Pemerintah Inggris Peringatkan Hukuman bagi Pemilik Aset Digital yang Tunggak Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Upaya untuk memperketat kontrolnya terhadap pajak kripto yang belum dibayar, pemerintah Inggris mendesak pengguna mata uang kripto untuk secara sukarela mengungkapkan keuntungan modal atau pendapatan terkait dengan aset digital seperti mata uang kripto, Non Fungible Token (NFT), dan token utilitas.

Dilansir dari Coinmarketcap, Senin (4/12/2023), dalam pengumuman yang diterbitkan pada 29 November, HM Revenue & Customs telah menyarankan pemegang kripto di Inggris untuk secara sukarela melaporkan keuntungan modal yang belum dibayar dan pajak penghasilan dari aset digital untuk menghindari potensi denda.

Dalam pedoman tersebut, pemegang aset kripto didesak untuk menilai dengan cermat sejauh mana pajak kripto yang belum dibayar. Jumlah tahun untuk melakukan pengungkapan tergantung pada sejauh mana individu tersebut telah memberitahu pihak berwenang atau membayar pajak sebelumnya.

Mereka yang telah “berhati-hati” dalam mengelola urusan perpajakan harus membayar pajak selama 4 tahun, sedangkan mereka yang “tidak berhati-hati” harus membayar utangnya selama 6 tahun. Sementara itu, individu yang sengaja menyesatkan HMRC harus membayar pajak yang terutang selama maksimal 20 tahun.

Masyarakat yang telah melakukan pengungkapan diberikan jangka waktu 30 hari untuk membayar semua pajak terutang atas aset digital. Kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu ini dapat mengakibatkan dampak, termasuk tindakan yang diambil oleh Departemen Keuangan untuk memulihkan jumlah yang belum dibayar.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan persyaratan pelaporan pajak, pemerintah Inggris bermaksud untuk memperkenalkan bagian khusus dalam formulir pengembalian pajak penilaian mandiri bagi pemegang mata uang kripto untuk mengungkapkan keuntungan mereka. 

Perubahan yang direncanakan ini, yang diharapkan dapat diterapkan pada tahun fiskal 2024-2025, bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pelaporan dan memungkinkan petugas pajak untuk melakukan referensi silang informasi pelanggan secara lebih efektif.

Inggris bertujuan untuk menjadi pusat global untuk industri mata uang kripto. Selain peraturan perpajakan, pemerintah Inggris juga telah mengumumkan rencana finalnya untuk mengatur aset kripto di bawah Financial Conduct Authority (FCA).

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Florida Ron DeSantis telah menandatangani undang-undang baru yang melarang mata uang digital bank sentral (CBDC) di negara bagian tersebut.

RUU tersebut, dijuluki SB-7054, melarang penggunaan CBDC sebagai uang di negara bagian Florida. Ini juga melarang penggunaan CBDC yang dikeluarkan oleh pemerintah lain dan meminta negara bagian lain untuk menggunakan kode komersial mereka untuk melembagakan larangan serupa.

Selama konferensi pers baru-baru ini, DeSantis menyoroti kekhawatiran tentang potensi penggunaan CBDC untuk mengontrol dan mengawasi orang Amerika Serikat. 

Dia menyarankan agar pemerintah dapat menggunakan CBDC untuk menghentikan orang membeli gas untuk memerangi pemanasan global atau melacak seberapa sering seseorang membeli senjata api.

"Siapa pun dengan mata terbuka dapat melihat bahaya pengaturan semacam ini bagi orang Amerika yang ingin menjalankan kemandirian finansial mereka dan ingin dapat melakukan bisnis tanpa pemerintah mengetahui setiap transaksi yang mereka lakukan secara real time,” kata DeSantis, dikutip dari CryptoNews, Kamis (30/11/2023).

Ingin Kripto DihilangkanRUU, yang mengubah undang-undang negara bagian untuk mengecualikan CBDC dari definisi uang, disahkan dengan hanya satu suara menentangnya selama sesi Dewan Perwakilan Florida.

DeSantis juga mengklaim pemerintahan Biden sedang mempelajari CBDC untuk menghilangkan jenis aset digital lainnya seperti cryptocurrency. Dia menyarankan agar pemerintah ingin"mengusir dan menghilangkan jenis aset digital lainnya, seperti kripto.

Larangan di Tengah Adopsi CBDC Meningkat di Berbagai Negara

Langkah Florida untuk melarang CBDC terjadi di tengah meningkatnya pembicaraan dan diskusi tentang pengembangan CBDC di seluruh dunia.

Banyak bank sentral sedang mempertimbangkan meluncurkan mata uang digital mereka untuk memodernisasi sistem ekonomi mereka dan memberikan layanan keuangan yang lebih baik kepada warganya.

China menjadi salah satu negara yang terdepan adopsi CBDC. Selain China, sejumlah negara lain sedang dalam tahap pengembangan atau percontohan. Ini termasuk Korea Selatan, Jepang, Indonesia, India, Rusia, dan banyak lagi.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, menurut studi baru Bank Sentral Nigeria (CBN), mata uang digital bank sentral (CBDC) milik Nigeria, e-naira yang telah berusia hampir dua tahun di negara itu menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Rabu (4/10/2023), hal ini terlepas dari fakta mata uang digital tersebut berpotensi membantu meningkatkan tingkat inklusi keuangan Nigeria dari 64,1 persen yang tercatat pada 2021 menjadi target 95,0 persen pada 2024.

Diluncurkan pada akhir Oktober 2021, e-naira yang diperjuangkan oleh mantan gubernur CBN Godwin Emefiele, belum diterima secara luas oleh masyarakat Nigeria. 

Banyak pengamat berpendapat jumlah unduhan dibandingkan dengan 130 juta lebih orang dewasa di Nigeria mungkin merupakan indikasi tanggapan masyarakat yang kurang hangat terhadap peluncuran CBDC. 

Namun, penolakan masyarakat Nigeria terhadap e-naira tidak menghentikan CBN untuk mempromosikannya atau menawarkan insentif kepada calon pengguna.

Risiko Stabilitas Sistem Perbankan

Terlepas manfaat dari CBDC, CBN menyatakan dalam laporannya konversi simpanan bank ke e-naira dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem perbankan. Untuk mendukung argumen ini, laporan tersebut menunjukkan jumlah konversi deposito bank sejak diperkenalkannya CBDC.

Menurut bank sentral, e-naira juga dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas bank secara keseluruhan melalui berkurangnya pendapatan non-bunga. CBDC juga disertai dengan peningkatan risiko serangan siber, kata laporan CBN.