Liputan6.com, Jakarta - Seorang pembeli anonim telah membayar 2.000 token KLAY, yang senilai lebih dari USD 2.500 atau sekitar Rp 35,78 juta (asumsi kurs Rp 14.314 per dolar AS), untuk Non Fungible Tokens (NFT) dari unggahan Facebook mantan menteri Korea Selatan terkemuka yang mengkritik kebijakan kripto garis keras pemerintah.
Melansir dari Yahoo Finance, Selasa (4/1/2022) berdasarkan laporan dari publikasi berbahasa Korea Hanguk Kyungjae, token tersebut dijual melalui platform OpenSea pada protokol blockchain Klaytn yang dikembangkan oleh anak perusahaan raksasa aplikasi obrolan Kakao.
Baca Juga
Postingan tersebut ditulis oleh mantan Menteri Usaha Kecil Menengah dan Startup Park Young Sun, seorang tokoh kunci dalam Partai Demokrat yang berkuasa. Park gagal mencalonkan diri sebagai kandidat wali kota Seoul tahun lalu.
Advertisement
Dia juga telah membuat sejumlah pernyataan pro bisnis yang mendukung blockchain domestik dan perusahaan kripto.
Park telah membayar biaya komisi 2,5 persen dari hasil penjualan dan berencana untuk menggunakan dana tersebut untuk membuat sumbangan aset digital yang bermakna untuk tujuan memecahkan masalah sosial.
"Saya merasa seperti telah mengambil langkah pertama ke dunia digital di mana kita dapat berbagi nilai satu sama lain.” kata Park.
Park membuat postingan itu pada Januari 2018 sebagai tanggapan atas komentar dari Menteri Kehakiman Park Sang-ki, yang saat itu mengklaim menutup semua pertukaran crypto domestik adalah satu-satunya cara untuk menenangkan demam spekulatif di pasar kripto.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Unggahan Sempat Viral
Pada saat itu, Park menjabat sebagai anggota Komite Perencanaan dan Keuangan Majelis Nasional. Dalam postingan berbahasa Korea, yang menjadi viral di sejumlah platform media sosial pada awal 2018, Park menulis akan ada efek samping serius dari penutupan bursa, yaitu bahwa “uang” tidak punya pilihan selain mengalir ke luar negeri.
Dia menambahkan, langkah itu akan menghambat inovasi untuk perusahaan terkait blockchain dan cryptocurrency yang bekerja di era Industri 4.0.
Park menyimpulkan tidak mungkin secara artifisial untuk memblokir sirkulasi dan pasar untuk cryptocurrency.
Selain itu, dirinya juga menjadi salah satu pendukung utama kandidat presiden Lee Jae-myung, yang akan mewakili Partai Demokrat dalam pemungutan suara pemilihan umum Korea Selatan pada 8 Maret 2022.
Lee telah membuat sejumlah janji manifesto pro crypto dan berperan penting dalam mendorong Majelis Nasional untuk menunda undang-undang pajak crypto yang diusulkan hingga 2023.
Advertisement