Liputan6.com, Bangkok - Para jenderal yang mengambil alih kekuasaan sipil melalui kudeta Kamis pekan lalu mengklaim mereka telah menerima dukungan kerajaan untuk menjalankan pemerintahan. Mereka juga memperingatkan akan ada tindakan keras pada siapapun yang memprotes kekuasaan militer.
Seperti Liputan6.com kutip dari CNN, Senin (26/5/2014), berpakaian seragam putih, diapit oleh lebih dari selusin pejabat militer lainnya, Jenderal Prayuth Chan-ocha mengatakan ia telah menerima titah dari Raja Bhumibol Adulyadej yang sangat dihormati untuk mengepalai dewan militer yang berkuasa.
"Untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban di negara ini dan demi persatuan, Raja menunjuk Jenderal Prayuth Chan-ocha sebagai kepala Dewan Nasional Ketenteraman dan Ketertiban untuk menjalankan negara," demikian perintah kerajaan.
Prayuth juga menguraikan langkah-langkah yang akan diadopsi junta, termasuk membentuk komite untuk mendorong reformasi. Namun, ia juga mengeluarkan peringatan pada kelompok pemrotes yang berkumpul di Bangkok beberapa hari belakangan -- yang menyuarakan penentangan terhadap kudeta dan menuntut dilaksanakannya pemilu yang demokratis.
Para demonstran terkadang terlibat bentrok dengan tentara. Sejauh ini, pihak militer membolehkan demonstrasi-demonstrasi kecil, meski sebelumnya telah mengeluarkan larangan berkumpul lebih dari 5 orang.
Perkiraan bahwa protes akan bertambah Senin ini, Prayuth meminta militer tidak menolerir aksi mempertunjukkan perbedaan pendapat dengan mengatakab bahwa situasi telah mencapai 'titik didih'.
Sang jenderal meminta orang-orang berhenti melakukan demonstrasi, memperingatkan tindakan keras di bawah aturan darurat militer dan penuntutan di pengadilan militer.
Militer Thailand melakukan kudeta Kamis lalu, menyusul kerusuhan selama berbulan-bulan yang berujung pada destabilisasi pemerintahan terpilih -- yang menyebabkan meledaknya kerusuhan berdarah di Bangkok.
Namun, intervensi angkatan bersenjata yang tiba-tiba, yang terbaru dari serangkaian kudeta yang terjadi dalam sejarah Thailand modern, dikritik para aktivis hak asasi manusia dan negara lain, termasuk Amerika Serikat.
Sejak mengambil alih kekuasaan, penguasa militer telah memanggil -- dan dalam beberapa kasus menahan puluhan pejabat politik terkemuka dan tokoh-tokoh lain.
Menerima dukungan dari Raja Bhumibol Adulyadej, yang sedang sakit tapi secara luas dihormati, menambah legitimasi para jenderal. (Yus)