Biro Narkotik AS: Kebijakan 'War on Drugs' Filipina Tak Sukses

Liputan6.com, Manila - Seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa kebijakan kontroversial Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang menggunakan pendekatan "war on drugs" dalam menanggulangi isu narkoba tidak membuahkan kesuksesan.

"Apakah kebijakan itu sukses? Saya rasa tidak," kata James Walsh, Asisten Deputi International Narcotics and Law Enforcement (INL), Kementerian Luar Negeri AS melalui telephonic briefing US Asia-Pacific Media Hub Manila, 30 Januari 2018.

"Saya berpikir bahwa kebijakan itu tidak berhasil dalam mengatasi suplai narkoba di Filipina," tambahnya.

Walsh menekankan bahwa Filipina dan juga negara lain yang sama-sama tengah menghadapi isu narkoba, harus menerapkan kebijakan penegakan hukum yang justru menyasar pada suplai sekaligus proses produksi.

"Kebijakan itu harus mampu membuat para produsen sangat mempertimbangkan untuk memproduksi barang-barang mereka ... dan sangat memikirkan tingginya risiko yang harus dihadapi ketika mereka melakukan proses produksi narkoba," kata Walsh.

Ketika berbicara tentang isu distribusi narkoba di Filipina, Walsh menjelaskan bahwa pemerintahan Duterte harus lebih berfokus pada; (1) menggalakkan program pengurangan permintaan obat (supply reduction program), (2) penguatan kapasitas sistem peradilan pidana, dan (3) penguatan maritim guna menjawab tantangan rute distribusi via laut.

Selain itu, Walsh juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat -- meski tak secara eksplisit mengecam -- tak sepenuhnya mendukung kebijakan "war on drugs" yang diterapkan Presiden Rodrigo Duterte di Filipina.

"Saya telah bertemu dengan Kepala Polisi Filipina Ronald dela Rosa sekitar setahun lalu. Dan menyatakan bahwa AS memiliki aspek HAM tertentu yang menuntut kami harus membatasi bantuan kepada kepolisian Filipina, karena mereka diduga terlibat dalam sejumlah masalah hak asasi manusia," kata Walsh.

Kendati demikian, Walsh menyatakan bahwa Amerika Serikat tetap "optimistis tapi berhati-hati" dalam melihat kampanye penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh Filipina.

"Saya menggambarkan bahwa Amerika Serikat secara berhati-hati tapi optimistis melihat tren Filipina dalam memproduksi kebijakan kampanye narkoba."

"Jadi, AS hanya akan memantau itu dan akan terus mendukung pemerintah Filipina dengan peraturan perundangan, program drug supply reduction, dan bantuan maritim kami," tambah Walsh.