META Hadapi Gugatan Miliarder Australia, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Seorang hakim AS menolak tawaran Meta untuk menolak gugatan miliarder raja pertambangan Australia Andrew Forrest atas iklan penipuan Facebook yang menunjukkan dia mempromosikan mata uang kripto palsu dan investasi palsu lainnya.

Dalam keputusannya pada Senin, Hakim Distrik AS Casey Pitts di San Jose, California mengatakan orang terkaya kedua di Australia dapat membuktikan kelalaian Meta dalam mengizinkan iklan tersebut.

Forrest juga dapat mencoba membuktikan nama dan mukanya telah disalahgunakan oleh Meta, dan bukan hanya oleh penipu di balik iklan palsu tersebut.

"Forrest mengklaim bahwa Meta mendapat keuntungan lebih banyak dari iklan yang menyertakan kemiripannya dibandingkan jika iklan tersebut tidak menyertakan kemiripannya. Ini cukup untuk menyatakan bahwa dugaan penyelewengan itu menguntungkan Meta,” kata Pitts dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (19/6/2024).

Meta berargumen Pasal 230 Undang-Undang Kepatutan Komunikasi federal mengimunisasi mereka dari tanggung jawab sebagai penerbit konten pihak ketiga.

Namun, hakim mengatakan klaim Forrest menghadirkan perselisihan faktual mengenai apakah sistem iklan Meta merupakan alat netral yang dapat digunakan (atau disalahgunakan) oleh siapa pun atau apakah alat itu sendiri berkontribusi terhadap konten iklan.

Forrest mengatakan lebih dari 1.000 iklan muncul di Facebook di Australia antara April dan November 2023, menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi para korbannya.

Minta Ganti Rugi dan Hukuman

Pada April, jaksa penuntut Australia menolak untuk mengajukan tuntutan pidana yang dia ajukan terhadap Meta di negara tersebut atas penipuan iklan mata uang kripto.

Forrest telah menggugat berdasarkan undang-undang Australia yang memperbolehkan individu menuntut perusahaan asing secara pidana setelah mendapat persetujuan jaksa.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, beberapa perusahaan teknologi dan mata uang kripto terkemuka telah bersatu untuk membentuk koalisi, Tech Against Scams, yang didedikasikan untuk memerangi penipuan dan penipuan online, termasuk penipuan kripto dengan skema penyembelihan babi atau pig butchering. 

Diumumkan oleh Match Group, koalisi ini juga mencakup perusahaan terkemuka seperti Coinbase, Meta, Kraken, Ripple, Gemini, dan Organisasi Anti-Penipuan Global.

"Tech Against Scams akan berfungsi sebagai badan pertemuan utama di mana perusahaan teknologi yang berpartisipasi akan berkolaborasi dalam mengambil tindakan terhadap alat yang digunakan oleh penipu, mendidik dan melindungi konsumen, serta menghentikan penipuan keuangan yang berkembang pesat,” rincian pengumuman tersebut, dikutip dari Bitcoin.com, Sabtu (25/5/2024).

Proyek ini akan mencakup berbagi praktik terbaik, intelijen ancaman, serta tips dan informasi lainnya untuk membantu menjaga pengguna tetap aman dan terlindungi sebelum mereka menjadi korban skema penipuan online seperti penipuan percintaan atau penipuan kripto seperti penyembelihan babi.

Memanfaatkan inisiatif independen selama bertahun-tahun untuk melindungi penggunanya, koalisi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka operasional baru yang menetapkan dan menerapkan praktik terbaik di seluruh industri untuk pencegahan penipuan. 

Dengan membina hubungan yang kuat dengan lembaga penegak hukum global, koalisi ini bermaksud untuk meningkatkan efektivitas investigasi terhadap penipuan dan kejahatan online, sehingga memperkuat ekosistem keamanan secara keseluruhan.

Chief Security Officer Coinbase, Philip Martin mengatakan skema penipuan menjadi semakin canggih, menggarisbawahi penekanan yang lebih besar pada pentingnya para pemimpin industri bersatu untuk mengatasi penipuan dan mengamankan lingkungan digital yang lebih aman bagi pengguna.

