Pemerintah berencana menerapkan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan sistem non tunai. Untuk itu, bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu debit dan kartu kredit, pemerintah bakal menyiapkan voucher untuk mempermudah transaksi pembelian BBM.
"Yang tidak punya kartu ATM bisa pakai voucher, sehingga tidak memerlukan biaya kalau dijalankan secepatnya," kata Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Jika program tersebut sudah berjalan, lanjut Susilo, pihak bank yang ditunjuk akan melaporkan transaksi penjualan BBM bersubsidi dari setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dari laporan tersebut, baru bisa diketahui berapa konsumsi BBM bersubsidi secara akurat.
"Nantinya dalam dua minggu sekali atau sebulan bank punya datanya," pungkasnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Susilo mengaku dirinya telah bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk menjelaskan mekanis pembelian BBM non tunai.
"Kemarin saya bertemu beliau (Dahlan Iskan), Wakil Menteri BUMN dan Deputinya untuk menjelaskan untuk pembayaran tunai yang diganti ke non tunai," kata Susilo. (Pew/Ndw)
"Yang tidak punya kartu ATM bisa pakai voucher, sehingga tidak memerlukan biaya kalau dijalankan secepatnya," kata Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Jika program tersebut sudah berjalan, lanjut Susilo, pihak bank yang ditunjuk akan melaporkan transaksi penjualan BBM bersubsidi dari setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dari laporan tersebut, baru bisa diketahui berapa konsumsi BBM bersubsidi secara akurat.
"Nantinya dalam dua minggu sekali atau sebulan bank punya datanya," pungkasnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Susilo mengaku dirinya telah bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk menjelaskan mekanis pembelian BBM non tunai.
"Kemarin saya bertemu beliau (Dahlan Iskan), Wakil Menteri BUMN dan Deputinya untuk menjelaskan untuk pembayaran tunai yang diganti ke non tunai," kata Susilo. (Pew/Ndw)