5 Cara Amerika Latin Memberantas Misinformasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan masyarakat di Amerika Latin telah mencoba sejumlah pendekatan berbeda untuk melawan misinformasi. Namun, dibalik usaha tersebut ternyata Amerika Latin memiliki tingkat penggunaan media sosial tertinggi di dunia. Hal ini membuat negara-negara menjadi target subur untuk berita palsu.

Dilansir dari Americas Quarterly, Selasa (19/10/2021), ada lima kategori inisiatif yang sedang diuji, dibahas, atau diimplementasikan di beberapa bagian Amerika Latin.

1. Layanan pengecekan fakta dan pemantauan yang dijalankan oleh pemerintah

Pada Juni 2019 lalu, Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador meluncurkan Verificado, sebuah operasi pengecekan fakta, sebagai bagian dari jaringan berita pemerintah Notimex.

Selain itu, pada Oktober 2020 Argentina meluncurkan Observatory of Disinformation and Symbolic Violence on Digital Media and Platforms (NODIO) untuk mendeteksi, memverifikasi, mengidentifikasi, dan memisahkan berita yang berbahaya.

2. Peratuan Perundang-undangan

 Di Brasil, RUU Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Transparansi Internet, yang dikenal sebagai RUU "berita palsu", telah disetujui oleh Senat pada tahun 2020 dan sekarang berada di majelis rendah.

RUU ini dibuat untuk memerangi penyebaran misinformasi dengan membuat platform sosial bertanggung jawab untuk memerangi disinformasi, serta menciptakan dewan transparansi internet yang beranggotakan dari pemerintah dan masyarakat.

Setelah Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial di Radio Venezuela tahun 2004 yang kontroversial, yang diikuti dengan perubahan dalam hukum pidana negara itu pada tahun 2005, beberapa negara Amerika Latin berupaya mengkriminalisasi penyebaran berita palsu dengan hukuman hingga 10 tahun seperti dalam Hukum Spesial Kejahatan Dunia Maya Nicaragua mulai 2020.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

3. Kerja sama dengan Perusahaan Media Sosial

Saat ini, beberapa pemerintah mencoba bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk mengatasi alat utama yang digunakan untuk menyebarkan berita palsu. Institut Pemilihan Nasional (INE) Meksiko menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan media sosial sebelum pemilihan 2018.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, staf INE menerima pelatihan tentang penggunaan dan pemantauan platform Facebook, sementara Google berjanji untuk menyebarkan di YouTube informasi yang dihasilkan oleh INE tentang proses pemilihan, serta inisiatif lain seperti menandai lokasi pemungutan suara di Google Maps.

Otoritas pemilu Argentina menandatangani nota kerja sama dengan Facebook, yang berjanji untuk memperkuat informasi pemilu resmi sambil membatasi visibilitas unggahan palsu. Pengadilan Tinggi Pemilihan (TSE) Brasil juga bermitra dengan platform media sosial, dengan pembuatan kotak obrolan pengadilan resmi di WhatsApp.

4. Perjanjian Internasional antar Partai Politik

Di Uruguay, ada enam partai politik dengan perwakilan di Kongres menandatangani Pakta Etis Melawan Disinformasi pada April 2019.

Isinya adalah berjanji untuk tidak membuat atau mempromosikan berita palsu atau kampanye disinformasi yang merugikan musuh politik. Hal tersebut diusulkan oleh Asosiasi Pers Uruguay sebagai bagian dari kampanye tiga cabang melawan disinformasi yang juga mencakup pelatihan profesional media dan alat pengecekan fakta.

5. Pelatihan Literasi Media

 Negara bagian São Paulo di Brasil memasukkan literasi media sebagai kelas pilihan bagi siswa sekolah menengah untuk membantu mereka mengenali apa itu berita dan bagaimana memeriksa sumbernya. Kelompok pemeriksa fakta Argentina, Chequeado, menyusun buku pegangan dengan UNESCO untuk membantu melatih orang lain menemukan disinformasi.

Sementara itu, Finlandia telah memperkenalkan program literasi media di sekolah umum pada tahun 2014 yang mengajarkan anak-anak dari usia enam tahun untuk membaca sumber secara kritis. Anak-anak diajari untuk mengevaluasi dan memeriksa fakta situs web, dan mencari sumber yang meragukan. Pada 2019, pemerintah Finlandia menduduki puncak Indeks Literasi Media Eropa yang mengukur ketahanan negara-negara terhadap informasi yang salah dan disinformasi.

Penulis: Geiska Vatikan Isdy/Universitas Multimedia Nusantara

Sumber: https://www.americasquarterly.org/article/how-latin-american-governments-are-fighting-fake-news/

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.