Filipina-Indonesia Akan Gabung Kekuatan Gempur ISIS di Kawasan

Menurut Juru Bicara Kepresidenan Filipinan, Indonesia berkomitmen untuk mendukung Filipina dalam melaksanakan kontra-terorisme.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 22 Jun 2017, 20:20 WIB
Diterbitkan 22 Jun 2017, 20:20 WIB
Duterte Sambut Jokowi di Istana Malacanang-Ap-20170428
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte jelang memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan bilateral di Istana Malacanang di Manila, Filipina, Jumat (28/4). (AP Photo / Bullit Marquez)

Liputan6.com, Manila - Filipina dan Indonesia dikabarkan akan menyatukan kekuatan militer untuk menggempur kelompok teroris pro-ISIS di kawasan kedua negara. Informasi itu dikabarkan oleh Juru Bicara Kepresidenan Filipina pada Kamis 22 Juni 2017.

Berbicara dalam konferensi pers di Istana Malacanang, Juru Bicara Kepresidenan Ernesto Abella mengatakan bahwa Presiden Rodrigo Duterte dan Presiden Joko Widodo telah membahas soal isu ISIS di kawasan kedua negara.

Lewat sambungan telepon, kedua presiden menegaskan kembali perlunya kooperasi untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme dan kekerasan berbasis ekstremisme. Demikian seperti yang dikutp dari Xinhuanet.com, Kamis (22/6/2017).

Kedua presiden juga menekankan urgensi pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang diselenggarakan di Manila pada Kamis 22 Juni 2017. Pertemuan trilateral itu juga membahas seputar isu terorisme di kawasan tiga negara.

Mengutip perkataan Presiden Joko Widodo, Abella menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendukung Filipina dalam melakukan kontra-terorisme, termasuk mengembalikan perdamaian dan stabilitas di Filipina selatan.

Di sisi lain, Presiden Duterte menyambut baik komitmen yang disampaikan oleh Jokowi. Presiden Filipina itu juga menegaskan keterbukaannya terhadap negara yang ingin terlibat dan bekerjasama --seperti Indonesia-- untuk mengatasi isu terorisme di kawasan.


Pertemuan Trilateral, Bahas Marawi Hingga Terorisme di Kawasan

Pada Kamis 22 Juni 2017, para pejabat tinggi dari Indonesia, Filipina, dan Malaysia mengadakan pertemuan trilateral yang bertempat di Manila, pada 22 Juni 2017. Agenda utama pertemuan itu akan membahas isu keamanan dan terorisme di kawasan tiga negara.

Urgensi diangkatnya isu itu terkait situasi pertempuran di Marawi serta tumbuhnya terorisme di kawasan tiga negara.

"Pertemuan itu akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Kepolisian, badan penanggulangan atau kontra terorisme, dan badan intelijen dari masing-masing negara. Mereka akan membahas tentang perkembangan situasi di Filipina selatan, Marawi salah satunya, dan dampaknya terhadap kawasan tiga negara," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 20 Juni 2017.

Poin pembahasan dalam pertemuan tersebut difokuskan pada tiga aspek. Pertama adalah pertukaran informasi tentang kondisi terkini, tantangan, hambatan, dan potensi kerjasama terkait situasi di Marawi.

Aspek kedua, ketiga negara menyampaikan masalah terorisme yang tumbuh di kawasannya menggunakan perspektif kewilayahan masing-masing.

"Khususnya terkait dengan keterlibatan warga dari tiga negara yang terlibat menjadi foreign fighters di Marawi dan kawasan lain. Seperti yang kita tahu sempat ada laporan terkait WN Indonesia dan Malaysia yang turut bertempur di sana. Kita juga akan coba memperbaharui informasi tersebut," ucap Arrmanatha.

Ketiga, pertemuan trilateral itu membahas prospek jangka panjang kooperasi tiga negara untuk melakukan pencegahan tumbuhnya terorisme, radikalisme, dan ekstremisme di kawasan masing-masing. Khususnya dalam konteks kontrol perbatasan, pertukaran intelijen, dan kooperasi penegakan hukum.

Pihak Kemlu RI menyampaikan bahwa pertemuan trilateral itu mampu menghasilkan hasil luaran yang beragam. Mulai dari kebijakan yang bersifat pencegahan dengan pendekatan pemberdayaan hingga keterlibatan otoritas penegakan hukum maupun angkatan bersenjata masing-masing negara untuk membantu isu terorisme di tiga kawasan.

"Namun lagi, kebijakan itu harus memperhatikan konstitusi. Kita sangat menekankan agar kebijakan yang diproduksi dari pertemuan trilateral nanti tetap menghargai konstitusi dari masing-masing negara," jelas Arrmanatha.

 

Saksikan juga video berikut ini

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya