Korea Utara Haramkan Pesta Mabuk, Karaoke, dan Perayaan Hari Ibu

Liputan6.com, Pyongyang - Korea Utara dilaporkan telah menerapkan larangan baru atas berbagai aktivitas dan perayaan tertentu yang sejatinya merupakan hal yang umum dilakukan di negara lain.

Aktivitas yang dilarang oleh Pyongyang antara lain, pesta minuman alkohol, karaoke atau aktivitas yang melibatkan bernyanyi, serta menggelar perayaan Hari ibu. Demikian seperti dikutip dari Telegraph, Rabu (22/11/2017).

Laporan itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) saat rapat dengar pendapat tertutup dengan Parlemen Korea Selatan pada Senin 20 November lalu.

"(Pyongyang) dan partai telah melaporkan berbagai kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat setiap harinya. Oleh karenanya, mereka melarang warga mengadakan pertemuan yang berkaitan dengan pesta minuman alkohol, bernyanyi, dan berbagai hiburan lainnya," papar NIS seperti dikutip oleh kantor berita Korea Selatan Yonhap.

Laporan NIS tersebut datang setelah pada Juli 2017 lalu, Korea Utara membatalkan pesta minuman alkohol yang rutin nan populer di ibu kota, yakni Pyongyang Beer Festival. Penyebabnya pembatalan itu disebabkan oleh kekeringan yang berkelanjutan di Korut.

Warga Korea Utara, yang telah mengalami berbagai pembatasan kebebasan selama bertahun-tahun, juga dilarang untuk merayakan Hari Ibu dan Hari Guru.

Alasannya, Pyongyang khawatir bahwa perayaan Hari Ibu dan Hari Guru akan melunturkan kultus kekaguman warga Korea Utara terhadap pemimpin tertinggi mereka Kim Jong-un. Demikian seperti dilaporkan oleh situs pemantau Korea Utara, Daily NK.

Otoritas Korea Utara juga telah menegaskan, memberikan pesan dan karangan bunga yang menunjukkan cinta atau kesetiaan kepada orang lain selain sang pemimpin tertinggi, tidak akan ditolerir.

"Sangat menyedihkan bahwa kami hanya boleh mengungkapkan terima kasih kepada 'sang ayah' Kim Jong-un atas sedikit hal yang telah ia lakukan, namun tidak boleh mengungkapkan rasa terima kasih kepada ibu kami sendiri pada Hari Ibu," kata seorang penduduk dari Provinsi Pyongan.

Sementara itu Kim Jong-un juga dilaporkan akan memperketat cengkeramannya pada pejabat elite negara untuk memastikan kesetiaan mereka. Ia juga telah 'mendisiplinkan' dua perwira tinggi militer Korea Utara.

Menurut laporan, dua perwira tinggi militer Korea Utara Hwang Pyong-so dan Kim Won-hong diduga telah mendapatkan hukuman usai diinspeksi oleh 'polisi rezim' Korut, General Political Bureau.

General Political Bureau, menurut dugaan NIS, menilai kedua perwira tinggi militer itu menunjukkan sikap yang tak pantas. Meski begitu, intelijen Korsel tersebut tak mampu menjelaskan lebih lanjut tentang inspeksi tersebut.

Muncul dugaan bahwa Hwang Pyong-so dan Kim Won-hong merupakan korban dari pembersihan lawan politik yang digagas oleh Kim Jong-un.

Menurut New York Times, Hwang Pyong-so, yang memiliki gelar wakil panglima Korut, belum terlihat di depan umum sejak 13 Oktober.

Sebagai pejabat yang memegang posisi militer paling senior setelah komandan tertinggi, Hwang Pyong-so adalah tokoh kuat yang mengawasi keputusan personil dalam urusan militer, politik, dan ideologis.

Dia adalah satu dari sedikit pejabat terpercaya yang mewakili rezim tersebut di luar negeri dan merupakan satu dari hanya empat orang yang tampil dalam sebuah pertemuan dengan Kim Jong-un setelah uji coba nuklir keenam Korea Utara pada September lalu.

Pejabat intelijen Korea Selatan juga memperkirakan potensi uji coba rudal lain sebelum akhir tahun ini.