Sederet Keuntungan Indonesia Jadi Anggota FATF

Keterlibatan Indonesia sebagai anggota penuh organisasi anti pencucian uang FATF sangat penting.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 27 Jul 2022, 09:00 WIB
Diterbitkan 27 Jul 2022, 09:00 WIB
Tim asesor dari organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF)  telah datang ke Indonesia dan siap untuk menguji kepatuhan Indonesia. (Dok PPATK)
Tim asesor dari organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) telah datang ke Indonesia dan siap untuk menguji kepatuhan Indonesia. (Dok PPATK)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia tengah mengikuti proses agar dapat diterima sebagai anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Sejumlah pihak menyebut Indonesia akan mendapatkan keuntungan jika resmi menjadi anggota FATF.

Satu di antaranya, ekonom Chatib Basri. Ia menilai, keterlibatan Indonesia sebagai anggota penuh organisasi anti pencucian uang FATF sangat penting.

Chatib mengatakan, status baru tersebut pun bakal memperlancar pergerakan arus modal (capital flows) masuk ke dalam negeri.

Secara makro, Chatib Basri menjelaskan, Indonesia saat ini berada di sebuah era, dimana pergerakan uang dan arus modal relatif lebih tinggi juga bebas keluar dan masuk, dari satu negara ke negara lain.

"Karena itu, penting sekali untuk memastikan bahwa pergerakan modal yang terjadi adalah modal yang legitimate, uang yang memang itu transaksinya resmi," tegas Chatib Basri dalam Sharing Session, Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota FATF bersama Liputan6.com, Selasa (26/7/2022).

Mantan Menteri Keuangan itu menambahkan, terdapat risiko pergerakan arus modal yang tidak legitimate, atau tidak diakui sah.

"Misalnya, uang korupsi, terorisme. Karena itu, Indonesia seperti negara-negara lain yang sudah maju menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," imbuh dia.

Dalam konteks ini, kata Chatib, penting sekali memastikan pergerakan di dalam arus modal, baik domestik maupun internasional jadi transparan. "Jika ini yang terjadi, ia akan memberikan kepercayaan kepada negara-negara lain," sebutnya.

Menurut dia, sebuah negara yang tidak masuk di dalam keanggotaan FATF cenderung dianggap tidak transparan, dan itu berisiko. Bila itu terjadi, maka implikasinya Indonesia bakal kesulitan kalau ingin bertransaksi, atau mau pinjam uang ke negara lain.

"Saya kasih contoh sederhana deh, kalau misalnya ada di zaman dulu kalau mau lakukan transaksi beli barang dengan credit card, Indonesia enggak masuk di dalam list. Sehingga kita tidak bisa beli barang. Itu pernah terjadi di periode dulu waktu Amazon," paparnya.

"Sekarang kan sudah transparan, bahkan NPWP-nya sudah kita masukan. Dengan begini, maka akan memberikan kepercayaan, baik kepada orang luar maupun memudahkan kita di dalam bertransaksi," tukas Chatib.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

 

Dongkrak Kredibilitas

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo dalam Sharing Session, Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF bersama Liputan6.com, Selasa (26/7/2022).
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo dalam Sharing Session, Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF bersama Liputan6.com, Selasa (26/7/2022).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo, memaparkan sejumlah keuntungan bagi Indonesia bila berhasil tembus menjadi anggota penuh Satgas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang, atau The FATF.

Suryo mengatakan, menjadi anggota FATF tentunya bakal mendongkrak kredibilitas Indonesia, baik dalam konteks hubungan bilateral antar negara maupun relasi bisnis.

"Jadi dengan kredibilitas yang bagus, hubungan antar negara bagus, dan hubungan bisnis pun bagus hari ini dan kemudian," ujar Suryo dalam sesi Sharing Session, Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF bersama Liputan6.com, Selasa (26/7/2022).

Menurut dia, kredibilitas itu bakal terbentuk ketika Indonesia sudah menerapkan standar global terkait dengan anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

"Kalau bahasa saya sederhananya mungkin global transparancy, bagaimana kita jadi bagian daripada negara yang transparan. Menerapkan prinsip-prinsip untuk memerangi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme," bebernya.

Bila melihat dalam konteks yang lebih kecil, Suryo meneruskan, dengan menjadi bagian dari FATF ini mendudukan Indonesia bukan sebagai salah satu negara yang masuk dalam kelompok high risk country.

"Untuk tujuan tadi, tujuan ekonomi dan politik bukan lagi high risk country, dan lebih fokus lagi dengan bisnis yang lebih terbuka, iklim investasi akan lebih meningkat," kata Suryo.

Harapan besarnya, ia mengatakan, Indonesia yang menjadi negara anggota FATF pun bakal memperoleh keistimewaan dalam hal crossborder transaction. Sehingga pengenaan suku bunga untuk barang keluar/masuk antar negara jadi lebih rendah.

"Ujung-ujungnya kan cost-nya perusahaan juga menurun. Kalau di sisi kami yang ada di pajak, cost menurun harapannya jumlah pajak yang dibayar mendapat peningkatan," pungkas Suryo.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya