Istri Eks-PM Pakistan Terpilih Jadi Anggota Parlemen, Nepotisme?

Liputan6.com, Lahore - Kulsoom Nawaz, istri perdana menteri terguling Pakistan Nawaz Sharif, memenangi pemilihan umum Parlemen Pakistan, mewakili wilayah Lahore Tengah. Hasil itu diumumkan pada Minggu 17 September 2017 lalu.

Kemenangan Kulsoom Nawaz sudah diperkirakan, karena Partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang berkuasa memiliki konstituen dominan di Lahore Tengah. Demikian seperti dikutip dari VOA News Indonesia, Selasa (19/9/2017).

Media resmi pemerintah melaporkan, Kulsoom meraih 61.254 suara. Sementara saingannya, Yasmin Rahid dari partai oposisi Tehreek-e-Insaf (PTI) hanya mendulang 47 ribu suara.

Kulsoom Nawaz saat ini berada di London menjalani perawatan kanker, bersama Nawaz di sisinya. Putri mereka, Maryam Nawaz, menjalankan kampanye pemilihan di Pakistan atas nama ibunya.

Meski begitu, para analis politik domestik justru menilai kemenangan tersebut sebagai calon ujian dan penghambat bagi dinasti politik keluarga Sharif beserta Partai PML-N, jelang pemilihan nasional Pakistan yang akan dilaksanakan pada 2018.

Mahkamah Agung Pakistan, yang mengadili kasus korupsi Nawaz Sharif dan anak-anaknya, memutuskan Juli lalu bahwa Sharif menyembunyikan aset di luar negeri. Lembaga yudisial tertinggi Pakistan itu juga memerintahkan pemecatan sang PM karena kasus korupsi.

Partai Liga Muslim Pakistan (PML-N) menetapkan Shahbaz Sharif --adik kandung dari Nawaz Sharif, mantan perdana menteri yang dimakzulkan akibat skandal korupsi-- sebagai calon PM. Penetapan itu dilakukan kurang dari 24 jam pasca-dilengserkannya Nawaz dari kursi perdana menteri.

Shahbaz juga disiapkan menjadi pemimpin Partai PML-N --yang sempat dipimpin oleh Nawaz sebelum dilengserkan-- untuk menggantikan sang kakak. Demikian seperti yang dilansir oleh The Guardian, Minggu, 30 Juli 2017.

Dua tindakan itu diduga tak lepas dari pengaruh politik Nawaz. Ia dicurigai ingin tetap mempertahankan kekuasaannya di Pakistan lewat jalur nepotisme.

Tak hanya itu, Nawaz juga menunjuk Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Alam Shahid Khaqan Abbasi sebagai pelaksana teknis PM Pakistan. Abbasi dikenal sebagai salah satu sekutu politik dekat Nawaz.

Langkah tersebut segera dikecam oleh pemimpin kubu oposisi Imran Khan, yang menyamakan tindakan tersebut seakan sebagai sebuah 'dinasti politik yang menyerupai monarki'.

"Partai politik tidak memiliki demokrasi di dalamnya. Mereka diisi oleh orang dari keluarga yang sama, seperti monarki," jelas Imran Khan.

Nawaz mengungkapkan rencana itu dalam pidato televisi. Dengan gaya penyampaian emosional, ia juga memohon dukungan untuk Shahbaz.

Sang mantan PM juga mengatakan bahwa ia telah berusaha sebaik mungkin untuk memajukan Pakistan. Namun, upaya itu harus terhenti akibat 'perlakuan tak adil' yang ia terima --isu seputar skandal korupsi yang ia terima.

Ia dimakzulkan oleh Mahkamah Agung atas tuduhan yang ia klaim tidak mendasar. Nawaz juga menambahkan bahwa kubu oposisi telah lama menargetkan dirinya dan keluarganya, demi kepentingan politik.

"Hati nurani saya sudah jelas, saya tidak pernah terlibat dalam korupsi. Saya meminta Anda untuk mendukung saya dalam membangun bangsa kita ini. Hanya satu keluarga yang menjadi sasaran pertanggungjawaban, "katanya.

"Tangan saya bersih dan tidak ada anggota keluarga saya yang menyalahgunakan dana pemerintah," katanya. "Begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia karena masalah kebocoran Panama Papers. Sejak 2013 kita telah mematahkan bagian belakang militansi; 70% -80% militansi telah dieliminasi."

Menurut keputusan Mahkamah Agung Pakistan, nama keluarga Sharif tercantum dalam Panama Papers yang bocor pada bulan April 2016. Dokumen itu menunjukkan bahwa tiga anak Nawaz memiliki perusahaan dan aset lepas pantai yang tidak diungkapkan dalam pernyataan kekayaan keluarga. Nawaz juga dituding ikut mengendalikan aset tersebut.

Hakim melarang Sharif untuk berpartisipasi dalam politik karena tidak "jujur".

Meski tengah diterpa isu korupsi, pihak partai PML-N mengatakan bahwa dengan statusnya sebagai parpol mayoritas di legislatif, mereka akan tetap berkuasa sampai pemilihan umum pada bulan Juni 2018.