. Permainan apa yang sedang dibangung oleh kelompok, tanda petik pengusaha jahat, inventor jahat membiarkan PHK dan Menteri tidak berbuat apapun,” jelas Iqbal.

Secara bersamaan pada 5 Maret 2025 juga akan ada aksi di Semarang yang dilakukan KSPI dan partai buruh di Semarang.