Dubes RI Bantah Pertemuan Jokowi-Obama Difasilitasi Broker

Liputan6.com, Jakarta - Artikel berjudul 'Waiting in the White House Lobby' tentang praktik broker untuk bisa mendapatkan kesempatan berkunjung ke Gedung Putih, menghebohkan Indonesia.

Sebab, apa yang ditulis dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies, Michael Buehler tertanggal 6 November 2015 menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama baru-baru ini. Tulisan itu juga mengkritik 'ketidakmampuan' misi diplomatik Indonesia.

Duta Besar RI untuk AS Budi Bowoleksono pun buka suara terkait isu tersebut. Ia menegaskan, rumor itu tak benar.

"Adanya spekulasi yang menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Obama difasilitasi oleh lobbyist sangat tidak berdasar. Sejak pertemuan pertama Jokowi dan Obama di Beijing di sela-sela pertemuan APEC pada Nopember 2014, Obama telah mengundang Jokowi ke Amerika Serikat," tegas Budi dalam pernyataan tertulis yang diterima Liputan6.com, Sabtu (7/11/2015).

Selain itu, kata Dubes, Presodem Obama melalui suratnya tanggal 16 Maret 2015 telah secara resmi menulis surat kepada Presiden Jokowi dan mengundang secara resmi untuk berkunjung ke Amerika Serikat.

Kemudian, "Presiden Jokowi pada tanggal 19 Juni 2015 membalas undangan itu dan menyatakan akan berkunjung ke Washington DC pada tanggal 26 Oktober 2015, setelah kedua negara menyepakati waktu yang sesuai bagi Kedua Kepala Negara," tambah dia.

Soal anggapan bahwa KBRI tidak mampu menyukseskan kunjungan Presiden RI, menurut Dubes Budi, hal itu sangatlah tak merefleksikan fakta yang sesungguhnya.

"Sejak November 2014, sesuai instruksi Menlu RI, KBRI Washington DC telah mempersiapkan kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat baik menyusun program maupun memastikan hasil yang konkret dari kunjungan. Untuk menciptakan momentum Presiden RI, KBRI memfasilitasi berbagai kunjungan pejabat Indonesia ke Amerika Serikat maupun pejabat AS ke Indonesia termasuk kunjungan 7 anggota Kongres AS dan 4 Senator Senior AS."

Bahkan, jelas dia, KBRI memfasilitasi tidak kurang dari 6 kunjungan bisnis dari berbagai perusahaan besar di Amerika Serikat ke Indonesia. Duta Besar pun telah bertemu setidaknya dengan hampir 100 anggota Kongres dan Senator AS untuk menjelaskan arti penting kunjungan dan meminta dukungan suksesnya kunjungan Presiden RI.

Untuk memastikan hasil konkret kunjungan Presiden RI, KBRI juga sejak awal telah membahas berbagai hasil kunjungan yang bersifat strategis dengan pihak Amerika. Untuk kesepakatan di bidang pertahanan, maritim dan energi merupakan hasil konkret yang bersifat strategis.

Kesepakatan bisnis yang lebih dari US$20 miliar, Dubes Budi menegaskan,  bukanlah sebuah kebetulan. Kesepakatan tersebut sejak November 2014 terus diupayakan oleh pihak Indonesia maupun Amerika Serikat. Berbagai upaya dilakukan KBRI dan berbagai pihak di Tanah Air agar kesepakatan bisnis dan komitmen ekspansi investasi dapat disampaikan Perusahaan AS.

"KBRI dengan terukur dan terencana terus memastikan adanya penyelesaian bagi hambatan investasi atau bisnis yang sudah terbengkalai cukup lama, penyelesaian berbagai kendala dan masalah hukum yang ada sehingga menghalangi investasi yang akan dilakukan, dan memfasilitasi komunikasi dengan berbagai pihak di Indonesia sehingga memberikan keyakinan bagi calon investor untuk memutuskan komitmen Investasi dan bisnis sebesar lebih dari 20 miliar dollar saat kunjungan Presiden RI."

Budi membeberkan, dalam mempersiapkan kunjungan, Duta Besar selalu melakukan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan yang kemudian menjadi Menko Polhukam agar kunjungan Presiden RI dapat menghasilkan hal-hal konkret baik yang bersifat strategis maupun komitmen bisnis sesuai kepentingan nasional Indonesia.

Kunjungan Kepala Staff Kepresidenan pada bulan Maret 2015, tambah dia, merupakan bagian dari berbagai kunjungan Pejabat Indonesia ke AS untuk menciptakan momentum menuju kunjungan Presiden. Selain Kepala Staff Kepresidenan, terdapat pula kunjungan Menhan dan Panglima TNI untuk kerja sama pertahanan; Menteri ESDM untuk urusan kerja sama bidang energi, Ketua DPR untuk kerja sama antar parlemen dan Menlu RI.

"Secara khusus, 1 bulan sebelum kunjungan Presiden Jokowi, Menlu Retno melakukan pertemuan dengan Menlu Kerry yang secara khusus membahas persiapan kunjungan termasuk hasil konkret kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu," jelas Dubes.

Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu pun mengumumkan secara resmi kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat pada tanggal 26 Oktober 2015.

"Terkait dengan pemberitaan penggunaan Lobbyist di Amerika Serikat, meskipun lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di Amerika Serikat," tegas Budi. (Tnt/Ein)