Apa yang Dilakukan Rusia Jika Perang Melanda Korea Utara?

Liputan6.com, Moskow - Konflik bersenjata di Semenanjung Korea -- yang dipicu oleh situasi terkait rudal dan nuklir Korea Utara -- adalah salah satu skenario yang tengah dipertimbangkan pemerintah dan militer Rusia.

"Itu karena, jika sewaktu-waktu terjadi, Moskow tidak akan buta terhadap situasi tersebut," kata Ketua Dewan Keamanan Rusia (SCRF).

Dewan Keamanan Rusia (SCRF) adalah badan konsultatif yang bekerja untuk dan dikepalai oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Badan itu berisi sejumlah menteri dan ketua lembaga atau agensi Rusia.

Seperti dikutip dari RT.com, Senin (4/12/2017), Nikolay Patrushev, Ketua SCRF mengatakan bahwa Rusia tengah mempertimbangkan opsi intervensi militer jika suatu saat nanti, tensi diplomatik yang meninggi di Semenanjung Korea berubah menjadi konflik bersenjata.

"Kami tengah melakukan kalkulasi dan persiapan agar situasi tak akan mengejutkan kami," kata Patrushev kepada media pemerintah Rusia, RIA Novosti, saat ditanya mengenai respons yang mungkin akan dilakukan oleh Moskow jika konflik bersenjata terjadi di Semenanjung.

Kendati demikian, Rusia tetap memprioritaskan langkah diplomatik sebagai solusi utama untuk menyelesaikan krisis di Semenanjung dan menghindari keterlibatan dalam bentuk militer.

"Jika aksi militer dilakukan, akan ada potensi ancaman lain yang menyusul, termasuk kepada kami," kata Patrushev. Ia menambahkan, "Apalagi, kami berbatasan dengan mereka (Korea Utara)".

Selama ini, metode negosiasi yang diambil oleh Rusia -- dan China -- adalah dengan menghindari konfrontasi terhadap Korea Utara dan memberlakukan rencana kebijakan "double freeze".

Double freeze adalah ketika Rusia tak melakukan aktivitas agresif di Semenanjung -- seperti latihan militer -- dan mendorong Korea Utara untuk membalas aksi non-agresif itu dengan menghentikan program pengembangaan nuklir serta rudalnya.

Oleh Rusia, metode itu turut diusulkan kepada Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Namun, Washington menolak metode tersebut karena merasa disamakan dengan Korea Utara sebagai aktor yang agresif, demikian ditulis RT.com.

Peluncuran rudal balistik Hwasong-15 oleh Korea Utara pada Rabu pekan lalu memicu kekhawatiraan banyak pihak.

Amerika Serikat khawatir, rudal itu benar-benar mampu mencapai daratan AS -- meski sejumlah analis masih mempertanyakan kapabilitas misil tersebut untuk membawa hulu ledak nuklir.

Sementara itu, negara lain khawatir peluncuran rudal teranyar itu akan memicu AS melakukan tindakan agresif terhadap Korea Utara dan berbuntut pecahnya konflik bersenjata di Semenanjung Korea.

Kekhawatiran itu memang tak bisa dimungkiri. Apalagi salah satu anggota Parlemen AS menyatakan bahwa opsi perang memang terbuka bagi Washington.

"Jika kami harus berperang demi menghentikan (krisis rudal dan nuklir Korut) itu, kami akan melakukannya," kata Senator Lindsey Graham, Anggota Senat AS dari Partai Republik yang mewakili Negara Bagian Carolina Selatan pada Rabu pekan lalu.

"Jika perang berlangsung dengan Korea Utara, hal itu terjadi karena Korut yang menyulutnya. Kami akan berperang jika hal-hal itu (krisis rudal dan nuklir Korut) tidak berubah," ucap Senator Lindsey Graham lagi.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov berargumen pada Kamis bahwa tindakan dan retorika bermusuhan yang dilakukan oleh AS adalah salah satu langkah untuk mencari-cari alasan guna memerangi Korea Utara.

Kendati demikian, menurut Senator Graham, opsi militer dan berperang bukan pilihan utama AS. Meski begitu, tak menutup kemungkinan itu yang akan diputuskan.

"Saya tak ingin berperang. Dia (Trump) tak ingin berperang. Tapi kami tak akan membiarkan pria gila di Korea Utara itu (Kim Jong-un) memiliki rudal dengan kapabilitas yang mampu menyerang daratan AS."