Kontroversi Fasilitas hingga Makanan Atlet PON Aceh-Sumut 2024, Tanggung Jawab Siapa?

Liputan6.com, Jakarta - Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mengukir sejarah di Indonesia. Untuk kali pertama event ini berlangsung di dua provinsi sejak pertama kali digelar tahun 1948.

Proposal Aceh-Sumatera Utara mendapat suara terbanyak pada Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang berlangsung pada 24 April 2018, mengalahkan peminat lain Bali-Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kalimantan Timur. Ini adalah kali pertama Aceh menggelar PON dan kedua bagi Sumatera Utara setelah 1953.

Kapasitas Aceh-Sumut pun menjadi benchmark jika PON kembali memiliki dua tuan rumah, yang kemudian langsung digunakan empat tahun mendatang saat NTB-Nusa Tenggara Timur terpilih sebagai pelaksana PON pada Musornaslub KONI edisi 2022.

Sayang, jelang penutupan pada Jumat (20/9/2024) malam WIB, PON Aceh-Sumut 2024 jarang menghadirkan kabar-kabar bagus. Apa yang terjadi di sana justru dijadikan catatan tentang apa yang harus dihindari dan layak dipelajari.

Venue PON Aceh-Sumut 2024 Tidak Layak 

Sejumlah atlet menggunakan media sosial untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap kondisi PON 2024. Salah satunya menyangkut venue.

GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, belum layak dipakai. Atlet harus menempuh jalanan berdebu, berpasir, berlumpur, dan bahkan digenangi air untuk mencapai lokasi pertandingan.

Kesiapan venue semakin dipertanyakan setelah cuaca ekstrem menghantam Aceh dalam beberapa hari terakhir. Atap gedung venue cabang olahraga menembak, yakni Lapangan Tembak Rindam Iskandar Muda, Mata Ie, Aceh Besar, roboh begitu hujan deras dan angin kencang.

Arena pertandingan panahan di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, porak-poranda. Sedangkan jendela GOR Harapan Bangsa, tempat pertandingan bola basket 3x3, copot sehingga menyebabkan dua penonton terluka dan dirujuk ke rumah sakit.

Konsumsi Atlet Bermasalah 

Selain lokasi pertandingan, konsumsi PON 2024 turut digugat. Dilansir situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), anggaran untuk makanan atlet, pelatih, dan ofisial untuk PON 2024 mencapai Rp42,5 miliar, dengan tender dilakukan melalui E-Purchasing. Makan besar untuk atlet bernilai Rp50 ribu dan snack Rp18 ribu per porsi.

Namun, kebanyakan atlet mengaku tak mendapatkan hidangan layak, porsi sedikit, dan bahkan ada yang basi. Beberapa atlet lainnya juga memprotes keterlambatan dalam pengantaran makanan.

Pemukulan Wasit Sepak Bola 

Selain masalah infrastruktur dan pelayanan, PON 2024 turut menghadirkan kontroversi yang mencederai nilai-nilai sportivitas olahraga. Ini hadir pada laga perempat final cabor sepak bola putra yang mempertemukan Aceh dan Sulawesi Tengah, Sabtu (14/9/2024).

Wasit Eko Agus Sugiharto mengeluarkan tiga kartu merah plus menganjar dua penalti bagi Sulteng. Rentetan keputusan itu memicu emosi pemain Sulteng Muhammad Rizki Saputra yang kemudian menghantamnya. Sang pengadil laga langsung terjatuh dan dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit setelah sempat mendapat perawatan medis. Sulteng akhirnya memilih mundur dalam kedudukan 1-1.

Insiden ini memicu reaksi keras dari PSSI. Ketua Umum Erick Thohir memastikan pihaknya bakal melakukan investigasi mendalam atas peristiwa tersebut, tak terkecuali kepemimpinan wasit yang dinilai penuh kejanggalan.

Selanjutnya, sanksi berat akan dijatuhkan, baik kepada pihak yang terbukti menggulirkan laga secara tidak fair, maupun pemain yang gagal memberi respons sportif atas situasi di lapangan.

