Menlu Malaysia: ASEAN Tak Lakukan Apa Pun untuk Rohingya

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman melemparkan kritik keras kepada ASEAN. Menurutnya, asosiasi negara di Asia Tenggara itu tidak lagi bisa menangani penganiayaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Dia menyebut, hal tersebut adalah kegagalan. Malaysia pun akan membawa masalah Rohingya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

"Sampai sekarang tidak ada yang dikerjakan," ucap Anifah seperti dikutip dari The Star, Kamis (7/9/2017).

"Oleh karenanya, Malaysia membawa isu ini ke tingkat lain, seperti PBB dan OKI," sebut Anifah di kantor Kemlu Malaysia.

Pada Selasa lalu, Kemlu Malaysia telah memanggil Dubes Myanmar untuk negaranya. Pemanggilan dilakukan untuk menyampaikan ketidaksenangan Negeri Jiran atas apa yang terjadi di Rakhine.

Masalah Rohingya turut dicermati publik Malaysia. Menteri Kepala Idris Haron mengecam Pemimpin De Facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Dia menegaskan, julukan Mahatma Gandhi milenia sudah tak pantas disematkan kepada perempuan tersebut.

"Pada satu titik, ia (Aung San Suu Kyi) pernah menjadi insipirasi bagi kami. Tapi kini, dia tidak lagi kami lihat sebagai pemenang HAM," sebut Idris.

Merespons kritik yang menghujamnya, Suu Kyi beberapa waktu lalu, menyalahkan teroris atas kemelut yang terjadi di negaranya.

Ia menyebut teroris berperan dalam terbentuknya informasi yang salah mengenai kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Akibat insiden tersebut, lebih dari 120 ribu orang Rohingya kabur ke Bangladesh.

Pernyataan ini disampaikan Suu Kyi dalam Facebook pribadinya usai berkomunikasi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Sambungan telepon itu dilangsungkan tidak hanya untuk membicarakan krisis Rohingya secara menyeluruh. Suu Kyi turut menyinggung foto palsu yang sempat di-posting Wakil Perdana Menteri Turki beberapa waktu lalu.

"Informasi palsu yang telah dipakai oleh Wakil Perdana Menteri adalah puncak gunung es kesalahan informasi yang telah menciptakan masalah antar komunitas dan bertujuan untuk mempromosikan kepentingan kelompok teroris," ucap dia.

Kelompok teroris yang dimaksud Suu Kyi adalah militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yang menyerang sejumlah pos polisi dan menewaskan 12 orang pada 25 Agustus 2017, yang memicu persekusi pihak keamanan Myanmar.

Selain menyalahkan teroris, Suu Kyi memastikan negaranya menjamin kebebasan berdemokrasi serta menjunjung penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami tahu betul, lebih tahu dari kebanyakan orang, apa artinya pencabutan HAM dan perlindungan demokrasi," ujar Suu Kyi.

"Jadi, kami memastikan bahwa semua orang di negara kami berhak mendapat perlindungan atas hak-hak mereka, bukan hanya politik, tapi juga sosial dan kemanusiaan," ujarnya.