Cek Fakta: Tidak Benar Moeldoko Sebut Vaksin untuk Jokowi Beda dengan yang Tersebar di Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Klaim tentang Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut vaksin untuk Presiden Jokowi berbeda dengan yang tersebar untuk umum beredar di media sosial.

Klaim ini disebarkan akun Facebook Muh Al Azhar pada 13 Januari 2020. Akun Facebook Muh Al Azhar mengunggah gambar tangkapan pesan berantai berisi narasi sebagai berikut:

"MOELDOKO ANGKAT BICARA: VAKSIN UNTUK PRESIDEN JOKOWI BEDA DENGAN YANG TERSEBAR UNTUK UMUM..."

"Hhheeeeemmmmmmm.....

#Dongkol," tulis akun Facebook Muh Al Azhar.

Konten yang disebarkan akun Facebook Muh Al Azhar telah 18 kali diihat dan 20 kali dibagikan warganet.

Benarkah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut vaksin untuk Presiden Jokowi berbeda dengan yang tersebar untuk umum? Berikut penelusurannya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim tentang Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut vaksin untuk Presiden Jokowi berbeda dengan yang tersebar untuk umum.

Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "Moeldoko angkat bicara, vaksin untuk presiden jokowi beda dengan yang tersebar untuk umum" ke kolom pencarian situs pencari Google Search.

Namun tidak ada artikel dari arus utama yang memberitakan kabar tersebut. Justru Liputan6.com menemukan artikel berisi keterangan Moeldoko soal vaksinasi yang dilakukan Presiden Jokowi.

Artikel tersebut berjudul "Moeldoko sebut prosedur vaksinasi Presiden sama seperti masyarakat" yang dimuat situs antaranews.com pada 4 Januari 2021.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan prosedur vaksinasi COVID-19 terhadap Presiden akan sama seperti yang dilakukan kepada masyarakat.

"Presiden sama, tidak ada bedanya, karena prosedurnya sama. Mungkin petugas datang, tinggal buka (lengan), jebret (suntik), selesai," ujar Moeldoko di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan vaksinasi kepada Presiden, selaku orang pertama di Indonesia yang akan menerima vaksinasi COVID-19, tinggal mengatur waktu saja.

Moeldoko menyampaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, diperkirakan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan pertengahan Januari hingga pekan ketiga Januari 2021.

Terkait persiapan vaksinasi ini, Presiden sudah memerintahkan semua pihak berkaitan dengan vaksin agar melakukan persiapan dengan baik.

"Siapa berbuat apa, bagaimana mengatur, cara distribusi seperti apa, semua sudah diberikan petunjuk oleh Presiden dua bulan lalu," ujar Moeldoko.

Mekanisme vaksinasi COVID-19, menurutnya, akan dijalani seperti vaksinasi lainnya. Yang perlu dipikirkan adalah distribusi dan teknis pelaksanaan vaksinasi untuk publik.

"Kalau vaksinasi di puskesmas misalnya, apakah tempatnya memadai. Kalau harus menunggu (antre), yang lain menunggu di mana, harus ditata dengan baik," ujar Moeldoko.

Liputan6.com juga menemukan artikel yang menjelaskan bahwa Jokowi disuntik vaksin Sinovac. Vaksin asal China ini sama dengan yang akan diberikan ke masyarakat.

Artikel tersebut berjudul "Jokowi Terima Suntikan Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac" yang dimuat situs Liputan6.com pada 13 Januari 2021.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima dosis vaksin virus Corona atau Covid-19 pada Rabu (13/1/2021). Jokowi merupakan orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin Covid-19.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com dari Youtube Sekretariat Presiden, proses penyuntikan vaksin dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Adapun yang disuntikan ke Jokowi merupakan vaksin Covid-19 buatan perusahaan asal China, Sinovac.

Penyuntikan vaksin terhadap Jokowi dilakukan oleh Tim Dokter Kepresidenan. Sebelum disuntik vaksin, dia sempat diperiksa tekanan darah dan ditanyakan apakah pernah terpapar Covid-19, memiliki gejala Covid-19, hingga riwayat penyakit seperti, jantung dan diabetes.

Setelah tekanan darahnya dinyatakan sehat, Jokowi pun langsung disuntik vaksin Covid-19 di lengan kirinya. Saat disuntik, Jokowi mengaku tak merasakan apapun.

"Tidak terasa apa-apa," ucap Jokowi.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sendiri tidak ikut disuntik vaksin Covid-19 sebab usianya sudah lanjut.

Pemerintah menargetkan 70 persen atau 182 juta masyarakat Indonesia harus divaksin untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunitas). Untuk program vaksinasi Covid-19 tahap awal, pemerintah memprioritaska tenaga kesehatan, TNI/Polri, aparat hukum, hingga petugas pelayanan publik lain.

Jokowi pun memastikan akan menjadi orang pertama di Indonesia yang akan disuntik vaksin virus corona dari Sinovac. Hal ini untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa vaksin yang dipakai terjamin keamanan dan kehalalannya.

"Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja," jelas Jokowi, Kamis 7 Januari 2021.

Vaksin Covid-19 asal Sinovac sendiri telah mengantongi Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use of Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Sehingga, vaksin dapat disuntikkan ke tenaga kesehatan yang menjadi prioritas program vaksinasi.

Izin Penggunaan Darurat ini ditandai dengan adanya nilai efikasi (kemanjuran) setara dengan 65,3 persen yang diambil dari laporan interim 3 bulan pascasuntikan kedua dari Uji Klinis Fase 3, yang dilaksanakan di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu, yang diberikan kepada 1.620 relawan.

Klaim tentang Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut vaksin untuk Presiden Jokowi berbeda dengan yang tersebar untuk umum ternyata tidak benar.

Faktanya, Moeldoko tidak pernah menyebut hal demikian. Moeldoko justru mengatakan prosedur vaksinasi COVID-19 terhadap Presiden akan sama seperti yang dilakukan kepada masyarakat. Konten yang disebarkan akun Facebook Muh Al Azhar masuk kategori palsu.

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama puluhan media massa lainnya di seluruh dunia. 

Cek Fakta Liputan6.com juga adalah mitra Facebook untuk memberantas hoaks, fake news, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu. 

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.