Sidang Mantan CEO Binance Changpeng Zhao Ditunda hingga 30 April 2024, Ini Sebabnya

Liputan6.com, Jakarta Sidang mantan CEO Binance, Changpeng Zhao ditunda menjadi 30 April 2024. Sebelumnya sidang dijadwalkan pada 23 Februari waktu Amerika Serikat, namun kini diundur.

Dilansir dari laman Bitcoin.com, Kamis (15/2/2024), sebelumnya pengadilan Federal Seattle tidak memberikan alasan mengenai penundaan sidang. Disisi lain, pengacara Changpeng Zhao, William Burck, dilaporkan menolak untuk mengomentari penundaan tersebut.

Diketahui, Zhao didakwa melakukan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang di Amerika Serikat pada November 2021. Selain itu, perusahaan Binance miliknya telah setuju untuk membayar denda sebesar USD 4,3 miliar karena diduga melanggar peraturan anti pencucian uang dan sanksi.

Setelah pengakuan bersalahnya, Zhao kemudian mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Binance dan setuju untuk membayar denda sebesar USD 50 juta.

Adapun pada akhir Januari diketahui kuasa hukum Zhao mengajukan permohonan penundaan sidang untuk urusan kesehatan kliennya. Sebab Zhao harus melakukan rapat inap dan operasi ke Uni Emirat Arab (UEA)

Namun, ternyata Hakim dilaporkan menolak permintaan tersebut karena “kekayaan besar” Zhao membuatnya berisiko untuk melarikan diri.

Sementara itu, beberapa pengamat percaya bahwa penolakan pengadilan terhadap permintaan Zhao untuk melakukan perjalanan ke UEA sebelum hukuman dan penundaan menunjukkan bahwa mantan CEO Binance mungkin tidak dapat menghindari hukuman penjara.

Sebelumnya, jumlah kripto yang hilang pada blockchain Binance turun 85% pada 2023, menurut laporan terbaru oleh perusahaan keamanan CertiK, Hashdit, Ancilia dan Salus. 

Dilansir dari Cointelegraph, Rabu (24/1/2024). kerugian aset kripto dari jaringan turun dari USD 1,1 miliar atau setara Rp 17,2 triliun (asumsi kurs Rp 15.687 per dolar AS) pada 2022 menjadi sekitar USD 161 juta atau setara Rp 2,5 triliun pada 2023.

Dalam laporan tersebut, perusahaan keamanan menyoroti kerugian yang terjadi pada BNB Chain terus meningkat sejak 2020, mencatat puncaknya pada 2022. 

Laporan tersebut juga mencatat peretasan dan penipuan yang dilakukan pada Rantai BNB mengalami penurunan dalam hal dana yang dicuri. Untuk peretasan, terjadi penurunan jumlah kerugian sebesar 91%, sedangkan penipuan mengalami penurunan sebesar 54% pada 2023.

Meskipun nilai yang dicuri turun, laporan tersebut menyoroti upaya peretasan dan penipuan meningkat pada 2023. Pada tahun tersebut terdapat 210 peretasan, peningkatan sebesar 96%, sementara terdapat upaya penipuan pada 2023, peningkatan sebesar 14% dibandingkan 2022.

Perwakilan dari Tim Pengembangan Inti Rantai BNB percaya pengurangan dana yang hilang di jaringan Rantai BNB dapat dikaitkan dengan peringatan cepat yang dihasilkan oleh organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) untuk memperingatkan komunitas akan potensi pelaku kejahatan.

Tim BNB Chain menjelaskan pada 2023, terdapat peningkatan jumlah “Alarm Merah”, yang menggunakan alat penyaringan risiko untuk memperingatkan anggota masyarakat tentang potensi risiko. 

Perwakilan tersebut menjelaskan perusahaan keamanan Hashdit mengirimkan sekitar 3.500 peringatan melalui alarm merah, dengan 330 peringatan diposting di X (sebelumnya Twitter) pada 2023.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan India mengumumkan pada Kamis, 28 Desember 2023 Unit Intelijen Keuangan India (FIU IND) telah mengeluarkan Pemberitahuan Kepatuhan kepada sembilan penyedia layanan kripto luar negeri. 

Pemerintah India memasukkan penyedia layanan kripto ke dalam kerangka kerja Anti Pencucian Uang/Pemberantasan Pendanaan Terorisme (AML-CFT) di negara tersebut pada Maret.

Sembilan penyedia layanan kripto yang menerima pemberitahuan adalah Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, dan Bitfinex. 

“Direktur FIU IND telah menulis surat kepada Sekretaris Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi untuk memblokir URL entitas tersebut yang beroperasi secara ilegal tanpa mematuhi ketentuan Undang-Undang PML di India,” kata Kementerian Keuangan India, dikutip dari Bitcoin.com, Minggu (31/12/2023).

Semua penyedia layanan kripto yang beroperasi di India diharuskan mendaftar ke FIU IND sebagai entitas pelapor dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang tahun 2002. 

“Kewajiban ini berbasis aktivitas dan tidak bergantung pada kehadiran fisik di India,” tegas Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan lebih lanjut menyampaikan 31 penyedia layanan kripto telah terdaftar di FIU IND hingga saat ini. Awal bulan ini, pemerintah India memberi Parlemen daftar 28 penyedia layanan kripto yang terdaftar di Unit Intelijen Keuangan, termasuk Coindcx, Unocoin, Giottus, Bitbns, Zebpay, Wazirx, Coinswitch, Mudrex, Buyucoin, Pyor, Valr, dan Byteks.