Polisi di Kanada Pakai Teknologi Blockchain untuk Berantas Kejahatan Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Polisi di Kanada mengungkapkan telah melakukan penyidikan menggunakan perangkat lunak pengawasan blockchain Chainalysis Reactor untuk memberantas kejahatan kripto.

Pihak kepolisian membahas situasi tersebut dengan sersan Kevin Talbot dari Unit Kejahatan Ekonomi Lethbridge Police Service (LPS). Talbot telah dilatih dalam analisis blockchain, yang dianggap sebagai kemajuan signifikan untuk kekuatan yang lebih kecil seperti LPS.

Laporan tersebut mencatat teknologi memungkinkan LPS untuk melacak transaksi, mengidentifikasi tersangka, dan menentukan di mana dana telah disimpan, meskipun menuntut para penipu masih menjadi tantangan. 

Talbot mengungkapkan itu memungkinkan kepolisian untuk menulis perintah produksi untuk mengumpulkan informasi tentang pemegang akun.

"Kami akan sampai pada titik di mana kami memiliki data transaksi tetapi kami tidak dapat melacaknya karena memerlukan pemrograman khusus untuk melakukan hal-hal dan pelatihan ini. Di Kanada, kami membuat kemajuan,” kata Talbot, dikutip dari Bitcoin.com, Senin (21/8/2023).

Talbot menambahkan, akan menggunakan program Reaktor Rantai untuk melakukan pelacakan ke pertukaran. Informasi tersebut kemudian dibagikan kepada penyelidik yang kemudian akan menulis perintah produksi untuk mendapatkan informasi tentang pemegang akun, apakah ada dana di akun tersebut dan ke mana dana tersebut telah ditransfer.

“Fokus saat kami melakukan penyelidikan ini ada dua. Kami ingin mengadili seseorang tetapi sering kali meskipun individu yang terlibat berada di luar negeri yang membuatnya sedikit lebih sulit untuk dituntut, tetapi tidak selalu ada kesempatan di mana mereka lokal atau setidaknya di Amerika Utara,” pungkas dia.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Korea Selatan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi peningkatan aktivitas kriminal yang terkait dengan kripto dengan meluncurkan unit investigasi khusus.

Unit investigasi kejahatan aset virtual gabungan multi lembaga ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor sementara negara menunggu peraturan yang komprehensif untuk industri ini.

Unit yang beroperasi dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul, akan terdiri dari 30 penyelidik yang diambil dari beberapa lembaga dan badan pemerintah, termasuk kejaksaan, Layanan Pengawasan Keuangan, Layanan Pajak Nasional, dan Layanan Bea Cukai Korea Selatan.

“Aset virtual dengan lebih dari 6 juta peserta, sudah menjadi produk investasi yang sebanding dengan saham, tetapi hukum dan sistemnya belum lengkap, sehingga pelaku pasar secara praktis tertinggal. dari perlindungan hukum,” kata Kantor Kejaksaan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Yahoo Finance, Sabtu (29/7/2023).

Kantor Kejaksaan menambahkan akan mengambil peran aktif dalam melindungi investor di pasar kripto sampai peraturan yang sesuai diterapkan. Salah satu tujuannya adalah untuk merampingkan prosedur investigasi untuk kasus kriminal terkait kripto, mulai dari deteksi hingga analisis.

Pendekatan jalur cepat ini akan memungkinkan penanganan kasus-kasus seperti itu secara lebih efisien dan berkontribusi untuk mengekang aktivitas terlarang dalam ruang mata uang kripto.

Area fokus utama untuk investigasi akan menargetkan mata uang kripto yang menunjukkan volatilitas harga tinggi atau tunduk pada de-listing. Unit baru ini juga akan ditugaskan untuk menyelidiki dan memerangi berbagai praktik perdagangan ilegal, seperti manipulasi pasar atau perdagangan orang dalam, yang dapat mengeksploitasi sifat volatil dari mata uang kripto tertentu.

Tim investigasi juga akan menyelidiki kasus penghindaran pajak terkait transaksi kripto, transfer valuta asing yang tidak sah, dan segala upaya untuk menyembunyikan keuntungan kriminal. 

Selain itu, mereka secara aktif menargetkan kasus pencucian uang, karena cryptocurrency berpotensi digunakan untuk mengaburkan asal-usul dana ilegal.

Sebelumnya, Korea Selatan menyetujui RUU aset digital mandiri pertama untuk meningkatkan perlindungan investor. Persetujuan ini diberikan lebih dari setahun setelah kehancuran token yang dibuat oleh Do Kwon memperburuk kerugian pasar kripto. 

Dilansir dari Yahoo Finance, Minggu (2/7/2023), parlemen Korea Selatan mengesahkan undang-undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual pada Jumat, 30 Juni 2023 yang mengintegrasikan 19 aturan terkait kripto, setelah penundaan yang berkepanjangan. 

RUU kripto tersebut mendefinisikan aset digital dan mengenakan hukuman untuk pelanggaran seperti penggunaan informasi nonpublik, manipulasi pasar, dan praktik perdagangan yang tidak adil.

Undang-undang memberi Komisi Jasa Keuangan kekuatan untuk mengawasi operator kripto serta penjaga aset. Bank of Korea juga dapat menyelidiki platform semacam itu. 

Tindakan tersebut membutuhkan pertanggungan asuransi, dana cadangan, dan pencatatan yang diperlukan. Aturan tersebut mencakup aset seperti Bitcoin, sementara undang-undang pasar modal yang ada berlaku untuk token yang dianggap sekuritas.

Selain dari kejatuhan Kwon, investor secara terpisah diingatkan tentang risiko yang tersisa di sektor aset digital ketika dua pemberi pinjaman kripto yang terkait dengan Korea Selatan menghentikan penarikan secara berurutan pada Juni.

Ketua Komite Kebijakan Nasional di parlemen Korea Selatan, Back Hyeryun mengatakan buku peraturan baru ini akan berfokus pada perlindungan investor untuk saat ini dan secara bertahap akan diperluas untuk memberikan pengawasan yang lebih luas.