"Kami berdedikasi untuk menghentikan penipuan online yang sedang berkembang melalui kolaborasi, berbagi informasi, dan meningkatkan pendidikan konsumen,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komite Layanan Keuangan DPR Amerika Serikat, Maxine Waters memberikan tekanan pada Meta untuk terbuka tentang rencana terkait blockchain atau kriptonya. Ini karena lima aplikasi merek dagang terkait cryptocurrency dan blockchain milik META masih aktif sejak 2022.

Dilansir dari Cointelegraph, Rabu (24/1/2024), Maxine Waters menyatakan dalam surat pada 22 Januari kepada pendiri dan CEO Meta Mark Zuckerberg dan kepala operasi META, Javier Olivan permohonan merek dagang yang diajukan pada 18 Maret 2022 mewakili niat berkelanjutan untuk memperluas keterlibatan perusahaan dalam ekosistem aset digital.

Waters mengatakan, aplikasi tersebut menunjukkan Meta sedang mengerjakan aset digital meskipun Meta memberi tahu staf Komite Jasa Keuangan Demokrat pada 12 Oktober 2023,  tidak ada aset digital yang sedang dikerjakan di Meta.

Meta membatalkan rencana pembayarannya kripto stablecoin Diem (sebelumnya Libra) pada pertengahan 2019 karena tekanan dari anggota parlemen. Ia menjual Diem seharga USD 200 juta atau setara Rp 3,1 triliun (asumsi kurs Rp 15.658 per dolar AS pada Januari 2022 ke Silvergate Bank yang sekarang bangkrut.

Rencana Meta pada pertengahan 2019 untuk merilis dompet digital, Novi (sebelumnya Calibra), pada 2020 juga gagal tanpa ada indikasi tanggal rilis baru. 

Pengajuan merek dagang META menunjukkan berbagai layanan untuk perdagangan kripto, aset blockchain, pertukaran, pembayaran, transfer, dompet, dan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak terkait.

Meta memiliki waktu paling cepat hingga 15 Februari untuk merespons surat pertama yang dikirimkan. NOA terbaru dikirimkan pada 16 Januari, artinya masih ada waktu hingga 16 Juli untuk merespons.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand  (DES) telah meminta Meta (META) Facebook untuk mengekang jumlah penipuan investasi kripto yang diiklankan di situs tersebut, atau berisiko diusir dari negara tersebut.

Dilansir dari CoinDesk, Sabtu (26/8/2023), iklan penipuan kripto ini telah berdampak pada lebih dari 200.000 orang, menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs Kementerian. 

Menteri yang bertanggung jawab atas DES, Chaiwut Thanakmanusorn telah meminta pengadilan Thailand untuk menyiapkan perintah yang akan menutup Facebook pada akhir bulan jika platform tersebut tidak mematuhinya.

Selama tiga tahun, Facebook yang sekarang dikenal sebagai META secara bertahap melonggarkan pembatasannya pada iklan terkait cryptocurrency dan blockchain, CoinDesk telah melaporkan sebelumnya, memperluas kriteria dan menerima lisensi peraturan untuk menjalankan iklan semacam itu.

Pada Maret 2022, perusahaan tersebut digugat oleh Komisi Persaingan dan Konsumen Australia karena diduga terlibat dalam tindakan yang salah, menyesatkan, atau menipu dengan menerbitkan iklan kripto penipuan yang ditautkan ke selebritas terkemuka Australia.

Thailand menjadi salah satu negara yang cukup ketat dalam mengatur kripto. Pada Juli 2023, Thailand mengumumkan larangan pertukaran kripto untuk menawarkan layanan pinjaman, demi meningkatkan perlindungan investor, sebagai strategi Thailand dalam mengatur kripto. 

Pengumuman ini disampaikan oleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran Thailand pada 3 Juli 2023. Pengumuman itu memperjelas larangan tersebut juga berlaku untuk layanan penyimpanan yang menawarkan pengembalian kepada deposan dan pemberi pinjaman, sehingga langsung melarang pertukaran dari menawarkan layanan peminjaman dan taruhan.

Operator bursa harus memastikan pengguna mengetahui risikonya sebelum menyetujui untuk menggunakan layanan ini. Selain itu, penilaian kesesuaian investor akan menentukan seberapa banyak pengguna berhak berinvestasi di kripto.

Regulator Thailand tahun lalu melarang pembayaran kripto, tetapi membiarkan pintu terbuka bagi konsumen untuk berinvestasi kripto sebagai aset.