"Memalukan. Sangat memalukan. PSSI akan mengusut tuntas peristiwa ini dan akan menjatuhkan sanksi terberat!" tegas Erick Thohir.

"Pastinya akan dilakukan investigasi mendalam. Indikasi pertandingan yang tidak fair menjadi materi serius yang ditelaah. Pun halnya reaksi pemain yang dipastikan berbuah sanksi yang sangat berat."

"Ini adalah tindakan kriminal yang punya konsekuensi hukum. Skandal soal keputusan wasit jadi hal lain yang juga punya konsekuensi hukum jika memang ternyata terindikasi diatur oleh oknum tertentu," tambahnya.

Rentetan masalah ini memaksa pemerintah pusat turun tangan sesuai kapasitas masing-masing. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimoeljono menyatakan pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi venue yang rusak.

"Sekarang K3 kami sudah ke sana. Karena ada, ya maksudnya enggak ada alasan, kita lihat kenapa itu," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Selain itu, Menteri PUPR akan melakukan evaluasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Pak Menko PMK ngundang untuk evaluasi. Pak Presiden juga di dalam penjelasannya sudah akan mengeluarkan. Mungkin ini persiapan untuk evaluasi oleh Presiden," ujar Basuki.

"Saya kira kalau Pak Menko PMK ngundang rapat untuk evaluasi PON, utamanya Pak Menpora. Kemudian mungkin saya, dan lain-lain," sambungnya.

Saat ditanyakan soal evaluasi awal dari Kementerian PUPR seperti apa, Basuki menyebut hal itu tergantung dengan Kemenko PMK.

"Ya, nanti tergantung Pak PMK. Kalau saya, internally, saya sudah mengevaluasi. Semua kan ada berapa, 18 venue yang ada di Aceh, 18 kan. Semua sudah oke, kecuali yang kemarin. Ya, kan ada badai besar memang. Kemudian yang di stadion juga sudah selesai, di Sumut. Besok, Jumat kan dipenutupkan. Yang jalan-jalan yang tanggung jawab kami juga sudah selesai," jelasnya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariotedjo memastikan masalah konsumsi telah ditangani. Dia menyebut problema ini lebih banyak muncul di Aceh karena situasi setempat.

Warung makan di Aceh jauh lebih sedikit ketimbang Sumut, ditambah lagi dengan jam kerja yang berbeda dengan daerah lainnya.

"Di Aceh itu, kalau tidak salah, setiap azan itu harus berhenti, khususnya azan Maghrib. Nah, jadi memang ada keluhan juga terkait jadwal pengiriman," ujar Menpora Dito pada rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR RI, Kamis (12/9/2024).

"Tapi saya yakin ini ya bagaimanapun yang namanya kultur dengan kebutuhan harus kita cari solusinya Dan ini yang sedang diadaptasikan. Jadi kalau makanan, relatif lebih banyak masalah di Aceh."

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut turun tangan. Serangkaian masalah yang muncul di PON Aceh-Sumut 2024 membuat lembaga antirasuah ini siaga terkait adanya dugaan korupsi.

"Ya memang, kita juga mendapat informasi dari rekan-rekan jurnalis, melalui pemberitaan-pemberitaannya, bahwa ada beberapa venue yang tidak siap, venue yang roboh dan lain-lain," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (19/9/2024).

Asep menegaskan bahwa timnya saat ini tengah bergerak untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait dugaan korupsi. Ia juga berharap agar masyarakat, terutama yang berada di sekitar lokasi pembangunan venue, dapat aktif memberikan laporan kepada KPK.

"Nah itu juga saya yakin teman-teman kita di PLPM dan ini juga sudah apa namanya bergerak untuk mengumpulkan informasi, dan syukur -syukur masyarakat di atau jurnalis yang ada di Aceh maupun di Sumatera Utara, di sekitaran venue itu juga berikan laporan kepada kita, untuk kita tindaklanjuti," ujarnya.